Komisi B DPRD DKI Beri Rekomendasi Tarif Integrasi MRT-LRT-TransJ Rp 10 Ribu

Foto udara jembatan layang (skybridge) penghubung Stasiun MRT Asean dan Halte Transjakarta CSW di Jakarta, Rabu (11/8). Foto: Hafidz Mubarak A/ANTARA FOTO

Komisi B DPRD DKI Jakarta akhirnya menyetujui penerapan tarif integrasi antarmoda transportasi yang meliputi Transjakarta, LRT, dan MRT, Selasa (7/6).

Dengan penerapan tarif integrasi ini, para penumpang yang melakukan perpindahan antarmoda hanya perlu membayar maksimal Rp 10.000 untuk menaiki Transjakarta, MRT Jakarta, dan LRT Jakarta.

Suasana Skybridge (Jembatan Penghubung) integrasi Stasiun LRT (Light Rail Transit) Velodrome dan halte bus Transjakarta Pemuda di Rawamangun, Jakarta Timur. Foto: ANTARA FOTO/ Fakhri Hermansyah

Ketua Komisi B Iman Satria memberikan 4 poin rekomendasi kerja kepada Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta terkait dengan penerapan tarif integrasi, yaitu:

1. Komisi B dapat menyetujui pelaksanaan tarif integrasi karena mendukung keterpaduan moda transportasi antara BRT, LRT dan MRT Jakarta yang pada ujungnya nanti akan mendorong masyarakat untuk menggunakan moda transportasi massal berbasis rel sepanjang tidak menambah beban APBD melalui PSO (Public Service Obligation). Jika terjadi penambahan PSO akan diputuskan di Komisi B.

2. Tarif integrasi yang disetujui sebesar Rp 10.000 dengan masa percobaan 6 bulan sejak ditetapkan dan akan dievaluasi setiap 6 bulan selama 1 tahun untuk mengetahui dampak implementasi paket dari integrasi terhadap nilai masyarakat menggunakan model transportasi massal

3. Jumlah warga masyarakat pengguna atau penerima manfaat paket tarif integrasi wajib dilaporkan setiap 6 bulan setiap 6 bulan sekali selama 1 tahun dengan pemisahan data masyarakat ber-KTP DKI Jakarta dan ber KTP non-Jakarta.

Kereta MRT memasuki Stasiun Fatmawati, Jakarta. Foto: Iqbal Firdaus/kumparan

4. Memberikan fasilitas gratis tiket integrasi kepada 15 kelompok masyarakat pengguna BRT dan MRT Jakarta yang terdiri dari;

1. PNS DKI Jakarta dan pensiunan PNS

2. Tenaga kontrak DKI Jakarta

3. Penerima KJP A

4. Karyawan swasta tertentu A

5. Penghuni rumah susun

6. KTP Kepulauan Seribu

7. Penerima Raskin

8. Anggota tni-polri

9. Veteran

10. Penyandang disabilitas

11. Lansia

12. PAUD

13. Jumantik

14. Tim penggerak pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK)

15. Penjaga rumah ibadah

Pelajan kaki melintasi di Jalan Kendal, Jakarta. Foto: Dhemas Reviyanto/ANTARA FOTO

Lebih lanjut mengenai integrasi antar moda, Sekretaris Komisi B DPRD DKI Jakarta Pandapotan Limbong menyarankan agar Pemprov juga melakukan integrasi tarif, sehingga masyarakat tidak hanya memiliki kemudahan secara sistem, namun juga penerapannya di lapangan.

“Jangan integrasi ini hanya integrasi sistem, tapi integrasi fisik,” kata Sekretaris Komisi B DPRD DKI Jakarta, Pandapotan Limbong di ruang rapat Komisi B, Selasa (7/6).

Untuk penerapannya, Dishub DKI menargetkan untuk melaksanakan integrasi tarif ini maksimal akhir Juni 2022 nanti. Nantinya aturan rinci mengenai integrasi tarif ini akan tertuang dalam Peraturan Gubernur.

Setelah Pergub diterbitkan, Dishub akan melakukan uji coba peraturan selama 2 minggu. Aturan baru bisa diterapkan sepenuhnya setelah tahap uji coba.