Gus Yahya soal Banyak Pengurus PBNU Politisi: Bisa Saling Jaga

Ketua Umum PBNU terpilih Yahya Cholil Staquf (tengah) melambaikan tangan usai pemilihan Ketua Umum PBNU pada Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) ke-34 di Universitas Lampung Foto: ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A

Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf, menanggapi beberapa politisi aktif yang masuk ke dalam jajaran pengurus PBNU masa khidmat 2021-2026. Menurutnya, hal tersebut menjadi strategi untuk saling menjaga satu sama lain.

“Strategi yang kami pilih adalah dengan memasukkan unsur-unsur dari berbagai kepentingan politik yang berbeda supaya satu sama lain bisa saling menjaga. Kalau kita bersihkan dari politisi sama sekali, tetap saja kepentingan-kepentingan politik akan berusaha masuk,” kata Gus Yahya kepada wartawan di Kantor PBNU, Jakarta Pusat, Rabu (12/1).

Beberapa nama politisi yang menjadi pengurus PBNU disebutkan Yahya, seperti politikus PDIP Mardani Maming, politikus Golkar Nusron Wahid, hingga pejabat pemerintahan seperti Wali Kota Pasuruan Saifullah Yusuf yang ditunjuk menjadi Sekjen PBNU.

“Justru dengan memasukkan orang-orang yang sudah diketahui memang punya latar belakang politik seperti Nusron, jelas Golkar, seperti ada Pak Falah, jelas PDIP, kemudian nanti ada juga yang jelas PKB dan lain sebagainya supaya mereka saling menjaga,” sebut Yahya.

Yahya berharap agar kehadiran para politikus ini bisa bermanfaat bagi kemajuan PBNU ke depan, terlebih ada keinginan dari Gus Yahya agar PBNU bisa menjadi organisasi yang transparan.

“Supaya ketika mereka mengeluarkan atau bertindak menyampaikan sesuatu yang mirip terhadap kepentingan politik-politik, masih bisa langsung ketahuan, tidak bisa klaim suatu yang netral,” harap dia.

“Kita ingin PBNU ke depan sungguh-sungguh transparan, semua diketahui publik. Termasuk kita mencanangkan bahwa laporan keuangan PBNU harus terbuka, bisa diakses publik, dari mana asal usulnya? dan berapa jumlah? dan digunakan untuk apa?” lanjutnya.

Yahya juga menegaskan akan mengeluarkan seluruh kebijakan dan informasi PBNU secara daring sehingga bisa diakses semua orang. Hal ini menjadi salah satu cara untuk mewujudkan transparansi di tubuh NU.

“Karena NU adalah milik semua orang. Semua orang berhak tahu apa yang terjadi dengan NU dan berhak tahu NU mau ke mana. Ini cara kita lebih mudah mengelola kita berada di lingkungan multipolar, sehingga kita harus cari cara yang paling efektif untuk mengelola berbagai macam kecenderungan kepentingan yang berbeda-beda ini,” tandasnya.