Gus Yahya Dinilai Tak Penuhi Janji, Pengurus PBNU Banyak Diisi Politisi

Katib Aam PBNU Yahya Cholil Staquf. Foto: Wahyu Putro A/ANTARA FOTO

Ketum PBNU Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya telah mengumumkan struktur pengurus PBNU periode 2022-2027. Namun, ada yang menarik dari kepengurusan Gus Yahya karena diisi sejumlah tokoh yang merangkap jabatan politis.

Seperti sekjen PBNU Saifullah Yusuf atau Gus Ipul yang merupakan Walkot Pasuruan, Waketum PBNU Nusron Wahid yang adalah politikus Golkar, hingga Gubernur Jatim Khofifah Indra Parawansa. Ada pula Wapres KH Ma'ruf Amin hingga kader PDIP Mardani Maming.

Terkait hal ini, Pengamat Ormas dari UIN Syarif Hidayatullah, Sukron Kamil berpandangan Gus Yahya tak sepenuhnya menepati janjinya untuk lepas dari urusan politik. Sebelumnya, dalam beberapa kali kesempatan, Gus Yahya menyebut PBNU di bawah kepemimpinannya akan mengambil jarak dari politik praktis.

Menurut Sukron, jika Gus Yahya benar ingin menghindari politik, seharusnya pengurus PBNU tak diisi oleh tokoh yang terafiliasi politik.

"Sebenarnya ketika Gus Yahya menjanjikan ke depan PBNU di bawah nahkoda, dia akan mengurangi kecenderungan day to day politik, saya sebenarnya ragu dan ternyata ya janji-janji itu hemat saya tidak bisa dipenuhi sepenuhnya. Paling tidak, meskipun sebagaimana yang kita bisa baca, yang penting, dia kira-kira tidak satu aliran politik masuk, tetapi ada banyak faksi-faksi politik," kata Sukron, Rabu (12/1).

"Dulu kan janjinya tidak begitu sebenarnya bahwa ada dari Golkar Nusron Wahid, ada Wagub Jateng dari PDIP dan ada tentu saja ada wapres," imbuh dia.

Ketua Umum PBNU terpilih Yahya Cholil Staquf (tengah) melambaikan tangan usai pemilihan Ketua Umum PBNU pada Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) ke-34 di Universitas Lampung Foto: ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A

Sukron berpandangan bagi kalangan tertentu, masuk dalam kepengurusan PBNU dapat menjadi legitimasi untuk mendapat jabatan politik tertentu. Sehingga pasti jabatan pengurus PBNU pasti diincar banyak pihak.

"Ya hemat saya sebenarnya juga tidak mengejutkan. Pertama, saya kira PBNU ini hingga hari ini, saya kira ya bagi kalangan-kalangan tertentu alat bagi mobilitas vertikal atau legitimasi bagi kalangan tertentu untuk masuk untuk memperoleh jabatan politik tertentu baik secara langsung maupun tidak langsung," tuturnya.

Sebab, menurut dia, dengan adanya restu PBNU, maka akan mempermudah seseorang mendapat jabatan. Ia mencontohkan jabatan di Kemenag yang mungkin mudah didapatkan.

"Karena dengan ada restu dari PBNU yang saya tahu, misalnya jabatan-jabatan di Kemenag misalnya tentu akan lebih mudah," tuturnya.

Selain itu, Sukron berpandangan PBNU menang tak bisa sepenuhnya lepas dari politik. Sebab, kata dia, sejak orde lama, PBNU bergantung pada sumber daya ekonomi dari kelembagaan politik.

"Ketidakmandirian secara ekonomi politik dan lain-lain, hemat saya dan itu bisa dilihat dari sisi betapa NU tergantung pada sumber daya ekonomi kelembagaan-kelembagaan politik dari sejak masa orde lama. Sehingga memang mau enggak mau yang ada di dalam tubuh PBNU adalah mereka juga yang punya akses-akses kepada politik," tutup Sukron.