Habiskan Biaya Rp 80 M untuk Kampanye, PSI Optimistis Lolos Parlemen

Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie di Kopdarnas PSI di Tennis Indoor Senayan Jakarta, Selasa (22/8/2023). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

KPU merilis laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye (LPPDK) terkait Pemilu 2024, termasuk dana seluruh partai politik.

Dikutip dari rilis KPU, Kamis (7/3), batas akhir pengiriman LPPDK adalah 29 Februari 2024 pukul 23.59 WIB.

Dari data tersebut, PSI yang mempopulerkan diri sebagai "Partai Jokowi" ini menempati posisi ketiga sebagai partai yang banyak menghabiskan anggaran untuk kampanye.

Partai yang berdiri pasca-Pemilu 2014 yang kini diketuai Kaesang Pangarep, anak Jokowi, ini melaporkan biaya kampanye senilai Rp 80 miliar.

Dengan telah dihabiskan dana sebesar itu, Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie optimistis partainya akan mendapatkan kursi di DPR RI.

Penurunan baliho PSI Partai Jokowi di Indramayu. Foto: Dok. Istimewa

"[Optimis masuk Senayan] Insyaallah," kata Grace saat dihubungi melalui pesan singkat, Jumat (8/3).

Grace menjelaskan dari mana dana sebesar itu didapatkan oleh partainya.

"Urunan caleg, partai, simpatisan," ucap mantan Ketum PSI ini tanpa merinci lebih lanjut.

PSI Masih Mentok 3%

Sebelumnya, berdasarkan data Sirekap KPU, suara PSI masih mentok di angka 3,13 persen. Penelusuran pada Selasa (5/3) pukul 06.00 WIB, suara PSI masih 3,13% atau 2.404.757 suara.

Namun kini, KPU sudah tidak menampilkan diagram hasil Pemilu dan Pilpres 2024 sehingga tak diketahui perkembangannya.

Foto Presiden Jokowi dengan dua putranya, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka dan Ketum PSI Kaesang Pangarep di acara konsolidasi akbar PSI, 21 Januari 2024 Foto: YouTube/@SolidaritasID

Dari sejumlah quick count lembaga survei, PSI mentok di angka 2,6 persen. Tapi awal pekan ini berhasil mencapai 3,13%.

kumparan menelusuri di laman resmi Sirekap KPU pemilu2024.kpu.go.id untuk memastikan apakah ada penggelembungan suara PSI atau tidak.

Hasilnya, ternyata di beberapa TPS ditemukan data C1 dan Sirekap yang berbeda. Baik PSI maupun KPU menyangkal adanya penggelembungan suara atau mark up.