Gelora Siap Bareng PKS di KIM Plus? Ini Kata Anis Matta

Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta saat diwawancarai wartawan di Gelora Media Center, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (12/8/2024). Foto: Fadlan Nuril Fahmi/kumparan

PKS telah mengungkapkan pihaknya membuka opsi untuk bisa bergabung ke Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus. Salah satu yang terlihat adalah dengan manuver dukungan mereka di Pilgub Jakarta.

Mereka digadang bakal menarik dukungannya ke Anies untuk Ridwan Kamil, calon dari KIM. Alasannya karena Anies tak bisa mencari parpol koalisi untuk duet Anies-Sohibul Iman.

Merapatnya PKS ke KIM tentu akan berdampak tak hanya ke Pilkada 2024. Namun untuk masa pemerintahan 5 tahun ke depan.

Ketua Umum Partai Gelora sekaligus eks Presiden PKS Anis Matta melimpahkan semua putusan pada Prabowo Subianto selaku presiden terpilih. Termasuk apakah, menerima PKS menjadi bagian pemerintahan atau tidak.

"Itu kan nanti kita akan lihat keputusan Presidennya sendiri maunya seperti apa, ya. Tapi di KIM, sebagai KIM kita belum bicarakan sama sekali, gitu loh," ujar Anis Matta kepada wartawan di Gelora Media Center, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (12/8).

Ia juga menyatakan, pihaknya sudah sejak awal konsisten mendukung Prabowo Subianto.

"Kalau kita di Gelora ini kan dari awal kita istikamah, memang kita mendukung Prabowo itu, kan. Istikamah itu, Pak," ucap Anis Matta.

Sama halnya pada pertemuan Cak Imin dengan Prabowo, yang disinyalir sebagai upaya bergabung dengan KIM Plus.

Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto joget saat kampanye akbar di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu (10/2/2024). Foto: Youtube/Waktunya Indonesia Maju

Anis mengatakan, persoalan kabinet tanpa oposisi atau tidak menjadi hal yang masih dipertimbangkan.

"Masalah terbesarnya di situ adalah apakah ini akan menjadi kabinet persatuan tanpa oposisi. Kan itu yang belum diputuskan sama sekali, kan. Tapi kita masih melihat situasi perkembangannya bagaimana," tuturnya.

Selanjutnya tinggal bagaimana keputusan dari Prabowo saja. Apakah akan meningkatkan jumlah koalisi, atau cukup pada 75 persen suara saja.

"Ini tinggal keputusan yang berhubungan dengan mau tingkat kebulatannya di atas 75 persen atau tidak. Tinggal itu saja sebenarnya persoalannya," pungkasnya.