Tentang KamiPedoman Media SiberKetentuan & Kebijakan PrivasiPanduan KomunitasPeringkat PenulisCara Menulis di kumparanInformasi Kerja SamaBantuanIklanKarir
2024 © PT Dynamo Media Network
Version 1.93.2
Gibran Tepis Isu Jokowi Pimpin Koalisi Besar: Belum Ada Pembicaraan Seperti Itu
14 Maret 2024 14:59 WIB
·
waktu baca 2 menitADVERTISEMENT
Cawapres 02, Gibran Rakabuming Raka menanggapi isu Presiden Jokowi yang bakal memimpin koalisi besar pengusung paslon 02 Prabowo Subianto-Gibran.
ADVERTISEMENT
Putra sulung Jokowi ini menegaskan, sejauh ini belum ada pembicaraan arah ke sana dengan ayahnya.
“Nggak ada (Jokowi pimpin koalisi besar). Belum ada pembicaraan seperti itu,” kata Gibran di Balai Kota, Kamis (14/3).
Wali Kota Solo ini belum bisa berbicara jauh soal wacana itu. Dia pun meminta awak media bertanya pada pihak yang mewacanakan hal itu.
“Saya belum bisa menanggapi. Silakan bertanya pada yang mengusulkan ya. Makasih,” pungkasnya.
Sebelumnya Waketum Golkar Ahmad Doli Kurnia menyebut ada usulan agar Jokowi menjadi pimpinan atas koalisi partai politik yang memiliki kesamaan visi dan misi. Doli mengatakan program Prabowo-Gibran menang membutuhkan stabilitas politik.
"Program yang nanti akan dilaksanakan 5 tahun ke depan turunan dari visi dan misi yang disampaikan oleh Pak Prabowo dan Mas Gibran ini kan cukup banyak," kata Doli di Gedung DPR, Senayan, Rabu (13/3).
ADVERTISEMENT
"Jadi artinya memang dibutuhkan energi yang cukup besar untuk melaksanakan program-program itu. Nah tentu juga yang paling dibutuhkan adalah stabilitas, termasuk stabilitas politik," sambungnya.
Dia menuturkan sebenarnya stabilitas politik dapat tercipta dengan soliditas seluruh parpol di Koalisi Indonesia Maju di Senayan.
"Misalnya kerja sama politik yang disebut sebagai Koalisi Indonesia Maju selama pencalonan capres dan cawapres ini bisa dirawat dengan baik, dipertahankan sampai parlemen, kemudian juga solid di pemerintahan, ini kan juga bisa menimbulkan atau diharapkan bisa menciptakan situasi stabilitas politik yang cukup baik," tutur Ketua Komisi II DPR itu.