Korea Utara Batalkan Semua Kerja Sama Ekonomi dengan Korea Selatan

Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un menghadiri Sesi ke-10 Majelis Rakyat Tertinggi Republik Rakyat Demokratik Korea ke-14, di Aula Majelis Mansudae, di Pyongyang, Korea Utara, Senin (15/1/2024). Foto: KCNA via REUTERS

Hubungan antara dua negara serumpun, Korea Utara dan Korea Selatan, semakin memburuk. Hal itu ditunjukkan melalui hasil pemungutan suara parlemen di Majelis Rakyat Tertinggi Korea Utara yang memutuskan untuk membatalkan semua kerja sama ekonominya dengan Korea Selatan.

Keputusan muncul setelah Pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un, menyatakan Korea Selatan sebagai musuh utama dan unifikasi dengan negara tetangganya ini mustahil terwujud. Bahkan, Kim menegaskan Pyongyang siap berperang dengan Seoul.

Dikutip dari Reuters, laporan terbaru dari parlemen Korea Utara disampaikan media pemerintah KCNA, pada Kamis (8/2). "Majelis Rakyat Tertinggi Korea Utara telah memilih untuk membatalkan semua perjanjian dengan Korea Selatan dalam mempromosikan kerja sama ekonomi," bunyi laporan itu.

Parlemen juga memutuskan untuk melakukan amandemen pada konstitusi yang berisi bulir-bulir unifikasi Korea — menghapus Undang-undang tentang Kerja Sama Ekonomi dengan Seoul, termasuk Undang-undang Khusus tentang Pengelolaan Proyek Pariwisata Gunung Kumgang.

Kawasan wisata Gunung Kumgang terlihat selama kunjungan pemimpin Korea Utara Kim Jong Un. Foto: KCNA via Reuters

Adapun Gunung Kumgang adalah simbol kerja sama ekonomi antara Pyongyang dan Seoul yang dimulai sejak 2000-an. Hampir dua juta turis dari Korea Selatan telah melancong ke kawasan gunung indah yang terletak di sebelah utara perbatasan timur itu.

Namun, Proyek Pariwisata Gunung Kumgang sempat dihentikan pada 2008, usai seorang turis asal Korea Selatan ditembak mati oleh penjaga Korea Utara lantaran memasuki zona terlarang.

Anak perusahaan konglomerat Hyundai Group, Hyundai Asan, yang menginvestasikan lebih dari USD 564 juta (Rp 8,8 triliun) untuk mengembangkan proyek Kumgang menolak berkomentar soal laporan KCNA.

Selain proyek Kumgang, laporan KCNA tidak menyebutkan Undang-undang Khusus lainnya yang mengatur proyek ekonomi gabungan besar seperti zona industri Kaesong.

Adapun kawasan Kaesong sempat menampung pabrik-pabrik dari 125 perusahaan Korea Selatan dan mempekerjakan 55 ribu buruh Korea Utara.

Ledakan di kantor penghubung Korea dengan Korea Selatan di kota perbatasan Kaesong, Korea Utara. Foto: KCNA via REUTERS

Tapi, perusahaan-perusahaan tersebut menutup pabriknya di Kaesong pada 2016 saat Seoul menangguhkan proyeknya di sana imbas program uji coba nuklir kelima Pyongyang dan peluncuran rudal balistik jarak jauh ke lepas pantai perbatasan.

Pada Januari lalu, Seoul membubarkan yayasan milik negara yang mendukung pengembangan dan pengoperasian zona industri Kaesong — yang mengisyaratkan bahwa proyek ini tidak mungkin dipulihkan kembali.

Kementerian Unifikasi Korea Selatan berpendapat, tindakan Korea Utara sejatinya tidak mengejutkan dan hanya akan menjerumuskan negara itu ke jurang isolasi yang semakin dalam.

"Seoul tidak mengakui langkah sepihak tersebut," ujar salah seorang pejabat.

Menanggapi pergeseran kebijakan Pyongyang, Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol mengatakan, hal itu adalah 'perubahan yang luar biasa'. Tetapi Yoon mengaku kesulitan memahami pemikiran para petinggi Korea Utara sehingga mengambil langkah demikian.

Menteri Unifikasi Korea Selatan Kim Yeon-chul. Foto: Ed JONES / AFP

"Apa yang tidak berubah adalah bahwa Korea Utara telah mencoba selama lebih dari 70 tahun untuk mengubah kita menjadi Komunis, dan ketika melakukan hal itu, mereka menyadari bahwa senjata konvensional mereka tidak cukup sehingga mereka beralih ke pengembangan nuklir untuk mengancam kita," papar Yoon.

Terlepas dari hal itu, Yoon menegaskan posisinya yang tetap terbuka untuk berdialog dengan Kim dan memberikan bantuan ekonomi — jika dibutuhkan. Namun, Yoon memperingatkan bahwa pemerintah Pyongyang bukan terdiri dari orang-orang yang bisa berpikir secara rasional.