Tentang KamiPedoman Media SiberKetentuan & Kebijakan PrivasiPanduan KomunitasPeringkat PenulisCara Menulis di kumparanInformasi Kerja SamaBantuanIklanKarir
2025 © PT Dynamo Media Network
Version 1.94.0
ADVERTISEMENT
Menteri Luar Negeri RI, Sugiono, menegaskan langkah bergabungnya Indonesia menjadi anggota penuh BRICS bukanlah kebijakan terisolir, melainkan bagian dari strategi politik luar negeri Indonesia.
ADVERTISEMENT
RI diumumkan secara resmi menjadi anggota penuh blok ekonomi BRICS pada Senin (6/1) lalu. Sebelumnya, status Indonesia di organisasi tersebut hanya bersifat negara mitra.
Sugiono kembali menekankan bahwa langkah ini sama seperti keterlibatan aktif Indonesia di organisasi internasional lain, seperti G20 hingga CPTPP (Perjanjian Komprehensif dan Progresif untuk Kemitraan Trans-Pasifik).
“Keanggotaan Indonesia dalam BRICS bukanlah kebijakan yang terisolir. Indonesia juga aktif dalam berbagai kelompok ekonomi lainnya seperti G20, APEC, IPEF, MIKTA, dan CPTPP,” ujar Sugiono dalam pidato Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri 2025 di Jakarta, Jumat (10/1).
Dalam kesempatan itu Sugiono juga mengungkap bahwa kini Indonesia pun sedang dalam proses aksesi sebagai anggota OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development).
ADVERTISEMENT
“Sekali lagi bergabungnya Indonesia dalam BRICS merupakan sebuah wujud dari pelaksanaan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif,” tegasnya.
Terkait manfaat keanggotaan BRICS, menurut Sugiono, Indonesia juga dapat menjadi jembatan kepentingan antara negara-negara berkembang dan kawasan Indo-Pasifik.
Dengan meningkatnya rivalitas geoekonomi dan geopolitik global, ia berharap Indonesia dapat berperan sebagai penyeimbang, mencegah ketegangan yang meruncing di kawasan.
BRICS semula beranggotakan Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan (South Africa). Kemudian berkembang luas, dengan masuknya Mesir, Ethiopia, Iran, dan Uni Emirat Arab. Terakhir, Indonesia diumumkan bergabung secara penuh pada Senin (6/1).
Brasil mengatakan, negara-negara anggota menyetujui masuknya Indonesia sesuai dengan kesepakatan perluasan keanggotaan pada KTT BRICS 2023 di Johannesburg, Afsel.
Pada saat itu, Indonesia memberi lampu hijau untuk gabung, tapi Indonesia meminta bergabung secara resmi setelah Pilpres 2024 yang dimenangi oleh Prabowo Subianto.
ADVERTISEMENT
Dengan menjadi anggota penuh, maka Indonesia memiliki hak suara penuh, juga keterlibatan penuh pada program, fasilitas, dan kontribusi — dibandingkan status negara mitra.
Menurut Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI, keanggotaan Indonesia di BRICS bisa melahirkan dampak nyata kemajuan ekonomi ke depan.
“Isu aktual lainnya yang menjadi sorotan dan fokus kajian kami di tahun 2025 adalah kemitraan dengan negara-negara anggota BRICS, yang merupakan bagian dari strategi multiple alignment,” ungkap Gubernur Lemhannas, Ace Hasan, pada akhir Desember 2024.