Tentang KamiPedoman Media SiberKetentuan & Kebijakan PrivasiPanduan KomunitasPeringkat PenulisCara Menulis di kumparanInformasi Kerja SamaBantuanIklanKarir
2024 © PT Dynamo Media Network
Version 1.86.0
Jalan Panjang Anwar Ibrahim Menuju Kursi Perdana Menteri Malaysia
24 November 2022 16:24 WIB
·
waktu baca 9 menit
PerbesarADVERTISEMENT
Pemimpin oposisi Malaysia , Anwar Ibrahim , resmi ditunjuk sebagai perdana menteri baru pada Kamis (24/11).
ADVERTISEMENT
Pelantikan Anwar dilakukan oleh Raja Al-Sultan Abdullah dari Pahang, menyusul ketidakstabilan politik di negara itu yang telah berlangsung selama empat tahun terakhir.
Momen pelantikan ini bersejarah baik untuk Anwar maupun Negeri Jiran itu sendiri. Sebab, pemerintahan Malaysia untuk pertama kalinya dipimpin oleh pihak oposisi — sementara Anwar, untuk pertama kalinya menduduki jabatan ini.
Perjuangan Anwar untuk dapat menyabet gelar orang nomor satu di Malaysia ini pun tidak mudah.
Pria berusia 75 tahun itu memiliki rekam jejak politik yang panjang — mulai dari dipercayakan sebagai menteri, menjadi sosok terkuat untuk menggantikan Mahathir Mohamad sebagai perdana menteri di era 1990-an, bolak-balik masuk penjara, terjerat kasus korupsi dan sodomi, serta rentetan peristiwa lainnya yang menghebohkan rakyat Malaysia.
Melansir dari media lokal Malaysiakini, berikut adalah rangkuman peristiwa utama yang terjadi semasa dua dekade Anwar merintis kariernya di perpolitikan Malaysia hingga akhirnya ditunjuk sebagai perdana menteri.
ADVERTISEMENT
Lahir pada 10 Agustus 1947, Anwar pertama kali bergabung dengan partai berkuasa di Malaysia sejak merdeka dari Inggris — United Malays National Organization (UMNO) pada 1982. Beberapa waktu kemudian, Anwar bergabung dengan koalisi UMNO yang juga mendominasi politik Malaysia, Barisan Nasional (BN).
Selama periode 1983-1991, Anwar menduduki jabatan sebagai menteri di berbagai bidang.
Mulai dari Menteri Pemuda, Olahraga, dan Kebudayaan; Menteri Pertanian; Menteri Pendidikan; hingga Menteri Keuangan. Pada 1993, ia ditunjuk sebagai Wakil Perdana Menteri Mahathir Mohamad yang kala itu sedang menjabat. Di tahun yang sama, Anwar membentuk sebuah partai reformis yang dinamakan Parti Keadilan Nasional.
Berkat prestasinya dan sukses menjadi tangan kanan Mahathir, ketika Krisis Keuangan Asia (Asian Financial Crisis) melanda pada 1997, Anwar dipercayakan untuk menjadi perwakilan Malaysia dalam menangani krisis tersebut. Tetapi, pada 2 September 1998 Anwar dipecat oleh Mahathir atas tuduhan korupsi dan sodomi.
Kabar ini lantas menggemparkan penduduk Malaysia. Menurut Anwar, tuduhan dan penangkapan yang dilakukan terhadap dirinya adalah sebuah taktik kotor politik untuk mencoreng nama baiknya.
ADVERTISEMENT
“Saya telah diberi ultimatum — baik untuk mengundurkan diri atau menghadapi konsekuensi dipecat dan kemungkinan tuduhan yang dilontarkan terhadap saya. Tetapi saya menjelaskan dengan jelas bahwa saya tidak siap untuk tunduk pada konspirasi politik ini untuk melemahkan posisi saya dan mengalahkan saya melalui skema jahat,” jelas Anwar pada 3 September 1998.
Alhasil, pada 4 September 1998 Anwar juga dipecat sebagai Wakil Presiden UMNO dan bahkan dicabut keanggotaannya dari partai.
