Ganjar Bicara Polemik Wadas: Alasan Desa Jadi Tambang; Terkait Agenda Politik?

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo saat pertemuan dengan Forum Pemred. Foto: Dok. Istimewa

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo masih menjadi sorotan terkait penambangan batu andesit di Desa Wadas yang diperuntukkan bagi proyek pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo.

Sebagai kepala daerah, tak sedikit yang mengkritik reaksi Ganjar terkait konflik aparat gabungan dengan warga Desa Wadas, yang menolak penambangan batu andesit untuk pembangunan bendungan tersebut.

Namun, Ganjar tak tinggal diam. Ia pun menjelaskan alasan kenapa Desa Wadas yang dipilih sebagai lahan untuk penambangan andesit proyek pembangunan Bendungan Bener.

Jarak Desa Wadas dengan Bendungan Bener sekitar 10 kilometer. Menurut Ganjar, sebenarnya ada daerah lain di sekitar Bendungan Bener yang berpotensi sebagai galian tambang batuan andesit.

Namun menurut hitung-hitungan dari para ahli geologi, hanya Desa Wadas yang batuannya cocok untuk dijadikan sebagai material pembangunan Bendungan Bener. Selain itu, jika mencari tambang andesit di daerah lain, maka pemerintah harus merogoh kocek lebih dalam karena harganya yang mahal.

"Jadi ada enggak potensi (tambang andesit) di tempat lain? Ada, tapi kalau kemudian mereka yang teknis-teknis itu bisa menjelaskan secara geologis batuan itu. Maka pernah terjadi di sana, itu ada 1 area dan kita kalau ke sana harus beli dan jaraknya jauh, depositnya kurang yang terdekat, memungkinkan dari seluruh perhitungan teknis, itu kemudian ditentukan itu Wadas," kata Ganjar saat pertemuan dan diskusi virtual dengan Forum Pemred, Kamis (17/2) malam.

Tegaskan Bendungan Bener Tidak Dijual

Ganjar rapat bersama BPN dan BBWS di Pemprov Jateng membahas soal konflik di Wadas. Foto: Pemprov Jateng

Ganjar turut memastikan bakal mengunci tambang andesit di Desa Wadas usai proyek Bendungan Bener selesai dibangun.

"Itu sudah dikunci Dirjen Minerba (Kementerian ESDM) menyampaikan kenapa izinnya dijadikan satu dan tak perlu izin penambangan, satu agar lebih efisien," ujar dia.

Ganjar juga mengatakan badan usaha milik negara (BUMN) yang nantinya akan menambang andesit di Desa Wadas juga bukan perusahaan yang bergerak di bidang penambangan. Melainkan, perusahaan konstruksi yang terkait dengan proyek Bendungan Bener.

Lebih lanjut, Ganjar memastikan tidak akan menjual tambang andesit itu ke pihak lain usai pembangunan Bendungan Bener selesai. "Apakah akan dijual? Tidak," tegas Ganjar.

Nasib Mata Air di Wadas

Lalu muncul banyak pertanyaan, bagaimana nantinya nasib mata air di lahan yang akan dijadikan tambang andesit di Desa Wadas? Terlebih beredar informasi ada puluhan mata air di Desa Wadas.

Ganjar kemudian memaparkan peta keseluruhan Desa Wadas. "Tapi yang akan dijadikan tambang hanya yang kotak-kotak bawah itu," ujar Ganjar.

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, menjelaskan soal mata air di Desa Wadas dalam diskusi dengan Forum Pempred pada Kamis (17/2/2022) malam. Foto: Dok. Istimewa

Penjelasan Ganjar soal mata air di lahan yang akan dijadikan tambang andesit di Desa Wada, Purworejo. Foto: Dok. Istimewa

Nah, kata Ganjar, di dalam kotak itu ada satu titik yang berwarna hijau. Itu adalah titik mata air. Di dalam kotak dalam gambar itu, hanya satu titik mata air.

Dengan demikian dalam lahan yang hendak dijadikan tambang andesit itu, hanya ada satu titik mata air. Itu pun, kata Ganjar, titik mata airnya sudah tak dipergunakan warga sekitar.

"Karena sedikit keruh dan terdapat padatan terlarut," ujar Ganjar sembari membacakan slide berikutnya soal karakteristik 1 titik mata air di lahan yang akan dijadikan tambang andesit itu.

Minta BBWS dan BPN Jateng Segera Tentukan Harga Ganti Untung

Lebih lanjut, ia juga meminta tim appraisal independen yang ditunjuk oleh Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Serayu-Opak dan BPN Jateng segera menentukan harga ganti untung untuk warga Desa Wadas, yang lahannya akan dijadikan tambang andesit.

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mengunjungi Desa Wadas, Kecamatan Bener, Purworejo, Rabu (9/2/2022). Foto: Dok. Istimewa

Menurut Ganjar, hingga saat ini penentuan harga masih belum ada karena ternyata, BBWS dan BPN masih menunggu putusan 176 kasus gugatan hukum warga terkait lahan Desa Wadas itu.

Ganjar juga heran saat berkunjung ke Desa Wadas beberapa waktu lalu, ada warga yang bertanya kepadanya.

"Beberapa di antara mereka ternyata bertanya, 'Mas Ganjar, sebenarnya berapa sih ganti ruginya? Lho, ini belum disampaikan, ya, kalau belum disampaikan ini pertanyaan besar," ungkap Ganjar.

Jika para warga di Desa Wadas ini sudah mau dan sanggup untuk melepas lahannya, maka harusnya BBWS dan BPN menentukan harga agar segera dibayar.

"Kalau mereka sudah, mau sudah sanggup tinggal dibayar. Tim appraisal segera tentukan, segera bayar, agar masyarakat tidak ada pertanyaan. Ini jangan-jangan, ini problemnya di harga," tutur Ganjar.

"Atau jangan-jangan problem, 'Masa depan saya bagaimana'. Itu di daerah yang mau ditambang, nggak ada orang, nggak ada perumahan. Mereka tinggal agak jauh, 300-500 meter paling dekat," lanjut dia.

Lantas, apakah Desa Wadas ini merupakan agenda politiknya jelang Pilpres 2024?

Pertanyaan ini pun sampai ke telinga Ganjar. Apakah kejadian di Desa Wadas ada agenda politik terkait pilpres yang 2024 melekat kepada diri Ganjar?

Ganjar dengan santai menjawab, "Saya tidak tertarik tentang ngurus 2024, enggak ada urusan saya. Saya urusannya pekerjaan ini harus selesai dan harus ada yang bertanggung jawab, gitu saja, itu kalau kita lihat kondusif," tutup Ganjar.