Komitmen RI Tak Ingin Normalisasi Hubungan dengan Israel

Orang-orang menghadiri protes terhadap Israel di luar kedutaan besar AS di Jakarta, Jumat (21/5). Foto: Ajeng Dinar Ulfiana/REUTERS

Pemerintah Indonesia teguh pada komitmennya tidak ingin normalisasi hubungan dengan Israel selama rakyat Palestina belum merdeka dan penjajahan dihentikan.

Hal tersebut tampak dari sikap Presiden Joko Widodo dan Kementerian Luar Negeri RI dalam beberapa tahun terakhir saat menanggapi tawaran berdamai dari Israel.

Teranyar, Perdana Menteri Israel Yair Lapid kembali menyerukan keinginan untuk menormalisasikan hubungan dengan negara-negara bermayoritas Muslim yang menentang kependudukannya di Palestina, termasuk Indonesia.

Keinginan itu ia sampaikan saat berpidato di hadapan sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), pada Kamis (22/9), di New York, Amerika Serikat.

“Israel mencari perdamaian dengan tetangga-tetangga kami. Semua tetangga kami. Kami tidak akan pergi ke mana-mana. Timur Tengah adalah rumah kami. Kami di sini untuk tinggal. Selamanya,” ujar Lapid, seperti dikutip dari The Times of Israel.

Perdana Menteri Israel Yair Lapid berpidato di Sesi ke-77 Majelis Umum PBB di Markas Besar PBB di New York City, AS. Foto: Mike Segar/REUTERS

“Dan kami menyerukan kepada setiap negara Muslim — dari Arab Saudi sampai Indonesia — untuk mengakui hal itu, dan datang berbicara dengan kami. Tangan kami terulur untuk perdamaian,” imbuhnya.

Menanggapi pernyataan Lapid, Kemlu RI menegaskan tidak ada yang berubah dari posisi dan prinsip Indonesia. Pernyataan ini diutarakan oleh juru bicara Kemlu RI, Teuku Faizasyah, pada Sabtu (24/9).

“Respons Kemlu sebagai berikut; apa yang disampaikan tersebut harapan dari pihak Israel, sementara dari pihak Indonesia, posisi tetap sama,” ujar Faizasyah kepada kumparan.

Jubir Kementerian Luar Negeri, Teuku Faizasyah. Foto: Irfan Adi Saputra/kumparan

Respons yang sama juga diutarakan oleh Faizasyah dua hari sebelumnya, saat ditanya wartawan terkait isu adanya normalisasi hubungan antara Indonesia-Israel.

“Dari sisi Kementerian Luar Negeri, sebagai pengampu kebijakan luar negeri Indonesia, tidak ada langkah-langkah yang mengarah ke normalisasi hubungan,” kata Faizasyah dalam sesi jumpa pers virtual.

Semakin Gencar Perbaiki Hubungan sejak 2020

Keinginan Israel untuk menjalin hubungan diplomatik dengan Indonesia semakin gencar dilakukan sejak Perjanjian Abraham (Abraham Accords) ditandatangani pada September 2020 lalu.

Perjanjian ini berisi kesepakatan normalisasi hubungan bilateral antara Israel dan sejumlah negara bermayoritas Muslim yang mengecam penjajahan Israel di Palestina.

Presiden Amerika Serikat Donald Trump (kiri) berbincang dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di Gedung Putih, di Washington, Amerika Serikat. Foto: REUTERS/Kevin Lamarque

Pengesahan Abraham Accords diperantarai oleh mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, di Washington DC dan ditandatangani oleh Israel, Bahrain, hingga Uni Emirat Arab.

Sejak itu, Lapid berulang kali secara gamblang mengutarakan hasratnya memboyong perjanjian tersebut ke sejumlah negara lainnya. Indonesia termasuk salah satu yang ia sebut.

“Jika Anda bertanya kepada saya negara-negara penting apa yang sedang kita lihat, Indonesia adalah salah satunya,” kata Lapid.

Didukung Penuh oleh Amerika Serikat

Keinginan Israel tentunya didukung secara penuh oleh Amerika Serikat (AS). Hal tersebut tampak dari pernyataan Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken yang sempat mengutarakan komitmennya dalam melanjutkan perkembangan Abraham Accords.

“Menlu Blinken kembali memastikan kepentingan AS untuk membangun kelanjutan proses (Abraham Accords)," kata Kemlu AS, pada Kamis (28/1/2021).

