Koalisi Masyarakat Sipil Desak Jokowi Evaluasi KSAD Jenderal Dudung

KSAD Jenderal Dudung pimpin sertijab 7 pejabat baru TNI AD, Minggu (4/9/2022). Foto: Dok. TNI AD

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mengecam tindakan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman yang menginstruksikan bawahannya memprotes politikus PDIP Effendi Simbolon.

Koalisi ini terdiri dari YLBHI, PBHI Nasional, Imparsial, Amnesty International Indonesia, KontraS, LBH Jakarta, ELSAM, LBH Masyarakat, SETARA Institute. Juga Public Virtue Institute, ICW, HRWG, ICJR, LBH Pers, WALHI, LBH Pos Malang, Centra Initiative..

Menurut mereka tindakan Dudung yang mengarahkan anggotanya agar merespons pernyataan anggota DPR Komisi I Effendi Simbolon tidak tepat dan bertentangan dengan prinsip demokrasi.

"Sejumlah masalah terkait TNI/Polri beberapa waktu terakhir menjadi potret persoalan serius dalam tata kelola sektor pertahanan dan keamanan," ujar koalisi ini dalam rilis yang diterbitkan Kamis (15/9).

"Yang terbaru adalah tindakan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung yang mengarahkan anggotanya agar merespon pernyataan anggota DPR Komisi I Effendi Simbolon. Tindakan itu sangatlah tidak tepat serta bertentangan dengan prinsip demokrasi dan negara hukum," ungkap mereka.

Koalisi mendesak DPR dan Presiden segera mengevaluasi KSAD Jenderal Dudung karena sikapnya dianggap pembangkangan terhadap otoritas sipil yang tidak dibenarkan dalam sistem demokrasi dan negara hukum.

Koalisi menilai, pernyataan anggota Dewan seharusnya dijadikan bahan refleksi dan evaluasi diri atas berbagai permasalahan yang melibatkan anggota TNI.

Pernyataan anggota Dewan bukanlah representasi perorangan, melainkan representasi rakyat yang dipilih rakyat. Oleh karena itu, protes maupun intimidasi atas kerja-kerja yang dilakukan oleh DPR sama saja artinya pimpinan TNI AD tidak menghargai mandat rakyat yang telah dititipkan kepada anggota DPR terpilih.

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan ini juga menyebut TNI masih punya banyak PR yang harus dikerjakan. Sehingga kritik harusnya dijadikan pelajaran untuk jadi institusi yang lebih baik.

"Koalisi menilai, hingga hari ini, TNI masih memiliki banyak pekerjaan rumah yang harus dibenahi, khususnya terkait dengan proses reformasi TNI dan transformasi TNI yang masih mengalami stagnasi," ungkap mereka.

"Dalam rangka itu, kritik terhadap berbagai persoalan di institusi TNI jangan dipandang sebagai bentuk penghinaan atau merusak TNI, namun menjadi bagian dari upaya untuk mendorong TNI sebagai tentara yang profesional, terutama meningkatkan komitmen dalam menjalankan fungsinya sebagai alat pertahanan negara," tulis rilis tersebut.

Raker 5 September 2022

Anggota Komisi I DPR Effendi Simbolon memperlihatkan pesan WA-nya kepada Jenderal Dudung, Kamis (15/9/2022). Foto: Paulina Herasmaranindar/kumparan

Anggota DPR RI dari Fraksi PDIP Effendi Simbolon pada raker tanggal 5 September 2022 mempertanyakan ketidakhadiran Jenderal Dudung setiap ada Jenderal Andika.

Effendi menduga ada hubungan yang tidak harmonis di antara mereka. Effendi juga menyebut istilah 'TNI kayak gerombolan', melebihi ormas.

Kemudian mulai Senin (12/9) beredar video prajurit-prajurit TNI AD yang mengecam Effendi dan mendesaknya meminta maaf.

Pada Rabu (14/9), beredar video Dudung memerintahkan bawahannya bereaksi atas statement Effendi. Atas munculnya video tersebut, terkuak bahwa video prajurit mengecam Effendi adalah instruksi dari Dudung.

Effendi telah meminta maaf atas pernyataannya dan meminta waktu untuk bertemu Dudung. Meski belum bertemu, Dudung telah memaafkan Effendi.

Arahan Dudung pada Bawahannya

Adapun arahan Dudung dalam video yang beredar adalah sebagai berikut:

...kita harus menjadi petarung, jadi jagoan, jangan jadi ayam sayur. Saya lihat itu, diam semua. Nanti lihat tanggal 26 RDP, saya buktikan sama kalian kalau nanti saya akan balas dia [Effendi].

Jangan kita diam saja. Dia itu siapa, enggak berpengaruh! Enggak berpengaruh! Harga diri kehormatan kita kok diinjak-injak sama dia, Karena saya tahu juga dia dapat angin masalahnya sehingga duduk semua, diam.

Ke depan enggak ada lagi orang-orang seperti itu. Saya sudah diajarin apa yang seharusnya disampaikan di media, jadi jangan salahkan nanti prajurit kita ngamuk gitu, loh.

Prajurit kita ini sekarang di grup Tamtama saja sudah menggelora, sudah panas. Kelompok Bintara sudah marah. Kok kita kelompok perwira santai-santai saja gitu, lho. Enggak ada sedikit pun Pangdam yang tergerak sedikit pun.

Apa takut jabatannya dilepas, apa gimana, tuh. Danrem, Dandim, juga saya lihat santai saja, meninabobokan jabatannya. Jangan terbiasa seperti itu saya minta.

Silakan kalian bergerak, berdayakan itu FKPPI dan segala macam untuk tidak menerima penyampaian Effendi Simbolon. Masif lakukan, enggak usah ada yang takut.

Enggak usah takut kalian dicopot segala macam, saya tanggung jawab.

Saya minta ini buktikan, ya. Jangan kemudian diam saja. Takut pangkat dan jabatannya dicopot. Kalian sudah bisa lihat apa yang saya buktikan, apa yang saya laksanakan di Kodam Jaya. Pangkat dan jabatan itu Gusti Allah, Tuhan yang ngatur, bukan siapa pun, jadi enggak usah takut.

Kalau harga diri, kehormatan sudah diinjak-injak, kok kita diam saja itu lho. Kita tidak lihat ada letkol, kolonel, ngomong. Bintang satu, bintang dua ngomong, bergejolak gitu, tidak ada saya lihat itu. Ya, diam-diam saja. Dan dia [Effendi] pun akhirnya merasa benar.

Saya tekankan lagi tidak ada lagi pengkondisian dari Effendi Simbolon untuk minta-minta ke wilayah. Enggak usah takut kita. Kalian tidak usah takut. Tidak berpengaruh. Komisi I itu tidak berpengaruh, dia kerjanya hanya minta. Komisi I itu banyak yang bagus, semua bagus, kecuali dia Effendi Simbolon.