KPK: Penyadapan untuk Memperkuat Bukti, Bukan Mengincar

Agus Rahardjo & Basaria Panjaitan di DPR (Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan)

Proses penyadapan oleh tim penyidik KPK tak melulu dilakukan untuk seluruh jenis kasus korupsi yang ditangani. Wakil ketua KPK Basaria Pandjaitan mengatakan setiap jenis kasus yang ditangani oleh tim penindakan memiliki perlakuan yang berbeda. Menurutnya proses penyadapan tidak selalu menjadi pilihan utama bagi penyidik dalam menyelesaikan suatu perkara.

"Jadi setiap jenis kasus berbeda pula penanganannya, tidak semua kasus membutuhkan proses penyadapan itu," ujar Basaria Pandjaitan dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi III di DPR, Selasa (26/9).

Basaria mengatakan, sebelum melakukan penyadapan, penyidik yang berada di lapangan selalu berkoordinasi dengan pimpinan KPK terlebih dahulu untuk memproses izin penyadapan. Basaria memastikan penyadapan yang dilakukan anak buahnya itu masih dalam ranah pembuktian proses hukum yang sedang dijalankan oleh KPK.

"Orang lapangan lah yang memerlukan dan akhirnya meminta kepada kami berlima, pimpinan KPK ,untuk melakukan izin melakukan penyadapan terkait pengembangan kasus oleh tim lidik di lapangan," ujarnya.

Basaria menegaskan, selama ini penyadapan hanya dilakukan untuk memperkuat bukti, buka menyasar seseorang, parpol, atau instansi tertentu. Sebab menurutnya mayoritas kasus korupsi yang diselidiki KPK berasal dari pengaduan masyarakat.

"Tidak ada juga kepentingan dari kita untuk mengincar partai politik atau institusi tertentu, hampir semua ya penanganan kasus itu berasal dari pengaduan masyarakat, walaupun ada satu dua dari pemberitaan, tapi mayoritas dari laporan masyarakat," kata Basaria.

Jika nantinya ditemukan pelanggaran terkait giat penyadapan yang dilakukan timnya di lapangan, baik Basaria maupun empat pimpinan lainnya mengaku siap untuk bertanggung jawab.

"Kalau nanti anak-anak dan tim di lapangan lakukan kesalahan kami siap lakukan perbaikan," imbuh dia.