HNW soal Jokowi Klaim IKN Disetujui Semua Rakyat: Di Survei Mayoritas Menolak

Hidayat Nur Wahid. Foto: Aditia Noviansyah/kumparan

Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid, menanggapi soal pernyataan Presiden Jokowi, yang menyebutkan bahwa IKN merupakan keputusan rakyat dan bukan keputusan Jokowi sendiri.

Bagi HNW, apa yang disampaikan Jokowi berbeda dengan di lapangan. Bahkan hal itu sudah dituangkan dalam sejumlah survei.

"Karena kalau beliau mengatakan itu keputusan seluruh rakyat Indonesia yang diwakili seluruh anggota DPR, maka saya sampaikan 2 jenis survei. Yang ternyata mayoritasnya dari survei itu lebih dari 57% warga Indonesia tidak setuju pindah ke IKN," ujar Hidayat kepada wartawan di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Jumat (27/9).

Ia melanjutkan, Jokowi mengatakan 93% anggota DPR menyetujui pembangunan IKN. Padahal pihaknya melalui Fraksi PKS jelas menolak pembangunan IKN.

"Dan kalau seluruh anggota dewan jelas tidak, karena Fraksi PKS sebagai fraksi jelas menolak sejarahnya UU sejak diputuskan dari paripurna. Termasuk ketika ada revisi terhadap UU tersebut pun PKS menolak," ucap Hidayat.

Presiden Joko Widodo foto bersama dengan para gubernur se-Indonesia di Istana Garuda, Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Selasa (13/8/2024). Foto: Muchlis Jr/Biro Pers Sekretariat Presiden

Hidayat pun meminta agar Jokowi bisa mengatakan yang apa adanya, sebab masa jabatan dari Jokowi pun telah hampir berakhir.

"Dan sebaiknya memang beliau menyampaikan apa adanya saja. Apalagi ini sudah masa terakhir jabatan beliau, yang jelas sekali berkali-kali diputuskan ternyata tidak bisa terlaksana [untuk pindah]," tutur Hidayat.

Sejumlah warga berjalan usai mengikuti upacara HUT ke-79 RI di Istana Negara IKN, Kalimantan Timur, Sabtu (17/8/2024). Foto: Fauzan/ANTARA FOTO

Hanya PKS yang Menolak

DPR resmi mengesahkan Revisi UU IKN Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN) menjadi undang-undang yang sah dalam rapat Paripurna DPR RI, Selasa (3/10/2023). Rapat pengesahan dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.

Saat Sufmi menanyakan kepada setiap fraksi atas revisi UU IKN, hanya Partai Kesejahteraan Sosial (PKS) yang menolak. Sementara sisanya, yaitu delapan partai menyatakan persetujuannya.

"Setuju, setuju," jawab anggota Dewan DPR yang hadir.

Pernyataan Jokowi

Sebelumnya, Jokowi menekankan IKN merupakan karya anak Indonesia. Dia kerap menyebut sejumlah istana yang selama ini dihuni memang baik, tapi karya kolonial Belanda.

Hal ini berbeda dengan IKN. Bahkan, Jokowi mengeklaim IKN sudah disetujui seluruh rakyat Indonesia.

"Sebuah keputusan yang tidak mudah, tetapi itulah yang sudah kita putuskan, kita juga izin kepada DPR. Saya menyampaikan lisan di dalam rapat paripurna tanggal 16 Agustus [2019], kemudian diikuti dengan pengajuan undang-undang mengenai Ibu Kota Nusantara, dan itu disetujui 93% dari fraksi yang ada di DPR [pada 18 Januari 2022]," kata Jokowi pada Rabu, 25 September 2024.

"Jadi ini bukan keputusan Presiden saja, tetapi juga keputusan seluruh rakyat Indonesia yang diwakili oleh seluruh anggota DPR yang ada di Jakarta," kata Jokowi.

Hal tersebut disampaikan Jokowi saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Badan Amin Zakat Nasional (Baznas) 2024, di Istana Negara, IKN, Kalimantan Timur, Rabu (25/9).