Ketua DPRD DKI soal Penolakan DWP: Profit DKI di Akhir Tahun

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi. Foto: Moh Fajri/kumparan

Gelaran Djakarta Warehouse Project (DWP) yang akan digelar di JIEXpo Kemayoran, Jakarta Pusat, pada 13-15 Desember 2019 mendapat penolakan dari sekelompok orang yang tergabung dalam Gerakan Pribumi Indonesia (Geprindo).

Geprindo menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Balai Kota DKI, sebagai bentuk penolakan mereka karena menganggap acara tersebut sarat maksiat.

Penolakan acara DWP bukan kali pertama terjadi. Pada 2017, sejumlah ormas juga melakukan aksi penolakan serupa.

Massa Geprindo menolak acara Djakarta Warehouse Project dengan berdemo di depan Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (11/12/2019). Foto: Andesta Herli Wijaya

Meski mendapat penolakan, gelaran DWP di Jakarta tetap akan berjalan tahun ini. Sebab, saat DWP pindah ke Bali pada 2018 lalu, pendapatan pajak Pemprov DKI turun.

Hal tersebut juga dibenarkan Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi. Menurut Prasetyo, DWP bisa menambah pemasukan pajak DKI di penghujung tahun 2019.

“DWP itu adalah pendapatan DKI yang terakhir (di tahun ini). Dan itu bukan setahun ini aja, bertahun-tahun kan sudah ada di situ. Di hajat akhir tahun. Termasuk profit untuk DKI,” ungkap Prasetyo saat dihubungi, Rabu (11/12).

DWP 2019 Foto: Instagram @djakartawarehouseproject

Gelaraan DWP setiap tahunnya mendapat antuasime penikmat musik electronic dance music (EDM) di Jakarta dan sekitarnya. Dengan acara berskala internasional itu, tentu DWP memiliki potensi penerimaan pajak di bidang pariwisata dan hiburan yang cukup menjanjikan, yakni sekitar Rp 6 miliar.

“Contoh DWP, yang kemarin adanya di Kemayoran, pindah ke Bali. Itu potensinya kurang lebih Rp 6 miliar (pajak yang hilang)," kata Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah, Faisal Syafrudin, Selasa (26/11).