Kronologi Munculnya Vaksin COVID-19 Berbayar Individu hingga Dibatalkan Jokowi

Petugas kesehatan menyuntikkan vaksin Sinovac kepada warga saat mobil vaksin keliling singgah di Kantor Kelurahan Cipedak, Jakarta, Selasa (13/7/2021). Foto: Indrianto Eko Suwarso/ANTARA FOTO

Berakhir sudah polemik vaksin COVID-19 berbayar untuk individu yang rencananya diselenggarakan PT Kimia Farma (Persero).

Presiden Jokowi membatalkan rencana tersebut dan menegaskan vaksin COVID-19 bagi rakyat seperti komitmen awal: gratis.

"Setelah mendapatkan masukan dan juga respons dari masyarakat, Presiden telah memberikan arahan dengan tegas untuk vaksin berbayar yang rencananya disalurkan melalui Kimia Farma semuanya dibatalkan dan dicabut," ujar Sekretaris Kabinet, Pramono Anung, dalam rekaman video yang ditayangkan di akun Setpres, Jumat (16/7).

Berikut kronologi munculnya vaksin berbayar hingga akhirnya dibatalkan:

Vaksinator bersiap untuk menyuntikkan vaksin COVID-19 kepada pelajar di SMAN 1 Kota Pekanbaru, Riau, Rabu (14/7). Foto: Rony Muharrman/ANTARA FOTO

26 Juni

Rencana vaksin berbayar tersebut muncul dalam rapat Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) bersama Kemenkes pada 26 Juni. Rapat dipimpin oleh Menko Perekonomian yang menjadi Ketua KPC-PEN Airlangga Hartarto.

Rapat itu membahas vaksinasi Gotong Royong (VGR) oleh perusahaan yang praktiknya berjalan lambat dari target. Sehingga muncul usulan VGR bagi individu, seperti WNA yang sudah lama tinggal di Indonesia, namun belum mendapat kemudahan akses vaksin corona.

"Melihat vaksin Gotong Royong sangat perlu ditingkatkan. Sekarang speed-nya 10-15 ribu per hari dari target 1,5 juta atau baru 300 ribu, jadi memang ada concern ini kok lambat,” ujar Menkes, Budi Gunadi Sadikin.

"Sehingga, keluar diskusi apa akan mau dibuka ke daerah, ke RS yang sama dengan vaksin program [pemerintah], atau buat ibu hamil termasuk individu, kemudian ini dibahas bersama,” lanjutnya.

28 Juni

Pembahasan percepatan VGR kembali muncul dalam rapat kabinet terbatas pada 28 Juni 2021.

Budi Gunadi mengatakan, Menko Perekonomian sekaligus Ketua KPC-PEN, Airlangga Hartarto, melihat potensi VGR berbayar bagi individu memungkinkan dilakukan.

Alhasil dalam rapat tersebut, keputusan VGR bagi individu disetujui bersama. Meski demikian, rapat tersebut menekankan VGR bagi individu berupa opsi. Vaksin COVID-19 tetap akan dibagikan gratis secara umum, namun sejumlah pihak dapat mengambil opsi VGR individu sehingga bisa meringankan APBN.

“Dari situ Menko Perekonomian beri masukan dan kita harmonisasi dan kita keluarkan. Keputusan ini diambil karena memang dilihat [VGR] masih bisa ditingkatkan, supaya bisa mempercepat penyampaian target vaksinasi,” ujar Budi Gunadi.

Menkes Budi Gunadi Sadikin memperlihatkan vaksin COVID-19 Astrazeneca saat vaksinasi kepada kyai Nahdlatul Ulama (NU) di Kantor PWNU Jatim di Surabaya. Foto: Moch Asim/Antara Foto

5-6 Juli

Setelah keputusan diambil, Budi Gunadi menandatangani Peraturan Menkes Nomor 19 Tahun 2021 pada 5 Juli. Permenkes tersebut merevisi Permenkes No. 10 Tahun 2021.

