JK: Politik Identitas Ada di Semua Negara Demokrasi

Jusuf Kalla (Foto: Prima Gerhard S/kumparan)

Wapres Jusuf Kalla menepis tudingan yang menyebut masyarakat Indonesia terpecah belah karena politik identitas saat pilkada. Ia menilai, masalah politik identitas adalah hal yang biasa terjadi di semua negara demokrasi.

"Politik identitas berada di semua negara demokrasi, bukan hanya Indonesia. Banyak orang mengatakan, sebenarnya yang salah kaprah seakan-akan pilkada itu menyebabkan ada suatu perpecahan, ada suatu politik identitas yang besar," kata JK di Hotel Arya Duta, Jakpus, Kamis (2/8).

Ia memberi contoh, saat Pilkada DKI 2017, pemilih paslon Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat rupanya didominasi oleh pemilih muslim. Hal tersebut, menurutnya, sudah menjadi bukti bahwa masyarakat tidak terpecah karena masalah identitas.

"Jika dihitung-hitung, di DKI non-Islam, (saya) mohon maaf, sekiranya semua memilih Ahok. Walaupun tidak, itu cuma 21 persen. Tapi yang pilih Ahok kan 43 persen. Jadi lebih banyak pemilih Islam yang memilih Ahok dibanding non-Islam," jelas JK.

"Lebih banyak, berarti sebenarnya tidak terbelah ini, karena politik identitas," imbuhnya.

JK menilai, politik di Indonesia tidak seperti di Amerika Serikat yang membutuhkan waktu 175 tahun hingga presiden AS beragama Katholik bisa terpilih. Sebab, sebelumnya presiden selalu berasal dari kalangan Protestan yang merupakan penduduk mayoritas di AS.

"Politik identitas terjadi d imana pun di dunia ini. Selalu saya kasih contoh sederhana saja, di AS karena mayoritas protestan, presiden katolik yang pertama itu setelah 175 tahun, AS merdeka. Kennedy, 175 tahun baru bisa orang katolik bisa jadi presiden," kata JK.

Tak hanya soal agama, JK juga mencontohkan, butuh waktu 240 tahun bagi AS untuk memenangkan presiden dari kalangan kulit hitam, Barrack Obama. Untuk itu, menurut JK, keadaan politik di Indonesia masih belum ada apa-apanya jika dibandingkan di AS.

"Memang itu (politik identitas) terjadi tapi tidak separah apa yang sering dikatakan, dengan contoh tadi DKI Jakarta," jelasnya.