Tentang KamiPedoman Media SiberKetentuan & Kebijakan PrivasiPanduan KomunitasPeringkat PenulisCara Menulis di kumparanInformasi Kerja SamaBantuanIklanKarir
2024 © PT Dynamo Media Network
Version 1.86.0
ADVERTISEMENT
Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengungkapkan terdapat kelompok-kelompok perusuh yang sengaja memanfaatkan momentum aksi demonstrasi mahasiswa-pelajar di Gedung DPR. Kelompok tersebut diduga memiliki tujuan politis, yakni ingin menjatuhkan pemerintah secara konstitusional.
ADVERTISEMENT
"Kita lihat ada semacam perubahan di dua hari ini, dari cara damai jadi anarkis. Kita lihat bahwa ada indikasi kelompok yang lakukan aksi ini, yang semula murni dari teman-teman mahasiswa, ada pihak-pihak yang memanfaatkan. Ambil momentum ini untuk agenda yang lain, untuk agenda-agenda politis," jelas Tito dalam jumpa pers di kantor Kemenkopolhukam, Jakarta Pusat, Kamis (26/9). Kegiatan ini juga dihadiri Menkopolhukam Wiranto, Panglima TNI, Mendagri, dan KSAD.
Dilihat dari polanya, Tito menduga kelompok perusuh ini mirip seperti pemicu kerusuhan yang terjadi di depan Gedung Bawaslu pada 21-23 Mei 2019, di masa pemilu presiden.
"Ini mirip dengan pola kerusuhan tanggal 21-23 (Mei) lalu. Dimulai sore dan berlangsung sampai malam hari. Dan ini cukup sistematis, artinya ada pihak-pihak yang mengatur itu," ungkap Tito.
ADVERTISEMENT
Sejauh ini, perusuh-perusuh ini sudah diamankan ke Polda Metro Jaya. Mereka ditangkap karena berusaha menganiaya petugas dengan melempar baru dan flare hingga mercon. Bahkan, dari perusuh yang diamankan juga ditemukan bom molotov.
"Tadi malam saat di daerah Slipi itu memang ada bentrok antara pasukan TNI-Polri dengan masyarakat perusuh, karena mereka membakar pos, merusak mobil, menutup jalan, melempar batu dan flare. Persis seperti 22 Mei lalu," ujar Tito.
Selain itu, akibat demo yang berujung rusuh ini membuat banyak pihak terganggu. Karena akses jalan hingga fasilitas publik sempat tidak dapat diakses.
"Ini bukan pelaku unjuk rasa, tapi sudah bisa disebut pelaku rusuh, pelanggar hukum. Mereka menutup jalan dan banyak yang terganggu. Mereka yang mau ke RS tidak jadi, mau sekolah tidak jadi, mau kerja jadi susah. Jadi ini merugikan hak-hak masyarakat yang lainnya," tutup Tito.
ADVERTISEMENT