Inti Permenkes 19/2021 yakni mengubah ketentuan VGR tak lagi hanya untuk perusahaan, melainkan termasuk pula individu. Hal itu tercantum di Pasal 1 angka 5 Permenkes 19/2021 yang berbunyi:

Vaksinasi Gotong Royong adalah pelaksanaan vaksinasi COVID-19 kepada individu/orang perorangan yang pendanaannya dibebankan kepada yang bersangkutan, atau pelaksanaan vaksinasi COVID-19 kepada karyawan/karyawati, keluarga atau individu lain terkait dalam keluarga yang pendanaannya ditanggung atau dibebankan pada badan hukum/badan usaha.

Permenkes tersebut kemudian dikirim ke Menkumham Yasonna Laoly dan diundangkan sehari setelahnya atau pada 6 Juni.

Wakil Menteri BUMN, Pahala N. Mansyuri saat meninjau soft launching pelaksanaan Vaksinasi Gotong Royong (VGR) Individu di Klinik Kimia Farma Senen, Sabtu (10/7). Foto: Instagram.com/kementerianbumn

10 Juli

Pada 10 Juli, Kimia Farma mulai melakukan sosialisasi vaksin berbayar bagi individu. Hal ini diketahui setelah Wakil Menteri BUMN, Pahala N. Mansyuri, meninjau soft launching pelaksanaan VGR Individu di Klinik Kimia Farma Senen, Jakarta Pusat.

Pahala menyatakan VGR bagi individu merupakan upaya mempercepat pembentukan kekebalan komunal (herd immunity), sehingga pemulihan perekonomian nasional dapat berjalan lebih cepat.

"Pelayanan Vaksinasi Individu oleh Kimia Farma Group ini merupakan upaya untuk mengakselerasi penerapan Vaksinasi Gotong Royong dalam membantu program vaksinasi Indonesia untuk mencapai herd immunity secepat-cepatnya," kata Pahala dalam rilis Kementerian BUMN.

Adapun vaksin yang digunakan buatan Sinopharm di mana harganya sesuai Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/4643/2021. Dalam SK tersebut, harga 2 dosis vaksinasi termasuk tarif vaksinasi total Rp 879.140.

Kimia Farma saat itu sudah menyiapkan 8 klinik yang tersebar di 6 kota untuk pelaksanaan VGR bagi individu yang secara resmi dimulai pada 12 Juli. Berikut 8 klinik yang disiapkan:

1. Kimia Farma Senen (Jakarta), kapasitas 200 orang per hari

2. Kimia Farma Pulogadung (Jakarta), kapasitas 200 orang per hari

3. Kimia Farma Blok M (Jakarta), kapasitas 100-200 orang per hari

4. Kimia Farma Supratman (Bandung, Drive Thru), kapasitas 200 orang per hari

5. Kimia Farma Citarum (Semarang), kapasitas 100 orang per hari

6. Kimia Farma Sukoharjo, kapasitas 500 orang per hari

7. Kimia Farma Sedati (Surabaya), kapasitas 200 orang per hari

8. Kimia Farma Batubulan (Bali), kapasitas 100 orang per hari

Warga memasuki gedung apotek Kimia Farma. Foto: ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto

11-12 Juli

Rencana VGR bagi individu melalui Kimia Farma tersebut langsung mendapat reaksi keras dari sejumlah pihak.

Wakil Ketua Komisi IX DPR, Nihayatul Wafiroh, mempertanyakan pelaksanaan kebijakan tersebut. Sebab selama ini belum pernah ada pembahasan bersama DPR mengenai kebijakan itu.

"Saya sebagai Komisi IX baru mendengar ini ada istilah vaksin gotong royong individual dan Permenkes ini tidak pernah dibahas atau didiskusikan oleh Menkes maupun Kimia Farma dengan DPR," kata Nihayatul pada 11 Juli.

