Kaleidoskop 2019: Rupa-rupa Panggung Politik Indonesia

Pertemuan kandidat Presiden Indonesia Joko Widodo dan Prabowo Subianto di Stasiun MRT Jakarta pada 13 Juli 2019. Foto: ANTARA FOTO/Wahyu Putro

Sejumlah peristiwa politik penting terjadi tahun 2019. Peristiwa paling utama datang dari kontestasi politik 5 tahunan, pemilu. Tahun ini, Joko Widodo dan Prabowo Subianto mengulang kembali pertarungan sengit memperebutkan kursi Presiden Republik Indonesia seperti tahun 2014 silam.

Perhelatan tersebut tak cuma menghabiskan tenaga dan pikiran. Korban jiwa juga ikut berjatuhan dari kalangan petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) hingga demonstran yang protes hasil pemilu.

Akhir pertarungan politik itu menuai hasil di luar dugaan. Kedua kubu rekonsiliasi, sepakat membangun pemerintahan bersama.

Selain itu, apa lagi rupa-rupa panggung politik Indonesia sepanjang tahun 2019? Berikut rangkumannya untuk Anda:

Perhelatan Pemilu Serentak

Tahun 2019 menjadi perhelatan pertama pemilu serentak. Hal itu dilatarbelakangi gugatan terhadap UU Nomor 42/2008 tentang Pemilihan Presiden ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Gugatan yang dikabulkan sebagian itu membuat DPR merevisi aturan pemilu, sebagaimana tertuang dalam UU 7/2017. Akhirnya pemilu 2019 menggabungkan penyelenggaraan pileg dan pilpres sekaligus.

Dalam pemilu 2019, pemilih mesti mencoblos 5 surat suara sekaligus. Yakni suara Presiden-Wapres, DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Ratusan Petugas KPPS Wafat

Penyelenggaraan pemilu 2019 menjadi catatan tersendiri bagi KPU. Sebab, sedikitnya ada 554 petugas KPPS wafat kala bertugas dalam rangkaian pemilu 2019.

Warga melakukan tabur bunga untuk menghormati 225 penyelenggara Pemilu 2019 yang gugur, di Bundaran HI, jakarta, (28/4). Foto: Irfan Adi Saputra/kumparan

Kementerian Kesehatan menyatakan ada 13 jenis penyakit dan 1 kecelakaan yang menjadi penyebab meninggalnya ratusan petugas KPPS di seluruh Indonesia. Sebanyak 51 persen di antaranya disebabkan oleh penyakit jantung dan stroke.

Jokowi Dapat Suara Terbanyak Pilpres 2019

Senin (20/5) malam, rekapitulasi suara nasional Pilpres 2019 di 34 provinsi rampung digelar. Paslon 01 Jokowi-Ma’ruf unggul di 21 provinsi dan membulatkan kemenangan dengan torehan 85.036.828 suara (55,41 persen). Sementara paslon 02 Prabowo-Sandi unggul di 13 provinsi meraih 68.442.493 suara (44,59 persen).

Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin saat sidang kabinet paripurna perdana di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (24/10/2019). Foto: Dok. Rusman - Biro Pers Sekretariat Presiden

Dalam periode ke duanya, mantan walikota Solo itu berjanji fokus pada sejumlah kebijakan. Di antaranya pembangunan sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, penyerderhanaan regulasi dan birokrasi, serta transformasi ekonomi.

Demo Ricuh 21-22 Mei

Kemenangan Jokowi di Pilpres 2019 menuai rasa tak puas dari pendukung sang rival, Prabowo Subianto. Mereka berdemonstrasi di depan kantor Bawaslu 21-22 Mei silam. Demo itu berakhir ricuh.

Blokade polisi yang di lempari petasan oleh massa di sekitar Bawaslu. Foto: Irfan Adi Saputra/kumparan

Massa perusuh datang dari Tanah Abang melempari batu, molotov, hingga petasan. Kerusuhan juga merebak hingga ke Petamburan dan Slipi. Di dua lokasi itu pula, setidaknya 9 orang tewas, 3 di antaranya anak-anak.

Jenderal purnawirawan TNI Kivlan Zen diduga mengarsiteki kerusuhan ini. Ia lantas didakwa memiliki 4 pucuk senjata api dan 117 peluru secara ilegal.

