JK Tekankan Pentingnya Standar Mubalig: Cegah Pecah Belah Bangsa

Wapres JK buka puasa dengan pengurus DMI. (Foto: Kevin Kurnianto/kumparan)

Wakil Presiden Jusuf Kalla berbuka puasa bersama dengan pengurus Dewan Masjid Indonesia (DMI) di Istana Wakil Presiden, Jakarta Pusat. Di kesempatan itu JK menyoroti pentingnya daftar 200 mubalig rekomendasi yang dikeluarkan Kementerian Agama.

JK menegaskan MUI dan pemerintah akan berperan dalam menerapkan standar dan kode etik bagi para mubalig. Kode etik ini bisa menjadi acuan para mubalig sebelum menyampaikan ceramah di muka umum.

Menurut JK, daftar mubalig serta standar dan kode etik ini penting. Jika tidak, Ketua Umum DMI ini khawatir muncul banyak ceramah di masjid-masjid yang memecah belah. Lebih jauh, JK juga tak ingin masjid dijadikan tempat pertarungan politik.

"Kalau dibiarin apa saja apalagi dengan ilmu yang tak terlalu dalam, bisa memecah belah bangsa ini, bisa memakai masjid sebagai tempat pertarungan politik, kita tidak inginkan," jelasnya.

Selain itu, kode etik penting agar khotbah di masjid tidak berisi hal yang berpotensi menjadi fitnah serta upaya memberontak kepada negara.

"Tapi salah satu hak asasi juga adalah hak taat kepada hukum. Tak boleh orang berbuat sesuatu dengan alasan HAM melanggar hukum. Karena itulah maka, memfitnah, mengajarkan yang untuk memberontak kepada negara itu pelanggaran pidana yang dapat dihukum," jelasnya.

"Tidak berarti mimbar masjid itu bebas sebebas-bebasnya. Karena itu maka kita harus bertanggungjawab untuk beri arahan kode etik memberi petunjuk, kita akan tiap kali (memberikan) cara beri cara khotbah baik," pungkasnya.