Komando Gabungan TNI Akan Dipimpin Jenderal Bintang 2

25 Mei 2018 15:12 WIB
clock
Diperbarui 14 Maret 2019 21:08 WIB
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Effendi diisukan maju di Pilgub Sumatera Utara (Foto: Istimewa)
zoom-in-whitePerbesar
Effendi diisukan maju di Pilgub Sumatera Utara (Foto: Istimewa)
ADVERTISEMENT
Komando Operasi Khusus Gabungan (Koopsusgab) TNI rencananya akan dipimpin jenderal bintang 2. Meski demikian, Komisi I DPR RI sempat menyarankan agar Koopsusgab dipimpin oleh jenderal bintang 3 saja.
ADVERTISEMENT
"Jadi kita memang coba saran itu, dipimpin oleh bintang 3 karena dia membawahi tiga matra harusnya. Tapi, Panglima menganggap cukup bintang 2. Sementara ini direncanakan bintang 2," ujar anggota Komisi I Fraksi PDIP Effendi Simbolon saat dihubungi, Jumat (25/5).
Effendi menyebutkan, kemungkinan pimpinan Koopssusgab akan dipilih oleh Panglima TNI atas persetujuan Presiden Joko Widodo. Sebab, nama panglima komando utama (Pangkotama) strategis, pasti akan dilaporkan meski secara informal.
"Persetujuan presiden itu informal moral gitulah, pangkotama-pangkotama yang strategis kan pasti dilaporkan ke presiden," ucapnya.
Untuk anggaran Koopsusgab sendiri, Effendi menyebutkan untuk sementara akan menggunakan anggaran dari masing-masing matra terlebih dahulu. Namun ke depannya, jika payung hukum Koopsusgab sudah terbit, maka diharapkan satuan ini memiliki nomenklatur anggaran sendiri.
ADVERTISEMENT
Senada dengan Effendi, anggota Komisi I Fraksi Golkar Bobby Adhityo Rizali menyebutkan, Koopsusgab akan dipimpin oleh jenderal bintang 2 dengan struktur organisasi yang baru.
"Panglima mengatakan akan bersama pemerintah membentuk payung hukumnya, karena Koopsusgab ini akan dipimpin jenderal bintang 2, dengan struktur organisasi tersendiri dan memiliki formasi baru," ucap Bobby.
Sebelumnya, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menyebut kepala Koopssusgab akan dipilih oleh Presiden Jokowi.
"Nah nanti rencananya akan kita ajukan secara berjenjang kepada Presiden melalui Kementerian Pertahanan, dan kajian akademis, dan Seskab. Nanti akan diproses kepada Presiden," ujar Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto usai rapat kerja dengan Komisi I DPR, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (24/5).