Gugatan Pilpres di MK

Rasa tak puas terhadap hasil pemilu juga ditunjukkan oleh Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi. Mereka menggugat kemenangan Jokowi-Ma’ruf di Mahkamah Konstitusi dan meminta mendiskualifikasi paslon nomor 01 itu.

Tim kuasa hukum pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 02 berdiskusi. Foto: ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak

Setelah belasan jam sidang MK dihelat, seluruh gugatan paslon 02 tersebut ditolak. Mulai dari dalil-dalil kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM), dalil soal Situng dan DPT, hingga dalil soal posisi Ma'ruf Amin di bank syariah.

Dalam konferensi pers setelah pengumuman putusan, Prabowo menyatakan kecewa terhadap keputusan MK. Namun ia tetap menghormatinya dan mengucapkan terima kasih kepada para pendukungnya.

Rekonsiliasi Jokowi-Prabowo

Setelah kontestasi Pilpres yang membelah publik, Jokowi dan Prabowo bertemu di Stasiun MRT Lebak Bulus, Sabtu (13/7). Keduanya tampak akrab berfoto menggunakan kemeja putih.

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kanan) memberi hormat kepada Presiden Joko Widodo (kiri) usai konfrensi pers di Stasiun MRT Senayan. Foto: ANTARA FOTO/Wahyu Putro A

Di momentum pertemuan kali ini, banyak pihak menginginkan Jokowi dan Prabowo membawa kesejukan. Yakni mempersatukan masyarakat yang berbeda pandangan di Pilpres 2019.

"Tak ada lagi 01 atau 02. Tidak ada lagi cebong tidak ada lagi kampret. Yang ada adalah Garuda Pancasila," ujar Jokowi di Stasiun MRT Senayan, Jakarta, Sabtu (13/7).

Jokowi Melenggang ke Periode Kedua

Setelah melalui rangkaian pemilu dan proses gugatan dari paslon rival, Jokowi-Ma'ruf resmi menjadi Presiden dan Wapres RI 2019-2024 setelah dilantik Minggu (20/10).

Presiden Joko Widodo membacakan sumpah saat pelantikan presiden dan wakil presiden di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (20/10/2019). Foto: AFP /ROMEO GACAD

Dalam pidato pelantikannya, Jokowi menyinggung sejumlah isu seperti ekonomi, birokrasi, dan Sumber Daya Manusia yang akan menjadi fokus kebijakannya di periode kedua.

"Mimpi kita di tahun 2045, Produk Domestik Bruto Indonesia mencapai US$ 7 triliun. Indonesia sudah masuk 5 besar ekonomi dunia dengan kemiskinan mendekati nol persen. Kita harus menuju ke sana," kata Jokowi dalam pidatonya di Gedung DPR/MPR, Minggu (20/10).

Jusuf Kalla Purnatugas

Setelah menjabat di dua periode pemerintahan (SBY dan Jokowi), Jusuf Kalla (JK) akhirnya pensiun sebagai wakil presiden. Meski demikian aktivisme tokoh kelahiran Bone, 15 Mei 1942 ini, tak berhenti setelah pulang kampung ke Makassar.

Wakil Presiden Jusuf Kalla (kiri) bersiap meninggalkan Istana Wakil Presiden pada hari terakhirnya bertugas di Jakarta, Sabtu (19/10/2019). Foto: ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay

Dalam wawancara khusus dengan kumparan (7/8) silam, JK berkomitmen aktif dalam dunia sosial dan keagamaan setelah pensiun. Benar saja, beberapa bulan setelah pensiun JK masih aktif menjadi pembicara di kampus-kampus. Bahkan ia sempat mengkritisi keputusan Mendikbud Nadiem Makarim untuk menghapus ujian nasional (UN).

Terhitung Senin (16/12) JK juga kembali menjabat Ketua Umum Palang Merah Indonesia periode 2019-2024. Ini merupakan kali ketiga ia memimpin organisasi kemanusiaan tersebut.

Prabowo Jadi Menhan

Dalam pertemuan Jokowi dan Prabowo di stasiun MRT, mereka mengaku tak membahas koalisi dan kursi menteri. Namun, pertemuan keduanya berlanjut di Istana Merdeka secara tertutup, Jumat (11/10).

