GBN Eros Djarot Gelar Seruan Kebangsaan, Minta Jokowi Mundur sebagai Presiden

Gerakan Bhinneka Nasionalis (GBN) gelar seruan kebangsaan kritik Presiden Jokowi. Foto: Nadia Riso/kumparan

Gerakan Bhinneka Nasionalis (GBN) yang didirikan politisi senior Eros Djarot menggelar seruan kebangsaan. Seruan kebangsaan itu mengambil tema 'Tolak Pemilu Curang, Lawan Kekuasaan Partisan'.

Dalam pernyataannya, Eros menyatakan Jokowi harus diadili karena melanggar hukum. Budayawan itu menyebut, Jokowi sebagai warga negara Indonesia juga tidak kebal terhadap hukum.

"Tidak ada satu pun warga negara republik ini yang kebal hukum termasuk Jokowi. Itu harus tegas kita suarakan. Kita harus berani, suarakan keluar, karena hukum enggak pandang bulu, siapa pun yang melawan hukum dia harus berhadapan dengan lembaga hukum," kata Eros di Kantor GBN, Jakarta Pusat, Rabu (7/2).

Dalam kesempatan itu, juga hadir ahli hukum sekaligus anggota TPN Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis. Ia menyebut Jokowi saat ini berbeda dengan Jokowi yang sebelumnya dia kenal.

"Kalau kita mencoba menumpuk kesalahan demi kesalahan yang timbul yang dilakukan, kita ini tidak punya pilihan lain selain melawan semua itu," kata Todung.

Gerakan Bhineka Nasionalis (GBN) gelar seruan kebangsaan kritik Presiden Jokowi. Foto: Nadia Riso/kumparan

Dalam kesempatan itu, Erros juga mengundang 5 perwakilan mahasiswa untuk membacakan seruan kebangsaan. Ada 5 poin yang dibacakan dalam merespons situasi politik jelang Pilpres 2024.

Berikut seruannya:

1. Perilaku politik Presiden Jokowi belakangan ini telah terlalu jauh mempermainkan dan merusak berbagai sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, baik di bidang hukum, politik, ekonomi, sosial-budaya, hingga ke ranah ideologi Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa;

2. Saat ini semakin jelas bahwa prinsip etika dan moral berbangsa dan bernegara telah luluh lantak dan dihancurkan secara sistemik. Budaya gotong royong yang menjadi landasan persatuan rakyat Indonesia sebagau kekuatan sebagai bangsa pejuang telah digerus oleh gaya kepemimpinan yang menggiring rakyat menjadi tercerai berai, dan kehilangan jati dirinya. Jokowi sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan justru menjadi sumber dari segala kekacauan, kekisruhan, dan hingar bingar sosial politik yang terjadi belakangan ini;

3. Jokowi sebagai Presiden yang terlahir dari rahim Gerakan Reformasi '98 telah secara nyata dan terbuka mengkhianati cita-cita dan tujuan reformasi. Salah satu amanat dan cita-cita reformasi adalah menjadikan Indonesia sebagai negara yang demokratis, antikorupsi, kolusi, dan nepotisme. Negara yang berciri dan berjalan di atas asas clean government and good governance. Amanat dan cita-cita Reformasi '98 ini telah diabaikan oleh Jokowi di era kepemimpinannya, sehingga korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), dan mafia hukum justru semakin tumbuh subur di berbagai sendi penyelenggara negara. Praktik KKN dan mafia yang berdampak sangat menyengsarakan rakyat dan berpotensi mengancam keutuhan NKRI;

4. Jokowi selaku Kepala Pemerintahan dan Kepala Negara seharusnya memfasilitasi proses pergantian kekuasaan melalui pemilu yang terselenggara secara jujur, adil, demokratis, dan bermartabat. Namun, Jokowi justru telah menyalahgunakan kekuasaannya dengan berperan aktif menjadi promotor dan pendukung salah satu pasangan capres-cawapres. Dengan segala cara Jokowi berusaha memenangkan salah satu paslon karena didorong nafsu kekuasaan untuk membangun dinasti politik keluarga. Putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, maju sebagai cawapres paslon nomor 02, menjadi cawapres untuk capres Prabowo Subianto;

5. Presiden Jokowi sebagai Kepala Pemerintahan sekaligus Kepala Negara harus menghentikan perilaku politik cawe-cawe yang bersifat destruktif dalam proses penyelenggaraan Pilpres 2024 ini. Presiden Jokowi wajib mengembalikan prinsip etika dan moral di tempat terhormat dan tertinggi sebagai pijakan politik kenegaraan. Jika presiden tidak mampu melakukan itu, maka demi kebaikan semua pihak serta demi keutuhan bangsa dan negara, kami Komunitas Anti-KKN dan Politik Dinasti (KOMAD) menuntut kerelaan Jokowi untuk mengundurkan diri sebagai Presiden RI. Sehingga Pemilu-Pilpres 2024 dapat berjalan secara jujur, adil, demokratis, dan bermartabat.