Hungaria Bakal Gelar Referendum soal UU Kontroversial Anti-LGBT

PM Hungaria, Viktor Orban Foto: REUTERS/Bernadett Szabo

Hungaria mengumumkan rencana referendum soal isu perlindungan anak dalam Undang-undang anti-LGBT. Referendum digelar sebagai respons melawan tekanan yang masih terus berlanjut dari Uni Eropa.

Uni Eropa pada pekan lalu mengumumkan akan menindak Hungaria secara hukum akibat pengesahan UU yang disebut diskriminatif terhadap kelompok LGBT.

Menanggapi tindakan keras Komisi Eropa, Perdana Menteri Hungaria Viktor Orban menuduh pimpinan UE menyalahgunakan kekuasaannya dalam “menolak amandemen terbaru pada UU pendidikan dan perlindungan anak di Hungaria.

“Masa depan anak-anak kita di ujung tanduk, sehingga kami tidak bisa menarik diri dari isu ini,” tegas Orban pada Rabu (21/7), dikutip dari AFP.

Komisi Eropa masih belum memberikan komentar perihal rencana referendum Orban.

“Dalam beberapa pekan terakhir, Brussels dengan jelas telah menyerang Hungaria atas Undang-undang perlindungan anak. Hukum Hungaria tidak mengizinkan propaganda seksual di taman kanak-kanak, sekolah, televisi, dan iklan,” ujar dia.

Ilustrasi LGBT Foto: TuendeBede/Pixabay

Orban belum merinci tanggal pelaksanaan referendum tersebut. Yang pasti, kata dia, referendum itu akan memuat lima pertanyaan.

Salah satunya adalah menanyakan rakyat Hungaria terkait apakah mereka mendukung lokakarya orientasi seksual di sekolah-sekolah atau tidak, dan apakah mereka percaya bahwa prosedur pergantian gender harus didiskusikan oleh anak-anak.

Satu pertanyaan lainnya, kata Orban, adalah apakah konten yang berpotensi memengaruhi orientasi seksual harus ditampilkan tanpa ada batasan apa pun.

Viktor Orban menampilkan dirinya sebagai pembela nilai-nilai Kristiani tradisional dari paham liberal Barat. Akhir-akhir ini, dia juga lebih meningkatkan intensitas kampanye anti-LGBT.

Presiden Uni Eropa Ursula von der Leyen. Foto: REUTERS/Francois Lenoir

UU anti-LGBT Hungaria yang kontroversial ini berlaku efektif mulai bulan Juli ini. Hukum ini melarang penggunaan materi di sekolah-sekolah yang dianggap mempromosikan homoseksualitas dan penggantian gender.

Orban bersikeras bahwa UU ini bukanlah untuk mendiskriminasi komunitas LGBT, melainkan untuk memberikan kebebasan bagi orang tua soal bagaimana mereka mendidik anak-anak mereka.

Komunitas LGBT dan para pejuang hak-hak LGBT, termasuk Uni Eropa, dibuat geram karenanya. Kepala Komisi Uni Eropa, Ursula von der Leyen, menyebut UU ini sebagai “aib”.

Von der Leyen juga berjanji akan mengerahkan seluruh kuasa dan kekuatan yang dimilikinya untuk memaksa Hungaria mencabut atau memodifikasi isi UU tersebut.