Komandan Pasukan Khusus Korsel: Diperintah Seret Anggota Dewan Keluar Parlemen

kepala Komando Perang Khusus Angkatan Darat Korea Selatan, Letnan Jenderal Kwak Jong-keun. Foto: Jung Yeon-je / AFP

Komandan Pasukan Khusus Korsel Letnan Jenderal Kwak Jong-keun memberi kesaksiannya saat darurat militer pada rapat komisi pertahanan di Parlemen Korsel, Selasa (10/12). Kwak menyebut, ia dapat perintah dari presiden Yoon Suk Yeol untuk menyeret keluar para anggota dewan yang berada di gedung parlemen sesaat setelah aturan darurat militer diberlakukan pada 3 Desember lalu.

"Dia (Presiden Yoon) mengatakan, rapat tidak memenuhi kuorum. Maka saya harus mendobrak pintu, lalu masuk dan menyeret keluar orang-orang di dalam," katanya, dikutip dari kantor berita YonHap, Rabu (11/12).

Kwak menyebut, kuorum yang dimaksud adalah kuorum kehadiran anggota dewan untuk mengakhiri darurat militer Korsel yang diumumkan secara mendadak. Kuorum membutuhkan 150 dari 300 anggota, sementara yang ada di ruangan saat itu ada 190 orang yang semuanya sepakat darurat militer harus dihentikan.

Ia juga berkonsultasi dengan komandan lapangan, apakah ia harus menyerbu gedung parlemen dengan menembakkan peluru kosong atau mematikan listrik sehingga menghalangi para anggota dewan itu untuk melakukan pemungutan suara.

Para komandan itu menyarankan untuk tidak melakukan aksi-aksi tersebut. Kwak juga sependapat dengan mereka.

"Meskipun mereka masuk untuk melaksanakan perintah, nantinya para personel yang terlibat akan jadi para pelanggar hukum, dan banyak yang akan terluka jika mereka tetap memaksa masuk. Maka, saya rasa itu tidak benar," kata Kwak.

Militer memasuki gedung utama Majelis Nasional setelah Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol mengumumkan darurat militer di Seoul, Korea Selatan, Selasa (3/12/2024). Foto: Yonhap/via REUTERS

"Saya perintahkan ke mereka untuk tidak masuk lebih jauh. Setelah melihat mereka pergi dari gedung, saya menghentikan mereka untuk terlibat dalam semua operasi," sambungnya.

Ketika dicecar lebih jauh oleh para anggota dewan, Kwak tidak melaporkan keputusan itu ke Presiden Yoon. Tapi, ia melaporkan keputusannya ke Menteri Pertahanan Kim Yong-hyun saat pasukannya mundur.

Kwak juga menyampaikan kepada anggota dewan dari Partai Demokrat, Park Beom-kye, salah satu oposisi utama pemerintah, bahwa presiden Yoon sebenarnya akan memberlakukan darurat militer lebih awal yakni pada 1 Desember.

"Kwak tidak menyampaikan kepada para jaksa, bahwa ia tahu lebih awal," kata Park.

"Ia tidak memberi keterangan itu, karena semua yang terlibat pada pemberlakuan darurat militer itu telah setuju tentang apa yang bakal mereka katakan," tutupnya.

Perintah 1 Desember: Kuasai Gedung Parlemen, Komisi Pemilu Nasional, hingga Kantor Oposisi

Kwak membocorkan, pada perintah 1 Desember itu, Presiden Yoon memberinya perintah untuk menduduki 6 lokasi seperti Gedung Parlemen, 3 tempat yang terasosiasi dengan Komisi Pemilu Nasional, kantor Partai Demokrat, dan gedung Flower Research--sebuah lembaga survei.

Misi itu disampaikan oleh Menteri Pertahanan lewat sambungan aman.

"Di kepala saya, saya berpikir, apa yang saya harus lakukan jika itu benar-benar terjadi. Tapi saya tak menyampaikan perintah itu ke para komandan brigade," ucapnya.

"Jika itu saya sampaikan, itu bisa saja membuat para komandan brigade berada dalam masalah, maka saya hanya memberi perintah saat hari-H," sambungnya.

Kwak percaya, misi yang diberikan lebih terkait dengan permasalahan di garis depan, bukan keperluan darurat militer. Kwak juga menyebut, saat memberi perintah, Presiden Yoon tidak mengeluarkan kata-kata seperti senjata api, tembakan, atau mobil lapis baja.