Kemhan Terima Anggota Wantannas: Dipindahkan ke DPN dan TNI

Karo Infohan Setjen Kemhan, Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang saat dijumpai di Kemhan, Jakpus. Kamis (10/4). Foto: Thomas Bosco/kumparan

Kementerian Pertahanan (Kemhan) menerima beberapa anggota Setjen Wantannas (Dewan Pertahanan Nasional) untuk ditempatkan di lembaga lain. Sebagian besar, anggota Wantannas ditugaskan di Dewan Pertahanan Nasional (DPN).

Dengan pemindahan ini, tidak ada lagi anggota yang bertugas di Wantannas. Sedangkan, yang tidak ditugaskan di DPN akan dikembalikan ke satuan TNI.

Transformasi dan pemindahan ini merupakan implementasi Perpres 202 tentang pembentukan Dewan Pertahanan Nasional. Lalu, tak semua personel Wantannas ini otomatis terserap ke DPN.

"Jadi ada sebagian personel yang memang dialihkan ke DPN masuk menjadi organisasi di Kementerian Pertahanan, tapi ada juga yang dikembalikan. Sebagian yang memang tidak masuk itu dikembalikan kepada TNI atau ke angkatan," ujar Karo Infohan Setjen Kemhan Brigjen Frega Wenas Inkiriwang, saat dijumpai di Kantor Kemhan, Jakpus, Kamis (10/4).

Presiden Prabowo Subianto memimpin sidang Dewan Pertahanan Nasional di Istana Bogor, Jumat (7/2/2025). Foto: Dok. BPMI Setpres

Dalam proses transformasi ini, Kemhan melibatkan Lembaga Arsip Nasional. Terutama terkait administrasi dan dokumen-dokumennya.

Sementara untuk peralihan anggarannya, Kemhan menggandeng Kemenkeu.

Tak Ada Perubahan Fungsi Antara Wantannas dan DPN

Meski bertransformasi jadi DPN, Kemhan menyebut tak ada tugas dari Wantannas yang berubah. Mereka tetap diketuai oleh presiden, dengan ketua harian Menteri Pertahanan.

Lalu, lembaga ini tetap membahas isu-isu pertahanan yang bersifat strategis hingga membahas pertahanan secara geopolitik hingga geoekonomi.

"Ini merupakan badan yang memang bertugas untuk mengkaji, kemudian juga merumuskan kegiatan strategis yang solutif yang nantinya akan dipertimbangkan oleh pemerintah, baik dalam konteks geopolitik, geostrategi, dan geoekonomi," kata Frega.

Secara garis besar, DPN akan banyak merumuskan hal-hal yang berkaitan dengan berbagai dimensi kedaulatan.

"Ketika kita bicara isu kedaulatan kan bukan hanya kedaulatan secara fisik, teritori, tapi juga ada kedaulatan-kedaulatan dalam dimensi yang memang lebih kompleks, baik itu ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, sampai dengan pertahanan dan keamanan," kata Frega.

Presiden Prabowo Subianto melantik Sjafrie Sjamsoeddin sebagai Ketua Harian Dewan Pertahanan Nasional dan Donny Ermawan Sekretaris Dewan Pertahanan Nasional di Istana Negara, Jakarta, Senin (16/12/2024). Foto: YouTube/ Sekretariat Presiden

Lalu, DPN juga akan terlibat dalam perumusan dan pengambilan keputusan dengan beberapa pemangku kebijakan terkait.

"Sebagai contoh ekonomi atau sosial budaya, tentunya nanti akan ada kementerian lembaga yang menjadi focal point di situ yang sesuai dengan sektor dan ekspertisenya," ucap Frega.

Dewan Pertahanan Nasional (DPN) diketuai oleh Presiden Prabowo. Prabowo lalu melantik Menhan Sjafrie Sjamsoeddin sebagai Ketua Harian DPN dan Wamenhan Donny Ermawan sebagai Sekjen DPN.

Sjafrie lalu melantik 3 deputi, yakni Brigadir Jenderal TNI Ari Yulianto sebagai Deputi Bidang Geostrategi; Begi Hersutanto dilantik sebagai Deputi Bidang Geopolitik; dan Yayat Ruyat dilantik sebagai Deputi Bidang Geoekonomi.