Anwar yang menepis semua tuduhan merasa kecewa terhadap keputusan partai yang selama ini telah menemaninya merintis karier politik sejak awal, terutama kepada seniornya, Mahathir Mohamad.
“Saya yakin dan saya menganggap bahwa dia [Anwar Ibrahim] tidak memenuhi syarat untuk memimpin negara, bukan karena perbedaannya dengan saya dalam hal politik atau praktik ekonomi, tetapi karena karakternya tidak memenuhi syarat untuk menjadi pemimpin negara seperti Malaysia,” tutur Mahathir pada September 1998, ketika ditanya komentar terkait kasus Anwar.
“Apa yang saya katakan didasarkan pada fakta. Saya tidak melakukan hal ini kepada seseorang yang benar-benar dibesarkan oleh saya untuk menggantikan saya — teman saya. Mengapa saya harus melakukannya padanya?” imbuhnya.
ADVERTISEMENT
Penangkapan Anwar menimbulkan protes dari masyarakat Malaysia. Pada 20 September 1998, Anwar memimpin ribuan massa untuk berdemo di jalanan Kota Kuala Lumpur — menyerukan pengunduran diri Mahathir. Tetapi, ia ditangkap di bawah UU Keamanan Internal di rumahnya pada malam yang sama.
Aksi protes dalam skala yang lebih besar pun masih berlanjut di kemudian hari. Kemudian, pada 29 September 1998 Anwar hadir di pengadilan untuk menghadapi persidangan terkait tuduhan korupsi dan sodomi. Anwar kala itu tampak kurang tidur, ia tertangkap kamera dengan kantung mata hitam dan wajah yang lelah.
Untuk memberikan penjelasan yang lebih ringkas, berikut adalah kronologi perjalanan Anwar selama menghadapi tuduhan korupsi dan sodomi hingga akhirnya dibebaskan — kembali ke perpolitikan Malaysia.
ADVERTISEMENT
14 April 1999
Anwar divonis bersalah melakukan korupsi dan dijatuhi hukuman enam tahun penjara.
29 November 1999
Oposisi pemerintah Malaysia memperoleh keuntungan dalam pemilu ke-10, tetapi gagal menggoyahkan dominasi koalisi Barisan Nasional.
8 Agustus 2000
Anwar dihukum atas tuduhan sodomi dan dijatuhi hukuman sembilan tahun penjara.
29 April 2001
Pengadilan Banding menguatkan vonis korupsi Anwar.
10 Juli 2002
Anwar kalah dalam banding terakhir di Pengadilan Federal atas vonis korupsinya.
18 April 2003
Pengadilan Banding menguatkan vonis sodomi Anwar.
3 Agustus 2003
Parti Keadilan Nasional bergabung dengan Parti Rakyat Malaysia untuk membentuk PKR yang jadi kendaraan politik Anwar sampai sekarang.
31 Oktober 2003
Mahathir mundur sebagai perdana menteri keempat, menyerahkan kekuasaan kepada Abdullah Ahmad Badawi.
ADVERTISEMENT
21 Maret 2004
BN menang telak dalam pemilu ke-11, didukung oleh kepemimpinan baru di bawah Abdullah.
2 September 2004
Anwar dibebaskan setelah Pengadilan Federal membebaskan Anwar dari tuduhan sodomi. “Syukurlah bahwa ini sudah berakhir. Tapi saya tetap berkomitmen dengan perjuangan saya untuk keadilan. Saya juga memberikan penghargaan kepada perdana menteri,” kata Anwar, ketika berhasil dibebaskan.
10 November 2007
Ribuan massa berpartisipasi dalam demonstrasi ‘Bersih’ di Kuala Lumpur yang diselenggarakan oleh partai-partai oposisi untuk menuntut reformasi pemilu. Polisi menanggapi demonstran dengan meriam air dan gas air mata.
8 Maret 2008
Anwar dihadapkan dengan larangan lima tahun dari politik karena hukuman masa lalunya, Anwar bertindak di belakang layar untuk menegosiasikan pertarungan langsung antara partai-partai oposisi melawan BN dalam pemilihan umum ke-12. BN kehilangan dua pertiga mayoritas di Dewan Rakyat dalam kinerja terburuknya dalam sejarah.
