Kepala BSSN: Pemulihan PDN Pasca-Peretasan Diharapkan Rampung Bulan Ini

17 Juli 2024 17:17 WIB
ยท
waktu baca 2 menit
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Kepala BSSN Hinsa Siburian.  Foto: Jonathan Devin/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Kepala BSSN Hinsa Siburian. Foto: Jonathan Devin/kumparan
ADVERTISEMENT
Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Hinsa Siburian, mengatakan pihaknya masih terus melakukan pemulihan terhadap Pusat Data Nasional (PDN) pasca-penyusupan ransomware oleh Brain Chiper bulan Juni lalu.
ADVERTISEMENT
Kepala BSSN, Hinsa Siburian, menargetkan proses pemulihan akan dituntaskan bulan ini.
"Kita harapkan bulan ini kita tuntaskan," kata Hinsa kepada wartawan di kawasan Ancol, Jakarta Utara, Rabu (17/7).
Hinsa menyebut, sejauh ini sudah ada beberapa layanan publik yang dipulihkan. Ia mengambil contoh layanan Imigrasi.
Imigrasi kembali normal setelah lembaga di bawah KemenkumHAM itu memulihkan diri dengan menghidupkan kembali database yang mereka miliki, yang sekarang disimpan di pusat data milik Amazon.
Menurut Hinsa, proses pemulihan yang tengah berjalan saat ini akan berfokus pada sejumlah layanan publik yang sempat terdampak.
"Kita pada tahap pemulihan. Sehingga pelayanan masyarakat sesuai dengan petunjuk presiden harus kita prioritaskan yang bersifat layanan masyarakat itu up, dan sebagian sudah, sudah berproses," ungkapnya.
Menkopolhukam Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan Ketua Harian Kompolnas Benny Mamoto di Ancol, Jakarta Utara, Rabu (17/7). Foto: Jonathan Devin/kumparan
Pekan lalu, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto mengungkap layanan pada server PDNS 2 yang diserang ransomware bertahap mulai pulih.
ADVERTISEMENT
"Per 12 Juli, pukul 17.30 WIB, tercatat 86 layanan dari 16 kementerian, lembaga dan pemerintah daerah telah go live," kata Hadi Tjahjanto dalam keterangannya, Sabtu (13/7).
Menurut Hadi, pemulihan dilakukan oleh Kementerian Kominfo, BSSN, PT Telkom Tbk, dan partisipasi semua tenant.
Hadi menjelaskan beberapa layanan publik yang berhasil dipulihkan selain dalam bentuk layanan perizinan juga berupa layanan informasi dalam bentuk portal.
"Termasuk layanan beasiswa yang dikelola Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi," ungkapnya.