Jokowi-Pangeran MBZ Bahas Komitmen UEA dalam Pembangunan Ibu Kota Baru

4 November 2021 8:38 WIB
·
waktu baca 2 menit
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Presiden Joko Widodo (kiri) disambut Putra Mahkota Abu Dhabi dan Wakil Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata PEA Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan saat tiba di Istana Al-Shatie, Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Foto: ANTARA FOTO/Setpres-Laily R
zoom-in-whitePerbesar
Presiden Joko Widodo (kiri) disambut Putra Mahkota Abu Dhabi dan Wakil Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata PEA Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan saat tiba di Istana Al-Shatie, Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Foto: ANTARA FOTO/Setpres-Laily R
ADVERTISEMENT
Pertemuan Presiden Jokowi dengan Pangeran Mahkota Uni Emirat Arab (UEA) Mohammed bin Zayed (MBZ) di Istana Al-Shatie, Abu Dhabi, pada Rabu (4/11), turut membahas sejumlah isu penting.
ADVERTISEMENT
Kedatangan Jokowi salah satunya untuk mengundang secara langsung MBZ untuk hadir ke KTT G20 di Bali pada 2022 mendatang. Namun, keduanya juga turut membahas seputar pembangunan ibu kota baru.
Hal ini disampaikan oleh Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi. Dalam pertemuan berdurasi 2,5 jam tersebut, Presiden Jokowi dan Putra Mahkota MBZ berkomitmen memperkuat kerja sama dan kemitraan dalam pembangunan ibu kota baru.
Kedua pemimpin sepakat untuk menindaklanjuti secara intensif berupa pertemuan-pertemuan pada tingkat teknis.
"Beliau mengarahkan untuk terus diintensifkan khusus membahas mengenai pembangunan ibu kota baru," ujar Retno dalam keterangan resmi, dikutip pada Kamis (4/11).
Sebelumnya, UEA memang telah berinvestasi hingga triliunan rupiah di Indonesia. MBZ juga telah menyampaikan ketertarikannya untuk berinvestasi pada pembangunan ibu kota baru di Kalimantan yang saat ini tengah berjalan.
ADVERTISEMENT
Selain soal G20 dan ibu kota baru, kedua pemimpin juga membahas masalah kerja sama di bidang energi terbarukan, investasi, perdagangan, hingga mengenai travel corridor arrangement (TCA).
Indonesia telah memiliki TCA dengan UEA sejak 29 Juli 2020 yang merupakan salah satu TCA pertama yang dimiliki Indonesia pada masa pandemi.
Dengan adanya TCA tersebut, WNI maupun WN UEA dapat melakukan perjalanan bisnis maupun resmi menuju atau dari kedua negara tersebut.
Menurut Retno, dengan adanya vaksin dan platform-platform perlindungan, maka TCA ini harus diperkuat.
"Oleh karena itu, kedua belah pihak telah sepakat untuk memperkuat TCA dengan saling pengakuan sertifikat vaksin dan juga integrasi platform perlindungan perjalanan," pungkas Retno.