ADVERTISEMENT
14 April 2008
Larangan berpolitik selama lima tahun bagi Anwar berakhir. 20.000 orang berkumpul dalam demonstrasi ‘Black 14’ untuk menyambut kembalinya Anwar ke dunia politik.
7 Agustus 2008
Anwar didakwa dengan sodomi, mengaku tidak bersalah.
26 Agustus 2008
Anwar memenangkan pemilihan paruh waktu di wilayah Permatang Pauh.
26 Maret 2009
Najib Abdul Razak mengambil alih sebagai perdana menteri keenam.
9 Januari 2012
Pengadilan Tinggi Kuala Lumpur membebaskan Anwar dalam kasus sodomi yang kedua.
5 Mei 2013
Pakatan Rakyat meraih 52 persen suara populer dalam pemilu ke-13. BN berkinerja lebih buruk daripada pemilihan umum terakhir tetapi tetap mempertahankan kekuasaan.
7 Maret 2014
Pengadilan Banding membatalkan vonis bebas Anwar dan menjatuhkan hukuman lima tahun penjara.
ADVERTISEMENT
10 Februari 2015
Pengadilan Federal menguatkan vonis bersalah dan hukuman penjara Anwar. Terkait hal ini, Anwar berbicara kepada wartawan bahwa hukuman yang ia terima tidak akan mengurungkan niatnya untuk melayani rakyat.
“Masuk penjara, saya anggap sebagai pengorbanan yang saya lakukan untuk rakyat negeri ini. Saya telah berjuang sebagian besar hidup saya atas nama rakyat negara ini — untuk rakyat saya bersedia masuk penjara atau menghadapi konsekuensi lainnya. Perjuangan saya akan terus berlanjut, di mana pun saya dikirim dan apa pun yang dilakukan terhadap saya,” kata Anwar.
16 Juni 2015
Koalisi yang sempat dibuatnya Pakatan Rakyat dibubarkan.
2 Juli 2015
Kasus skandal keuangan miliaran dolar 1MDB yang menjerat PM Najib Razak menyeruak. Demonstrasi bertambah — mendesak reformasi pemilu dan pengusutan kasus Najib. Najib adalah anggota partai UMNO dan anak didik Mahathir.
ADVERTISEMENT
22 Sep 2015
Anwar mendirikan koalisi multietnis Pakatan Harapan yang terdiri dari PKR, DAP, dan sempalan PAS, Amanah.
29 Februari 2016
Mahathir keluar dari UMNO, bersumpah untuk menggulingkan Najib sebagai perdana menteri.
4 Maret 2016
Mahathir bergabung dengan oposisi untuk membuat Deklarasi Warga Negara yang menyerukan pelengseran Najib atas dasar korupsi.
17 Mei 2016
Anwar dalam sebuah surat dari penjara mengungkapkan keprihatinannya tentang oposisi yang bekerja sama dengan Mahathir.
5 September 2016
Mahathir menemui Anwar di Pengadilan Tinggi Kuala Lumpur setelah 18 tahun bermusuhan. Ia meminta bantuan Anwar yang kala itu masih dipenjara, untuk menggulingkan Najib.
8 September 2016
Mahathir memimpin partai sempalan UMNO yang baru dibentuk, Partai Bersatu.
ADVERTISEMENT
14 Juli 2017
Mahathir ditunjuk sebagai ketua Pakatan Harapan, sementara Anwar sebagai pemimpin de facto.
7 Januari 2018
Mahathir ditunjuk oleh Pakatan Harapan sebagai kandidat perdana menteri. Dia setuju untuk menyerahkan kekuasaan kepada Anwar, jika Harapan menang. Putri Anwar, Nurul Izzah, membacakan surat dari ayahnya yang menyetujui pengaturan tersebut.
10 Jan 2018
Mahathir mencoba menemui Anwar di Rumah Sakit Rehabilitasi Cheras tetapi ditolak oleh pihak berwenang. Mahathir mengatakan, dia ingin mengucapkan terima kasih kepada Anwar karena telah mendukungnya sebagai kandidat perdana menteri.