Menlu RI Retno Marsudi (kanan) berbincang dengan Menlu AS Antony Blinken saat menerima kunjungan kerja di Kantor Kemenlu Jakarta, Selasa (14/12/2021). Foto: Humas Kemenlu/HO ANTARA FOTO

Kemudian, Blinken diisukan sempat berupaya membujuk Indonesia untuk mau menormalisasikan hubungannya dengan Israel.

Sebab, hingga saat ini Israel dan Indonesia tidak memiliki perwakilan diplomatik di masing-masing negara. Hal tersebut adalah bentuk protes pemerintah terhadap penjajahan di Palestina.

Menlu AS Antony Blinken bertemu dengan Menlu RI Retno Marsudi pada Pertemuan Menlu G20 di Nusa Dua, Bali, Indonesia, 8 Juli 2022. Foto: REUTERS/Willy Kurniawan

Isu itu diberitakan oleh media The Times of Israel dalam kunjungan Blinken ke Indonesia pada November tahun lalu.

Namun, pembicaraan tersebut menemui jalan buntu. Indonesia, menurut media Israel itu, dilaporkan bergeming untuk membuka hubungan diplomasi dengan Israel.

Media Israel Kerap Isukan soal Normalisasi Hubungan dengan RI

Berbagai pemberitaan media Israel tentang isu normalisasi hubungan dengan Indonesia juga sering terjadi selama beberapa tahun terakhir.

Sebelumnya, media Jerusalem Post pada November 2020 lalu menulis bahwa Indonesia dan Oman adalah negara yang segera menormalisasi hubungan dengan Israel.

Pihaknya bahkan menyebut nama Indonesia sempat diucapkan Menteri Intelijen Israel Eli Cohen ketika diwawancarai stasiun radio lokal.

Presiden Jokowi saat bertemu dengan Menteri Luar Negeri Palestina di Istana Merdeka. Foto: Yudhistira Amran Saleh/kumparan

Namun, semua isu itu yang menggemparkan masyarakat itu langsung diluruskan oleh Jokowi saat berbicara per telepon dengan Presiden Palestina Mahmoud Abbas. Jokowi menegaskan komitmen dan prinsip Indonesia terhadap masalah Palestina.

“Meskipun banyak terjadi perubahan yang begitu cepat di Timur Tengah, Indonesia tidak akan mengambil langkah apa pun untuk normalisasi dengan Israel hingga terwujudnya perdamaian abadi dan komprehensif antara rakyat Palestina dan Israel,” ujar Jokowi, seperti dikutip dari siaran pers Sekretariat Presiden, pada Rabu (16/12/2020).

Pernyataan Jokowi juga ditimpali oleh Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi. “Hingga saat ini tidak terdapat niatan Indonesia untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel,” tegas Retno dalam keterangannya.

Menlu Retno Marsudi di Istana, Rabu (20/7/2022). Foto: Kris/Biro Pers Sekretariat Presiden

“Dukungan Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina berdasarkan two-state-solution dan parameter internasional lain yang telah disepakati secara konsisten akan tetap dijalankan,” imbuhnya.

Tak berhenti di situ. Pada tahun ini, Jerusalem Post kembali menulis informasi serupa yang cenderung bersifat sepihak.

Dalam sebuah artikel, tertulis bahwa Menhan Prabowo Subianto memimpin upaya normalisasi dengan Israel. Sementara media lain seperti Army Radio melaporkan kunjungan pejabat BNPB ke Israel.

Baik BNPB dan Kemhan membantah laporan media Israel itu. Mereka menyebut laporan tersebut tidak benar.

Prinsip Indonesia Harus Dipegang Teguh

Selama ini, Indonesia berpegang teguh pada prinsipnya yang menegaskan bahwa normalisasi hubungan dengan Israel tidak akan terwujud, selama belum tercapainya perdamaian di Palestina.

Indonesia sebagai negara yang menentang segala bentuk penjajahan pun berupaya mendorong kedua negara berkonflik agar dapat hidup dalam damai dengan batas yang jelas.

Aksi bertajuk Indonesia Turun Tangan Bantu Palestina di Titik Nol KM Yogyakarta, Jumat (21/5). Foto: Arfiansyah Panji Purnandaru/kumparan

Sementara terkait bagaimana Indonesia harus menanggapi keinginan Israel yang ingin berdamai, Faizasyah menjawab pemerintah perlu mempertahankan prinsipnya dan tetap mengangkat isu Palestina dengan negara lain agar terwujudnya solidaritas internasional.

“Indonesia akan terus menyuarakan dalam kerangka bilateral maupun multilateral (termasuk misalnya di GNB/Gerakan Non Blok) masalah Palestina ini sehingga solidaritas internasional atas isu Palestina terus terjaga. Masyarakat dapat juga melakukan peran yang sama,” tutup Faizasyah.