Nihayatul menegaskan vaksinasi berbayar tidak sesuai dengan arahan Presiden Jokowi. Sehingga ia meminta keputusan tersebut dibatalkan.

"Ini jelas menyalahi kebijakan Presiden untuk menggratiskan vaksin bagi rakyat Indonesia. Vaksin gotong royong individual jangan ditunda pelaksanaannya tapi dibatalkan," ujar Nihayatul.

Ketua harian YLKI, Tulus Abadi. Foto: Dok. Nesia Qurrota A'yuni

Penolakan keras juga datang dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI). Ketua Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi, menyatakan vaksin berbayar tidak etis dalam kondisi saat ini.

"Vaksin berbayar itu tidak etis, di tengah pandemi yang sedang mengganas. Oleh karena itu, vaksin berbayar harus ditolak," kata Tulus.

YLKI menilai kebijakan ini bisa jadi semakin membuat masyarakat malas untuk melakukan vaksinasi. Sebab yang digratiskan saja masih banyak tidak mau, apalagi vaksin berbayar.

Tulus khawatir kebijakan tersebut juga menimbulkan distrust (ketidakpercayaan) di masyarakat, bahwa vaksin corona berbayar dianggap kualitasnya lebih baik dibandingkan yang gratis.

Adapun Epidemiolog UI, Pandu Riono, merupakan pihak yang sedari awal menentang rencana ini. Pandu mendesak kebijakan itu dibatalkan.

"Orang lagi berkabung, tiap hari sedih, ini dibikin aturan yang menyakiti hati orang yang miskin, orang yang kehilangan, artinya hanya orang berduit saja yang akses. Kenapa sih? Masih banyak orang yang antre yang belum dapat," kata Pandu.

Setelah diprotes sejumlah pihak, Kimia Farma memutuskan menunda VGR bagi individu yang rencananya dimulai 12 Juli.

"Kami mohon maaf karena jadwal Vaksinasi Gotong Royong Individu yang semula dimulai hari Senin, 12 Juli 2021 akan kami tunda hingga pemberitahuan selanjutnya," kata Sekretaris Perusahaan Kimia Farma, Ganti Winarno Putro.

Menkes RI Budi Gunadi Sadikin memberikan keterangan pers terkait kedatangan Vaksin COVID-19 Sinovac di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Senin (12/7). Foto: Youtube/Sekretariat Presiden

Hebohnya vaksin berbayar membuat Menkes Budi Gunadi memberikan penjelasan. Budi Gunadi menyatakan VGR bagi individu merupakan salah satu opsi bagi masyarakat yang ingin segera mendapatkan vaksinasi.

"Apakah masyarakat bisa ambil atau enggak, prinsipnya pemerintah buka luas bagi masyarakat yang ingin ambil vaksin gotong royong, baik perusahaan atau individu," kata Budi Gunadi.

Menurut Budi Gunadi, alasan pemerintah memperluas akses vaksin berbayar bagi individu karena banyak pengusaha yang sudah melakukan kegiatan, namun belum dapat akses vaksin gotong royong dari KADIN.

"Perusahaan pribadi atau kecil mau dapat akses vaksin gotong royong, tapi belum bisa masuk program Kadin. Itu dibuka," ujarnya.

Alasan lainnya, kata Menkes, banyak warga negara asing yang sudah tinggal atau berusaha di Indonesia, baik di bidang seni, kuliner dan lainnya, juga bisa mendapatkan akses vaksinasi dengan adanya vaksin berbayar tersebut.

"Ini dimulai saat di mana vaksin pemerintah sudah masif jumlahnya. Bulan ini dapat 30 juta. Sehingga benar-benar akses masyarakat besar. Sedangkan masyarakat yang ingin ambil opsi tersedia," katanya.

