Johan Budi Belum Terima Surat DPP soal Dewan Kolonel: Salah Saya Apa Dukung Puan

Mantan Jubir KPK dan Jubir Istana yang menjadi Anggota DPR RI periode 2019-2024 dari fraksi PDI Perjuangan, Johan Budi. Foto: ANTARA FOTO/Galih Pradipta

DPP PDIP mengatakan telah menjatuhkan sanksi kepada sejumlah anggota Fraksi DPR loyalis Ketua DPR Puan Maharani, 'Dewan Kolonel', dengan surat dan peringatan keras. Beberapa di antaranya yakni Masinton Pasaribu, Junimart Girsang, hingga Johan Budi.

Namun, Johan Budi mengatakan belum menerima surat teguran yang dimaksud. Ia juga memastikan belum dipanggil ke DPP secara resmi terkait Dewan Kolonel.

"Saya belum melihat surat itu ya, tapi kalau yang lain saya enggak tahu. Saya belum melihat surat yang disebut sanksi pertama dan terakhir. Sampai hari ini saya belum melihat. Saya enggak tahu kalau saya dikirimin, mungkin belum sampai ke saya. Tapi sampai hari ini saya belum membaca atau melihat itu," kata Johan Budi kepada wartawan di Gedung DPR Senayan, Selasa (1/11).

"Belum, belum [dipanggil juga]. Sampai hari ini saya belum," imbuh dia.

Di satu sisi, Johan Budi heran mengapa dirinya harus dipanggil. Ia menegaskan, Dewan Kolonel hanya sekumpulan loyalis Puan yang tak membuat organisasi resmi.

Menurutnya Dewan Kolonel hanya ingin mensosialisasikan Puan agar lebih dikenal masyarakat, termasuk sebagai Ketua DPR. RI. Ia memastikan, kumpulan sejumlah anggota Fraksi PDIP itu bukan dibuat untuk menyaingi Gubernur Jateng Ganjar Pranowo yang didukung sejumlah pihak maju capres di 2024.

"Kenapa saya mesti dipanggil? Salah saya apa? Kamu menganggap saya salah nggak?

"Dewan Kolonel itu kan sekumpulan kader yang ada di Fraksi PDIP, bukan organisasi lho. Ini kumpulan kader-kader dari Fraksi PDIP yang ingin mensosialisasikan Mbak Puan Maharani, Ketua DPR RI kita, kepada publik. Ini tidak dimaksudkan juga menyerang Ganjar Pranowo, enggak ada hubungannya," papar dia.

"Saya sebagai pribadi, sebagai kader PDIP, saya justru bangga juga banyak kader PDIP yang punya elektabilitas tinggi. Tapi kan soal pilihan kan. Boleh dong saya memilih, mendukung, atau mensosialisasikan Mbak Puan Maharani. Saya tidak menyalahkan, baik yang di eksternal/internal PDIP yang favoritism-nya ke Ganjar," imbuh dia.

Johan Budi juga menampik pernyataan Ketua DPP PDIP Komarudin Watubun yang menilai Dekol adalah manuver kader 'cari muka' kepada Puan jelang Pilpres 2024. Menurutnya, Dewan Kolonel adalah loyalitas biasa pada sosok Puan.

"Cari mukanya ke siapa? Ketika kita [Dekol bersepakat], Mbak Puan juga setuju, artinya enggak apa-apa. Toh itu [DPR] juga tugasnya ke daerah-daerah. Kita enggak ngomong capres-cawapres, lho. Coba deh amati omongan saya dari awal? Salah saya apa? Saya ini kader biasa yang punya favoritism," paparnya.

"Jangan membenci Mbak Puan siapa pun itu. Kita mendukung Mbak Puan kemudian mereka membenci juga kita. Enggak boleh dong. Kamu semua pasti punya dukungan kan terlepas kita enggak sama. Ada yang mendukung, Mas Ganjar, Mbak Puan, ini kan sama-sama kader PDIP. Saya pribadi seneng lah. Bukan malah oleh teman-teman relawan Ganjar malah diposisikan [berseberangan], lho jangan," ujar dia.

Ia bertanya pada DPP, apa salah Dekol hingga harus ditegur. Jika Dewan Kolonel dinilai melanggar AD/ART, maka ia memastikan Dekol bukan organisasi resmi dan tak berkaitan dengan AD/ART.

"Silakan tanya ke Pak Sekjen masalahnya apa. Pelanggaran AD/ART? Dari mana gitu, tanya aja, daya hanya kader biasa Fraksi PDIP yang ingin membantu Mba Puan Maharani, Ketua DPR RI, untuk mensosialisasikan ke bawah. Sambil ya tentu untuk warga juga," pungkas dia.