9 Mei 2018
Pakatan Harapan berhasil menang pada pemilu, ini mengakhiri 61 tahun kekuasaan BN untuk pertama kalinya. Ini sebuah kekalahan telak bagi UMNO, selaku partai utama yang menaungi BN, setelah mendominasi politik Malaysia sejak negara ini merdeka dari Inggris pada 1957.
ADVERTISEMENT
Najib menelepon Anwar yang masih dipenjara yang sedang menjalani perawatan di rumah sakit.
10 Mei 2018
Mahathir dilantik sebagai perdana menteri ketujuh — menjadikannya sebagai pemegang rekor dunia Guinness World Record, sebagai perdana menteri tertua di dunia.
16 Mei 2018
Anwar diberikan pengampunan penuh dari kerajaan dan dibebaskan dari tahanan menjelang akhir masa hukumannya pada 8 Juni.
Dalam keterangannya menjelang pembebasan dari pengadilan, Anwar mengaku telah memaafkan kesalahan Mahathir yang telah memecatnya pada 1998 lalu.
“Yang lalu biarlah berlalu, saya benar-benar telah memaafkannya [Mahathir]. Kekuatan dan persatuan PKR, DAP, Bersatu dan Amanah dengan rakyat adalah salah satu cara agar kita dapat menyelamatkan negara ini dari penindasan dan korupsi,” kata Anwar.
“Apa lagi yang kita inginkan dari Mahathir? Dia telah mengatakan itu adalah kesalahan untuk memecat saya. Orang bilang kata-kata itu mudah tapi Anwar dipukuli setengah mati dan dipenjara. Itu adalah masa lalu, saya yang menerima dan saya telah memaafkan, jadi Anda juga harus membiarkan yang lalu biarlah berlalu,” imbuhnya.
ADVERTISEMENT
5 Agustus 2018
Anwar secara resmi mengambil alih jabatan presiden PKR setelah memenangkan posisi tersebut tanpa diperebutkan.
12 September 2018
Anggota parlemen PKR dari Port Dickson, Danyal Balagopal Abdullah, mengundurkan diri untuk membuka jalan bagi pemilihan sela untuk kembalinya Anwar ke Dewan Rakyat.
Sejak itu, Anwar mulai melanjutkan kiprahnya di politik dan perhatian masyarakat Malaysia tertuju pada kasus skandal 1MDB Najib.
10 Oktober 2022
Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob menerima desakan internal dari UMNO untuk menyelenggarakan pemilu lebih awal demi menangani ketidakstabilan politik Malaysia. Semula, penyelenggaraan pemilu dijadwalkan pada September 2023.
19 November 2022
Pemungutan suara digelar di penjuru Malaysia. Anwar bersaing dengan Muhyiddin Yasin dari partai koalisi Perikatan Nasional. Menurut para pengamat, pemilu Malaysia kali ini adalah yang tersengit.
ADVERTISEMENT
20-23 November 2022
Anwar maupun Muhyiddin tidak dapat mengumpulkan suara mayoritas minimal, yakni 112 dari total 222 kursi parlemen. Partai yang dipimpin Anwar, Pakatan Harapan, hanya memperoleh 82 dari 112 kursi.
Sementara Perikatan Nasional berada di urutan kedua, yakni 73 kursi. Tidak ada satu pun partai atau koalisi yang mampu memenuhi suara mayoritas minimal sebagai syarat pembentukan pemerintahan baru.
Oleh karenanya, Raja Malaysia turun tangan dan menunjuk siapa kandidat perdana menteri berikutnya.
24 November 2022
Anwar Ibrahim resmi dilantik sebagai perdana menteri baru oleh Raja Abdullah. Pelantikan ini berlangsung lima hari sejak pemilu dini diselenggarakan. Ia mengucapkan sumpahnya di hadapan raja dan pelantikan berlangsung di Istana Negara Malaysia.
ADVERTISEMENT
Kini, Anwar resmi menjadi perdana menteri ke-10 Malaysia dan menghadapi tantangan yang sulit dalam pemerintahan barunya.
Rakyat mengandalkan Anwar untuk dapat menstabilkan politik, menangani inflasi, dan kenaikan biaya hidup yang telah melanda negara itu dalam beberapa waktu terakhir.