Kepala Bappenas Bicara Pembangunan Rendah Karbon di COP24 Polandia

Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro di COP24 Polandia. (Foto: Kelik Wahyu/kumparan)

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro menghadiri Konferensi Perubahan Iklim PBB atau Conference of Parties (COP) UNFCCC ke-24 di Katowice, Polandia.

Dalam kesempatan itu, Bambang menyampaikan inisiatifnya tentang pembangunan rendah karbon dalam mengurangi emisi dan pemanasan global.

“Bappenas meluncurkan inisiatif rendah karbon yang akan dituangkan ke dalam RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional). Pembangunan rendah karbon ini kami susun dalam rangka mengantisipasi target Indonesia dalam Paris Agrement, di mana kita harus mengurangi emisi 26 persen pada 2020 dan 29 persen di 2030,” jelas Bambang di Paviliun Indonesia COP24, Katowice, Polandia, Senin (10/12).

Bambang menjelaskan, pembangunan ramah karbon itu dapat melalui berbagai upaya peningkatan kualitas lingkungan. Seperti meningkatkan penggunaan energi terbarukan dan efisiensi keterbukaan, intensifikasi proses produksi, hingga reboisasi hutan.

“Namun, ini memerlukan skema pembiayaan yang inovatif, yaitu obligasi hijau dan keuangan campuran, serta sukuk hijau untuk menyediakan pendanaan,” ungkap Bambang.

Meski demikian, Bambang menegaskan kebijakan pembangunan rendah karbon sama sekali tak bermaksud untuk mengurangi pertumbuhan ekonomi. Ia memastikan pembangunan rendah karbon akan tetap memempertahankan pertumbuhan ekonomi 5-6 persen.

Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro di COP24 Polandia. (Foto: Kelik Wahyu/kumparan)

“Pada saat yang sama kita tidak ingin upaya kita mengendalikan lingkungan hidup ini, kita menjaga kualitas lingkungan hidup sampai mengorbankan pertumbuhan ekonomi. Jadi rendah karbon disusun agar tidak ada trade off atau saling meniadakan antar-pertumbuhan ekonomi dengan upaya konservasi dan lingkungan hidup,” jelas dia.

Bambang mengatakan, pembangunan rendah karbon hanya bertujuan untuk mengatasi masalah lingkungan, khususnya dalam mengurangi emisi karbon dan pemanasan global. Sebab, Bambang menganggap masalah perubahan iklim akan sangat berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

“Pemanasan global 1,5 derajat menghasilkan respons bencana menurut laporan IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) terbaru. Ini kan meningkatkan bencana terkait iklim, yaitu masalah kelaparan dan kesehatan. Khususnya di Indonesia. Jadi kita butuh kebijakan yang pasti” tutupnya.

Indonesia telah menargetkan penurunan emisi karbon hingga 29 persen atau 2,8 giga ton pada tahun 2030. Target tersebut bisa meningkat hingga 41 persen jika mendapatkan bantuan internasional.

COP24 dì Katowice. (Foto: Kelik Wahyu/kumparan)

Menurut Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nubaya Bakar, Indonesia telah berhasil mengurangi emisi karbon dioksida hingga 820 juta ton pada 2016.

Kemudian Indonesia melalui kontribusi yang ditetapkan secara nasional (NDC) menargetkan penurunan emisi hingga 0,8 giga ton pada 2018. Komitmen ini berdasarkan Perjanjian Perubahan Iklim Paris atau Paris Agreement terbit saat COP ke-21 pada 2015 di Kota Paris. Perjanjian Paris itu berisi tentang kesepakatan mengawal pengurangan emisi gas karbon dioksida atau gas rumah kaca yang berlaku sejak 2020.

Perjanjian Paris dibuat sebagai komitmen dunia untuk membatasi laju pemanasan global hingga di bawah 1,5-2 derajat celcius, selambat-lambatnya pada 2030.