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto saat menerima kunjungan kehormatan dari Menhan Uni Emirat Arab H.E. Mohammed Ahmed Al Bowardi Al Falacy. Foto: Dok. Humas Kemhan

Substansi pertemuan itu membicarakan masalah ekonomi, politik, keamanan, hingga pertahanan. Keduanya juga menyinggung kemungkinan masuknya Gerindra di pemerintahan Jokowi.

Semuanya masih tanda tanya sebelum Senin (21/10) Prabowo dan Edhy Prabowo diundang ke Istana merdeka memakai baju putih untuk menemui Jokowi.

Rupanya, pertemuan itu menghasilkan mandat bagi Prabowo untuk jadi Menteri Pertahanan. Akhirnya Jokowi merangkul eks rival di Pilpres 2019 untuk masuk ke jajaran pemerintahannya.

Puan Jadi Ketua DPR Perempuan Pertama

Tinta sejarah kembali tercetak pada tahun 2019 kala mantan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Puan Maharani jadi Ketua DPR perempuan pertama.

Puan Maharani memberi sambutan usai resmi dilantik sebagai Ketua DPR RI. Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan

Puan menjadi Ketua DPR dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Ia terpilih bersama 4 pimpinan DPR lainnya yang mewakili partai politik peraih suara terbanyak di Pemilu 2019.

Dari hasil rekapitulasi KPU, PDIP bercokol di peringkat pertama pileg dengan perolehan 27.053.961 suara atau 19,33 persen. Partai berlogo banteng itu menguasai 128 kursi atau mayoritas kursi di DPR.

Sementara itu, mantan Ketua DPR Bambang Soesatyo terpilih secara aklamasi menjadi Ketua MPR 2019-2024.

Jokowi Tunjuk Stafsus Milenial

Joko Widodo sempat mewacanakan akan memilih menteri dari kalangan generasi di pemerintahan keduanya. Namun, hal itu jusru lebih tergambar dalam penunjukan 7 stafsus. Semuanya, berasal dari kalangan milenial yang bertugas untuk menciptakan inovasi baru.

Presiden Joko Widodo bersama staf khusus yang baru dari kalangan milenial ketika diperkenalkan di halaman tengah Istana Merdeka Jakarta, Kamis (21/11). Foto: ANTARA FOTO/Wahyu Putro

"Saya ingin ada inovasi-inovasi baru, ada gagasan-gagasan baru, ada ide baru, dan terobosan baru, sehingga memudahkan kita mengelola negara ini. Goalnya ke sana," ucap Jokowi di beranda Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (21/11).

Stafsus milenial yang ditunjuk di antaranya putri pemilik konglomerat media, Putri Tanjung. Ia adalah stafsus termuda Jokowi berumur 23 tahun. Selain itu ada juga stafsus dari kalangan disabilitas yang aktif dalam bidang sociopreneur, Angkie Yudistia.

Idham Azis Jadi Kapolri

Tito Karnavian menjadi Menteri Dalam Negeri dalam Kabinet Indonesia Maju. Meninggalkan jabatan Kapolri, posisi itu kemudian diamanahkan kepada mantan Kabareskrim Komjen Pol Idham Azis.

Kapolri Jenderal Pol Idham Azis teleconference dengan Kapolda se-Indonesia. Foto: Dok. Polri

Nama Idham Azis mulai disorot kala mengamankan massa di berbagai aksi demontrasi, misalnya kasus penistaan agama oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Ia juga jadi orang paling depan yang mengamankan aksi 411 di depan Istana.

Susi Tak Lagi Menteri Kelautan

Nama Susi Pudjiastuti tenggelam dari bursa pemilihan menteri. Perannya sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan digantikan oleh pendatang baru dalam kabinet Jokowi, Edhy Prabowo.

Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, diiringi warga saat pulang ke Pangandaran, Jawa Barat. Foto: Dok. Istimewa

Namun begitu, kehadiran sosok yang akrab dengan jargon ‘tenggelamkan’ ini dirindukan. Sebab, berselang seminggu lengsernya Susi, kapal asing kembali menyerbu lautan Natuna mencari ikan.

Setelah tak lagi menjabat sebagai menteri, Susi pun masih peduli dengan KKP. Ia sempat menentang Edhy soal wacana kebijakan mengekspor benih lobster. Sebab, menurut dia, kebijakan terkait ekspor benih lobster sangat penting untuk menjaga ketersediaan SDA ini. Menuai polemik, Edhy pun kembali mengkaji rencana kebijakan tersebut.