Gatot Nurmantyo dan Kemunculannya Jelang Peringatan G30S/PKI

Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo (tengah) pada deklarasi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia. Foto: Youtube/Realita TV

Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo menggegerkan publik menjelang peringatan peristiwa Gerakan 30 September atau yang dikenal dengan sebutan G30S/PKI pada akhir bulan September ini.

Gatot menuding pihak TNI tepatnya Kostrad, terindikasi berusaha menghilangkan bukti sejarah.

Semua berawal dari pernyataan Gatot dalam sebuah diskusi virtual di YouTube bertema "TNI vs PKI" yang diadakan oleh Insan Cita, sebuah forum KAHMI, pada 26 September 2021.

Sebagai salah satu pembicara diskusi, Gatot mengatakan, diorama patung Soeharto, Sarwo Edhie Wibowo, dan Jenderal AH Nasution, raib dari Museum Darma Bhakti Kostrad.

Sejumlah orang mengunjungi ruangan yang terdapat tiga patung yang menggambarkan Soeharto, Sarwo Edhi Wibowo, dan AH Nasution di Museum Darma Bhakti Kostrad. Foto: kostrad.mil.id

"Ini menunjukkan, mau tidak mau, kita harus mengakui dalam menghadapi pemberontakan G30S/PKI, peran Kostrad, peran sosok Soeharto, peran Kopassus, dan Sarwo Edhi dan peran Jenderal Nasution dan peran KKO, jelas akan dihapuskan dan patung itu tidak ada. Bersih," kata Gatot dikutip dari akun Youtube Kang Jana Tea, Senin (27/9/2021).

Tudingan Gatot dibantah sepenuhnya oleh pihak TNI. Pangkostrad Letjen Dudung Abdurachman menyangkal tuduhan adanya indikasi TNI AD disusupi PKI.

Dudung menegaskan, tidak ada PKI menyusup ke TNI AD dan tidak ada upaya penghapusan sejarah kelam bangsa lewat hilangnya 3 patung itu.

Gatot dan Pemikirannya soal Kebangkitan PKI

Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo Foto: Reuters

Sejak menjadi Panglima TNI, Gatot memang sering menyoriti isu kebangkitan PKI.

Pada tahun 2017 jelang peringatan G30S/PKI, ia memerintahkan seluruh jajarannya untuk memutar film Pengkhianatan G30S/PKI. Semua prajurit, mulai dari tingkat Kodim, Korem, hingga Babinsa, wajib menonton film buatan tahun 1980-an itu.

Setelah pensiun, Gatot juga pernah menantang KSAD saat itu Jenderal Mulyono, memerintahkan jajarannya untuk nonton bareng (nobar) film Pengkhianatan G30S/PKI.

Jokowi dan Panglima TNI Gatot Nurmantyo nobar Film G30S/PKI Foto: Istimewa

"Kalau KSAD tidak berani memerintahkan nonton bareng film G-30S/PKI, bagaimana mau mimpin prajurit pemberani dan jagoan-jagoan seperti Kostrad, Kopassus, dan semua prajurit TNI AD. Kok KSAD-nya penakut. Ya sudah pantas lepas pangkat," kata Gatot di akun instagram resmi miliknya @nurmantyo_gatot yang terverifikasi, 20 September 2018.

Ia juga pernah menyindir politikus PDIP, Ribka Tjiptaning, yang menulis buku biografi 'Aku Bangga Jadi Anak PKI' yang terbit pada 2002. Gatot menyebut hal ini merupakan tanda-tanda, sehingga semua pihak harus waspada.

Klaim Dicopot Sebagai Panglima karena Film G30S/PKI

Mantan Panglima Jenderal (Purn) Gatot Gatot Nurmantyo di acara Rapim TNI 2017 Foto: Yudhistira Amran Saleh/kumparan

Gatot lagi-lagi menerima sorotan, saat ia mengeklaim pencopotannya sebagai Panglima TNI karena sikapnya soal instruksi menonton film Pengkhianatan G30S/PKI.

Pernyataannya itu disampaikan dalam akun YouTube pada 23 September 2020. Ia mengawalinya dengan seruan menonton film G30S/PKI karena menurutnya banyak anak muda yang tak mengerti sejarah.

"Saat itu, saya punya sahabat dari PDIP. 'Pak Gatot, hentikan itu. Pasti Pak Gatot akan diganti'. Saya bilang terima kasih, tapi saya gas karena ini benar-benar berbahaya. Dan benar-benar (saya) diganti," kata Gatot.

Nobar Film G30S/PKI di Aceh Foto: Antara/Rahmad

Gatot yang semestinya memasuki masa pensiun per 1 April 2018 sesuai usianya, tapi diganti lebih cepat pada pengujung 2017. Presiden Jokowi mencopot Gatot dan menunjuk KSAU Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai Panglima TNI baru.

Pernyataan Gatot dibantah sejumlah kalangan. Politikus Gerindra Arief Poyuono saat itu berkomentar, ia tak yakin dengan pengakuan Gatot. Ia lebih percaya pendapat DPR dan pihak Istana soal Gatot diberhentikan karena akhir masa jabatan.

"Kalau Gatot Nurmantyo mah tidak menjabat menjadi Panglima TNI karena memang akan habis masa jabatannya sebagai Panglima TNI dan akan memasuki masa purna bakti pada Maret 2018. Saya yakin bukan karena nobar Film G30S/PKI yang diselenggarakan pada September 2017 dan baru jabatan Panglima TNI diganti pada bulan Desember 2017," kata Poyuono, 24 September 2020.

