KPK Sita Pabrik Aspal di Sumsel, Diduga Hasil Cuci Uang Eks Bupati Mojokerto

Bupati Mojokerto, Mustofa Kamal Pasa, tersangka kasus suap dan gratifikasi di Kabupaten Mojokerto tahun 2015, usai menjalani pemeriksaan oleh penyidik di Gedung KPK, Jakarta, Senin (20/08/2018). Foto: Nadia K Putri/kumparan

KPK menyita aset berupa tanah dan bangunan seluas 31.815 m2 atau 3 hektare di Kelurahan Soak Baru, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin (Muba), Sumatera Selatan, pada Senin (14/9). Aset tersebut disita karena diduga merupakan hasil pencucian uang mantan Bupati Mojokerto, Mustofa Kamal Pasha.

Plt juru bicara KPK, Ali Fikri, menyatakan penyitaan aset tersebut disaksikan Lurah Soak Baru dan Ketua RW setempat, serta didampingi petugas BPN Kabupaten Muba dan petugas Rupbasan Palembang.

"Tanah dan bangunan tersebut merupakan aset PT Musi Karya Perkasa dengan SHM atas nama Ahmad Syamsu Wirawan yang masih memiliki ikatan keluarga dengan tersangka MKP," ujar Ali kepada wartawan, Selasa (15/9).

Ali menyatakan, aset yang kini bernilai sekitar Rp 3 miliar diduga dibeli Mustofa pada 2015. Kemudian aset tersebut dibangun pabrik asphalt mixing plant (AMP) hotmix yang dioperasikan PT Musi Karya Perkasa.

KPK sita aset berupa tanah dan bangunan dari tersangka korupsi Bupati Mojokerto nonaktif, Mustofa Kamal Pasa. Foto: Dok Humas KPK

"Tanah ini diduga dibeli oleh tersangka MKP pada 2015 dan dilakukan pembangunan mess, kantor, pagar beserta fasilitas di dalamnya untuk mendukung kegiatan usaha AMP-Hotmix PT. Musi Karya Perkasa yang mengerjakan proyek jalan pada dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2015. Adapun estimasi nilai aset saat ini mencapai lebih kurang Rp3 miliar," jelasnya.

Ali menambahkan, pada Selasa (15/9) KPK juga memeriksa saksi kasus dugaan pencucian Mustofa yakni Kepala DPMPTSP Kabupaten Muba, Erdian Syahri. Penyidik memeriksa Erdian di Polres Muba.

Dalam pemeriksaan itu, penyidik juga menyita sejumlah dokumen dari Erdian.

"Adapun materi pemeriksaan yang dikonfirmasi kepada yang bersangkutan mengenai kronologis dan legalitas pendirian PT. Musi Karya Perkasa yang beroperasi di Kabupaten Muba. Karena diduga perusahaan sengaja ini dioperasionalkan oleh tersangka MKP dengan tujuan melakukan TPPU melalui bantuan dan perantaraan kerabatnya," ucapnya.

KPK sita aset berupa tanah dan bangunan dari tersangka korupsi Bupati Mojokerto nonaktif, Mustofa Kamal Pasa. Foto: Dok Humas KPK

Kasus Pencucian Uang Mustofa Kamal

Kasus dugaan pencucian uang Mustofa Kamal merupakan pengembangan dari kasus gratifikasi yang menjeratnya. Mustofa diduga menerima fee sebesar Rp 34 miliar dari rekanan pelaksana proyek-proyek di lingkungan Pemkab Mojokerto, Dinas dan SKPD/OPD, Camat, dan Kepala Sekolah SD SMA di lingkungan Kabupaten Mojokerto.

Dari penerimaan gratifikasi itu, KPK menemukan dugaan tindak pidana pencucian uang dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang diduga dilakukan Mustofa.

Atas perbuatannya, Mustofa disangkakan melanggar Pasal 3 dan/atau pasal 4 UU TPPU.

KPK sita aset berupa tanah dan bangunan dari tersangka korupsi Bupati Mojokerto nonaktif, Mustofa Kamal Pasa. Foto: Dok Humas KPK

Mustofa sebelumnya sudah dijerat sebagai tersangka kasus dugaan suap. Ia diduga menerima suap sebesar Rp 2,35 Miliar dari Ockyanto selaku Permit and Regulatory Division Head PT. Tower Bersama Infrastructure (Tower Bersama Group) dan sebesar Rp 550 juta dari Onggo Wijaya selaku Direktur Operasi PT Profesional Telekomunikasi lndonesia (Protelindo).

Suap itu terkait dengan Pengurusan lzin Prinsip Pemanfaatan Ruang (IPPR) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas pembangunan menara Telekomunikasi di Kabupaten Mojokerto Tahun 2015.

Atas perbuatan tersebut, Mustofa harus menjalani 7 tahun penjara berdasarkan vonis Pengadilan Tinggi Surabaya.

KPK sita aset berupa tanah dan bangunan dari tersangka korupsi Bupati Mojokerto nonaktif, Mustofa Kamal Pasa. Foto: Dok Humas KPK