Tentang KamiPedoman Media SiberKetentuan & Kebijakan PrivasiPanduan KomunitasPeringkat PenulisCara Menulis di kumparanInformasi Kerja SamaBantuanIklanKarir
2024 © PT Dynamo Media Network
Version 1.93.2
Jejak Politik Syed Saddiq, Dari Menteri Malaysia Termuda Hingga Terdakwa Korupsi
23 Juli 2021 12:21 WIB
·
waktu baca 4 menitADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
Nama Syed Saddiq sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat Malaysia hingga negara-negara tetangga termasuk Indonesia. Politikus bernama lengkap Syed Saddiq Syed Abdul Rahman ini memulai karier politiknya ketika bergabung dengan Partai Pribumi Bersatu Malaysia (Bersatu).
Partai Bersatu dibentuk oleh eks Perdana Menteri dengan masa jabatan terlama di Malaysia, Mahathir Mohammad. Pembentukan Partai Bersatu awalnya ditujukan demi meruntuhkan rezim Najib Razak dan Partai UMNO.
Syed Saddiq diangkat menjadi pemimpin sayap muda Partai Bersatu (Armada) pada 2016. Ketika itu usianya masih 23 tahun.
Pada 2017 Syed Saddiq membuat gempar. Ia menolak beasiswa dari Oxford University senilai 400 ribu ringgit, atau setara dengan Rp 1,3 miliar dengan alasan ingin fokus pada dunia politik Malaysia.
ADVERTISEMENT
Keputusan menolak beasiswa Oxford memuluskan karier politik pemuda itu. Syed Saddiq berhasil memenangkan kursi Parlemen dapil Muar di Pemilu Malaysia ke-14 pada Mei 2018. Syed mengalahkan calon inkumben dari koalisi besutan UMNO, Barisan Nasional, Razali Ibrahim.
Kemudian, di bawah pemerintahan Perdana Menteri Mahathir Mohamad, Syed resmi dilantik sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga ke-18 Malaysia pada Juli 2018.
Dengan ini, Syed menjadi menteri federal termuda dalam sejarah Malaysia, yakni di usia 25 tahun.
Salah satu terobosan terbesarnya sebagai menteri adalah pengajuan proposal penurunan usia minimal calon pemilih menjelang Pemilu Malaysia ke-15. Syed mendorong penurunan usia dari 21 tahun menjadi 18 tahun.
Pada Juli 2019, saat pemerintahan Mahathir Mohamad masih berkuasa, Parlemen sepakat untuk menurunkan usia pemilih pada Pemilu.
ADVERTISEMENT
Tetapi, Malaysia memutuskan untuk menunda kebijakan baru ini akibat pandemi COVID-19 mengganggu persiapan Pemilu nasional yang rencananya digelar tahun 2023.
Tahun 2020, Syed Saddiq memutuskan untuk menolak upaya koalisi Bersatu dengan partai UMNO. Ia menegaskan dirinya tak akan bekerja dengan pejabat-pejabat korup.
“Saya percaya rakyat Malaysia berhak untuk memiliki pemerintahan yang lebih baik. Pemerintahan yang bebas dari korupsi , dihormati, dan bermartabat,” ujar Syed Saddiq pada Februari 2020, seperti dikutip dari The Straits Times.
Di kesempatan yang sama, Syed juga mengatakan, dirinya tidak menandatangani pernyataan untuk mencalonkan Presiden Partai Bersatu, Muhyiddin Yassin, sebagai Perdana Menteri.
Pada Mei 2020, akibat menolak mendukung Pemerintahan Muhyiddin Yassin, Syed Saddiq dipecat dari Bersatu.
Empat anggota lain dan eks PM Mahathir Mohamad juga mengalami nasib yang sama. Dengan pemecatan ini, Syed menjadi politikus independen di bawah koalisi Pakatan Harapan.
Dengan naiknya Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri, Syed Saddiq dicopot dari jabatan Menteri Pemuda dan Olahraga pada 2020. Ia digantikan oleh Reezal Meican bin Naina Merican.
ADVERTISEMENT
Anggota parlemen dapil Muar ini memutuskan untuk mendirikan sendiri partai politik bernama MUDA (Ikatan Demokratik Malaysia) pada 17 September 2020. Per Januari 2021, MUDA menjadi partai terkecil dan termuda di Dewan Rakyat Malaysia.
“Partai ini akan merepresentasikan seluruh tingkatan masyarakat, tanpa memandang ras, agama, dan umur. Partai ini menyambut baik mereka yang memiliki ideologi, idealisme, pemahaman, dan perjuangan yang sama,” ujar Syed pada 17 September, dikutip dari The Star.
Namun, pada Juli 2021, Syed harus menerima kenyataan pahit ketika dirinya terseret kasus korupsi. Ia didakwa menyalahgunakan dana milik Bersatu sebesar 1 juta ringgit, atau setara dengan Rp 3,4 miliar.
Ia juga dijatuhi dakwaan penggelapan uang sebesar 120 ribu ringgit, atau setara dengan Rp 411 juta. Dana itu semestinya dipakai untuk donasi kampanye pemilu Malaysia pada 2018 lalu.
ADVERTISEMENT
Mengaku tidak bersalah atas dua dakwaan itu, Syed Saddiq mengeklaim penuntutan itu bermotif politik. Ia dibebaskan bersyarat atas kedua dakwaan dengan pembayaran jaminan sebesar 330 ribu ringgit, atau setara dengan Rp 1,1 miliar.
Meski demikian, hakim meminta Syed Saddiq menyerahkan paspor dan rutin lapor setiap bulan. Sidang selanjutnya akan digelar pada 10 September 2021.
Menurut Syed Saddiq, bersamaan dengan adanya tuduhan korupsi ini, ia juga dibayangi ancaman-ancaman tuntutan dari Perikatan Nasional (PN), koalisi pemerintahan yang dipimpin oleh PM Muhyiddin Yassin.
Ancaman ini dilayangkan akibat dirinya menolak untuk bergabung bersama koalisi.
“Kepada PN, yang masih belum juga berhenti mengkritik saya lebih dari 1,5 tahun, jadikanlah ini sebagai akhir. Jika Anda berpikir ancaman akan melemahkan semangat saya, Anda salah,” ujar Syed usai persidangan pada Kamis (22/7), dikutip dari The Vibes.
ADVERTISEMENT
“Ancaman ini hanya akan memperkuat semangat saya dan memastikan dedikasi saya untuk membersihkan Malaysia [dari korupsi] dan membangun Malaysia untuk seluruh rakyat,” pungkasnya.