Heru Budi Klaim Tak Ada Kasus Numpang KK untuk PPDB DKI, Tapi Ada Masalah Lain

Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi meninjau proses belajar-mengajar di SDN Duren Sawit 07 Pagi dan SDN Duren Sawit 08 Pagi usai PPDB, Selasa (18/7). Foto: Pemprov DKI Jakarta

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di berbagai daerah diduga diwarnai kecurangan, termasuk fenomena menumpang Kartu Keluarga (KK). Kasus itu membuat PPDB zonasi didesak untuk dihapus.

Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono menyebut, polemik 'numpang KK' tak terjadi di Jakarta. Menurutnya, belum ditemukan bukti terkait hal tersebut.

"Sejauh ini masih landai-landai ya di Jakarta. Belum (ditemukan KK numpang)," kata Heru Budi di Balai Kota Jakarta, Kamis (20/7).

Sebab itu, Heru menyerahkan ke pemerintah pusat terkait evaluasi PPDB Zonasi, apakah akan dihapus atau tidak.

"Ya, kan zonasi itu kebijakan dari pemerintah pusat," ungkap dia.

Siswa Sekolah Dasar 15 Pagi Mangga Besar mengikuti kegiatan belajar mengajar tatap muka di Jakarta, Rabu (19/1/2022). Foto: Muhammad Adimaja/ANTARA FOTO

Meski begitu, Heru tetap menemukan kekurangan dari sistem PPDB di Jakarta. Di antaranya terkait pendaftaran digital yang masih sulit dipahami masyarakat, dan kualitas guru.

"Evaluasi, kita harus melayani mereka, ada orang tua yang belum familiar dengan sistem komputer, kita layani. Terus percepatan layanan. Nanti saya akan bahas. Tadi saya udah bahas dengan Pak Sekda, Disdik," jelasnya.

"Meningkatkan kreativitas guru karena zonasi. Karena zonasi itu kan beragam kualitas murid, jadi kita harus mawas diri, harus kembali ke Disdik, gurunya harus lebih kreatif," pungkas dia.