Kadiv Propam: Nasib AKBP Brotoseno Tunggu Perintah Sidang PK dari Kapolri

Kadiv Propam Irjen Pol Ferdy Sambo. Foto: Dok Pribadi

Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan, dalam waktu dekat akan menindaklanjuti hasil dari revisi Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 7 Tahun 2022, terkait peninjauan kembali sidang komisi kode etik Polri (KKEP). Hal ini merupakan respons atas polemik AKBP Brotoseno.

Kadiv Propam Polri, Irjen Pol Ferdy Sambo mengatakan, saat ini nasib Brotoseno akan ditentukan oleh keputusan Kapolri.

"Dalam Perpol 7/2022 ini, ada hal terkait dengan pembentukan komisi kode etik peninjauan kembali yang diberikan kewenangan Bapak Kapolri untuk membentuk komisi kode etik peninjaun kembali ini. Nah, ini sedang berproses dan kita akan lihat perkembangan selanjutnya," ujar Sambo di Lapangan Bhayangkara, Senin (20/6).

Ia mengatakan, dalam mekanisme Perpol tersebut, Kapolri diberi kewenangan untuk membentuk tim peneliti terkait dengan putusan kode etik dan komisi banding, apabila ditemukan kekeliruan.

Kadiv Propam Polri Irjen Pol Ferdy Sambo. Foto: Dok. Pribadi

"Nah, ini ada waktu 14 hari penelitian oleh tim peneliti yang dibentuk berdasarkan surat perintah Bapak Kapolri. Kemudian 14 hari tim ini akan memutuskan apakah akan dibentuk komisi kode etik peninjauan kembali. Kemudian komisi kode etik peninjauan kembali ini akan bekerja 14 hari untuk melakukan penelitian terkait proses sidang-sidang, putusan sidang yang dianggap ada kekeliruan atau ada alat bukti yang belum disampaikan," jelas Sambo.

"Nanti akan kami sampaikan lebih lanjut perkembangan setelah adanya surat perintah penelitian dari Bapak Kapolri," ungkapnya.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menghadiri pembukaan Global Platform for Disaster Risk Reduction (GPDRR) 2022 di Nusa Dua, Bali, Rabu (25/5/2022). Foto: Aprillio Akbar/ANTARA FOTO

Kapolri Jenderal Listyo Sigit resmi menerbitkan Peraturan Kapolri terkait peninjauan kembali atas hasil sidang etik dari anggota Polri. Aturan ini diteken 14 Juni 2022.

Aturan ini merupakan respons atas sorotan masyarakat terkait masih aktifnya AKBP Brotoseno, padahal sudah menjadi napi kasus korupsi.

Dalam aturan lama, keputusan itu tidak bisa ditinjau lagi, tapi dengan aturan baru ini, Kapolri bisa meninjau kembali putusan tersebut.

Aturan itu tertuang dalam Peraturan Kapolri No 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Kode Etik Kepolisian.

Peninjauan kembali putusan ini secara gamblang tertuang mulai dari pasal 83. Berikut bunyinya;

Pasal 83

(1) Kapolri berwenang melakukan peninjauan kembali atas putusan KKEP atau putusan KKEP Banding yang telah final dan mengikat.

(2) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan apabila:

a. dalam putusan KKEP atau KKEP Banding terdapat suatu kekeliruan; dan/atau

b. ditemukan alat bukti yang belum diperiksa pada saat Sidang KKEP atau KKEP Banding.

(3) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan paling lama 3 (tiga) tahun sejak putusan KKEP atau putusan KKEP Banding.

Infografik Polemik Raden Brotoseno. Foto: kumparan