Singgung RUU HIP

Mantan Panglima TNI (Purn) Gatot Nurmantyo di JCC, Senayan Jakarta Foto: Adim/kumparan

Gatot juga menilai, gerakan PKI gaya baru semakin nyata dengan adanya RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) dan pergantian hari kelahiran Pancasila 1 Juni.

Dengan adanya usulan RUU HIP, ia khawatir justru akan mengubah Pancasila dan UUD 1945 yang sudah ada sebagai dasar negara. Apalagi, pembahasan RUU HIP bukannya dihapus, tapi justru hanya ditunda saja.

"Siapa lagi kalau itu bukan PKI? Yang kejadian-kejadian lain akan memperjelas semuanya. Bahkan sekarang pun (RUU HIP) tak dihapus, tapi ditunda. Dasar inilah sebenarnya yang melandasi saya bergabung dengan rekan-rekan seperjuangan, karena saya pribadi tahun 1982 pernah bersumpah di atas Al-Quran. Intinya demi Allah saya bersumpah akan setiap pada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945," kata Gatot dalam deklarasi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI).

Karena banyak mendapat kritik, RUU HIP sendiri kemudian diubah menjadi RUU BPIP.

Mengaku Lihat Kebangkitan PKI Sejak 2008

Tahun 2020, Gatot kembali mengatakan, ia mengaku sudah melihat kebangkitan PKI sejak 2008.

“Memang gerakan ini tidak bisa dilihat bentuknya, tetapi dirasakan bisa. Contohnya kenapa 2008, karena sejak 2008 itulah seluruh sekolah, pelajaran soal G30S/PKI ditiadakan. Ini suatu hal yang sangat berbahaya," ujar Gatot saat itu.

Amnesty International: Isu Kebangkitan PKI yang Disampaikan Gatot Tak Masuk Akal

Direktur Internasional Amnesty Indonesia, Usman Hamid di Polda Metro Jaya, Selasa (9/7). Foto: Raga Imam/kumparan

Isu kebangkitan PKI yang santer diembuskan Gatot kerap terjadi jelang peringatan G30S/PKI. Isu ini tak sedikit mendapat kritik.

Misalnya, mantan aktivis mahasiswa yang kini menjabat Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid berpandangan isu tersebut sama sekali tak masuk akal.

Usman menyebut ada 2 aturan yang membuat PKI dan paham komunisme tak mungkin bangkit lagi. Dua aturan itu yakni TAP MPRS Nomor 25 Tahun 1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia dan UU Nomor 27 Tahun 1999 tentang Kejahatan Terhadap Keamanan Negara. Dua aturan tersebut, kata dia, sudah cukup untuk mematikan pergerakan PKI atau komunisme di Indonesia.

"Hal yang seperti ini saya kira berlangsung di era reformasi bukan karena ini ada PKI seperti yang digembar-gemborkan Pak Gatot dengan segala hormat dengan segala kerendahan hati saya, saya ingin mengatakan bahwa penjelasan itu tidak masuk akal," kata Usman dalam sebuah diskusi pada 29 September 2020.

Cuplikan film Pengkhianatan G30S/PKI (1982), Foto: Pengkhianatan G30S/PKI

Usman menyatakan, seiring berjalannya waktu, sudah ada upaya dari pemerintah untuk meluruskan dan membuka secara terang peristiwa G30S. Salah satunya untuk memperbaiki kerusakan sendi kehidupan di masa lalu karena banyaknya jiwa yang jadi korban pada peristiwa ini.

Kala itu, Presiden Gus Dur mewacanakan permintaan maaf atas Tragedi 1965 dan mencabut TAP MPRS No 25 tahun 1966 tentang Larangan Ajaran Marxisme, Komunisme, dan Leninisme.

"Bahkan Presiden Abdurrahman Wahid mengatakan permintaan maaf atas Tragedi '65 mengupayakan rekonsiliasi akar rumput hingga merehabilitasi nama baik Soekarno dan orang-orang yang pernah diperlakukan sewenang-wenang dengan tuduhan PKI," papar Usman yang juga dikenal sebagai aktivis HAM itu.

Bicara soal Komunisme di Deklarasi KAMI

Gatot Nurmantyo dan Din Syamsuddin pada deklarasi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia. Foto: Youtube/Realita TV

Gatot yang juga merupakan Deklarator Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) menyinggung soal pandemi virus corona, oligarki, hingga potensi yang dimiliki Indonesia agar menjadi negara maju. Hal itu ia sampaikan saat Deklarasi KAMI di Tugu Proklamasi pada 18 Agustus 2020.

Menurut Gatot, Indonesia harus bisa melawan hukum ekonomi. Jika tidak, maka bisa Indonesia bisa menjadi seperti negara komunis.

Presidium KAMI Gatot Nurmantyo (batik coklat) dan Din Syamsudin (baju biru) menyambangi Bareskrim Polri. Foto: Dok. Istimewa

"Sedikit saya sampaikan peluang bahwa kita populasi ada 260 juta rakyat yang merupakan pasar domestik yang sangat kuat, sumber daya alam dipakai mencukupi kebutuhan dalam negeri dan diolah lebih bernilai tambah. Jangan khawatir swasta yang mendapat untung. Karena bila tidak akan melawan hukum ekonomi dan bisa seperti komunis," kata Gatot saat itu.

KAMI merupakan gerakan moral yang berisi sejumlah tokoh yang kerap mengkritisi pemerintahan Presiden Jokowi. Bersama Din Syamsuddin, Gatot duduk sebagai presidium KAMI.