Gerindra Pastikan Prabowo Akan Tambah Kementerian, Yakin Efektif

Sekjen Partai Gerinda Ahmad Muzani saat dijumpai di kompleks parlemen, Jakpus, Kamis (29/8/2024). Foto: Thomas Bosco/kumparan

Wacana Presiden Terpilih Prabowo Subianto menambah jumlah kementerian di kabinetnya nanti, menimbulkan pertanyaan. Apakah dengan kabinet yang gemuk, kerja pemerintahan akan efektif?

Terkait hal ini, Sekjen Gerindra, Ahmad Muzani mengatakan penambahan pos menteri justru membuat kinerja kabinet akan fokus terhadap program.

“Justru harapannya bisa lebih efektif karena ada fokus, dari kementerian yang tersentral itu,” kata Muzani saat ditemui di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/9).

“Harapannya Pak Prabowo adalah, menteri-menteri yang akan datang lebih fokus kepada penanganan program yang dilakukan dengan cara melakukan pemisahan dari kementerian-kementerian lain,” lanjutnya.

Muzani berharap, penambahan pos baru atau penciptaan kementerian baru bisa mengantisipasi kerja-kerja yang tertinggal. Ia melihat, ada kerja-kerja yang seperti terpinggirkan dalam sebuah kementerian yang tersentralisasi.

"Karena ada beberapa kementerian yang memang digabung, tapi kemudian dalam pelaksanaan di lapangan kementerian tersebut ada bidang-bidang yang tertinggal," kata Pimpinan MPR RI itu.

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto (tengah) berjalan untuk memberikan pembekalan kepada tenaga kesahatan TNI yang akan menjalankan misi kemanusiaan di Timur Tengah di Kementerian Pertahanan, Jakarta, Rabu (7/8/2024). Foto: Hafidz Mubarak A/Antara Foto

Salah satu pos kementerian yang menjadi sorotan adalah Kementerian Agama. Beberapa waktu lalu, Anggota Pansus Angket Haji DPR RI sempat mengusulkan agar dibentuk Kementerian Haji yang independen berdiri di luar Kementerian Agama.

Terkait hal ini, Muzani mengatakan Prabowo masih menimbang usulan-usulan itu.

“Ya semua pandangan dan pemikiran beliau dengar beliau perhatikan tapi sekali lagi beliau berkonsentrasi kepada upaya pelaksanaan program,” kata Muzani.

“Kalau itu (pelaksanaan haji) bisa dihandle dari kementerian yang sudah ada pada prinsipnya beliau tidak keberatan, tapi kalau ternyata ada sektor, ada kemampuan yang lebih bisa maksimal lagi, beliau ingin itu bisa lebih maksimal,” tuturnya.

Saat ini aturan yang melegalkan Prabowo untuk menentukan jumlah menterinya secara tak terbatas tengah bergulir di DPR lewat RUU Kementerian Negara.

Adapun RUU Kementerian Negara ini saat ini sudah disahkan di tingkat 1. Hanya tinggal menunggu rapat paripurna terdekat untuk disahkan menjadi undang-undang.