Menteri BUMN Erick Thohir menyampaikan keterangan pers di Gedung Kementerian BUMN. Foto: ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto

13 Juli

Menteri BUMN, Erick Thohir, turut angkat suara mengenai kebijakan tersebut. Ia membantah tudingan vaksinasi berbayar sebagai lahan bisnis. Dia menegaskan vaksin gotong royong yang akan digunakan untuk vaksin berbayar tidak dibeli dengan APBN.

Menurut dia, tujuan utama vaksin berbayar untuk mengejar target vaksinasi sesuai perintah Presiden Jokowi agar dipercepat. Dengan begitu, herd immunity bisa tercapai.

"Kemarin ada tuduhan oh ini jangan-jangan vaksin sumbangan dipakai. Aduh, masya Allah, saya rasa saya dan tim bukan seperti itu. Kami tidak mungkin vaksin komersialisasikan," kata Erick.

Ketua KPK Firli Bahuri saat Penyerahan Hasil Asesmen Tes TWK Pegawai KPK di Kantor Kementerian PANRB, Selasa (27/4). Foto: Dok. KemenPAN RB

14 Juli

Rencana VGR individu melalui Kimia Farma mendapat perhatian KPK. Ketua KPK, Firli Bahuri, menyatakan telah memberikan saran dan masukan mengenai rencana tersebut dalam rapat dengan pihak terkait pada 12 Juli.

Firli tidak menyarankan VGR individu melalui Kimia Farma. Sebab, hal tersebut berisiko tinggi menimbulkan korupsi.

"Pada rapat itu, KPK menyampaikan beberapa catatan terkait vaksin berbayar dalam kaitannya dengan pencegahan korupsi," kata Firli Bahuri.

"Saya menyampaikan materi potensi fraud mulai dari perencanaan, pengesahan, implementasi, dan evaluasi program," imbuhnya.

Kedatangan vaksin corona tahap 12, vaksin dari COVAX, di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Sabtu (8/5). Foto: Youtube/Sekretariat Presiden

15 Juli

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) bahkan sampai berkomentar soal rencana vaksin berbayar di Indonesia. Kepala Unit Program Imunisasi WHO, Dr Ann Lindstrand, menyatakan vaksin COVID-19 seharusnya dapat dinikmati setiap lapisan masyarakat tanpa terkecuali.

"Penting bahwa setiap warga negara mempunyai kemungkinan yang sama untuk mendapat akses (vaksin)," kata Lindstrand saat menjawab pertanyaan wartawan tentang vaksinasi berbayar di Indonesia.

"Vaksin berbayar dapat memunculkan masalah etika dan akses, khususnya pada masa pandemi yang kita semua membutuhkan cakupan vaksin agar dapat menjangkau semua pihak paling rentan," sambungnya.

Lindstrand menambahkan, dosis vaksin di bawah skema kerja sama COVAX memungkinkan setiap negara penerima memberikan vaksin secara cuma-cuma kepada masyarakat. Vaksin di bawah COVAX pun khusus diberikan pada negara berkembang dan berpenghasilan rendah termasuk Indonesia.

Presiden Jokowi pada 16 Desember 2020 menyatakan vaksin COVID-19 gratis bagi rakyat. Foto: Twitter/@jokowi

16 Juli

Jokowi pada akhirnya membatalkan rencana vaksin berbayar bagi individu tersebut.

"Semua vaksin tetap dengan mekanisme yang digratiskan seperti yang disampaikan oleh Bapak Presiden sebelumnya," ujar Seskab Pramono Anung.

Pramono menyebut distribusi VGR tetap melalui perusahaan. Dengan kata lain, perusahaan yang akan membayar, bukan karyawan.

"Sehingga dengan demikian mekanisme untuk seluruh vaksin, baik itu yang gotong royong maupun yang sekarang mekanisme sudah berjalan, digratiskan oleh pemerintah," ucapnya.

Pramono pun menekankan pesan Jokowi agar seluruh anggota Kabinet Indonesia Maju memiliki rasa peka di tengah PPKM darurat.

"Presiden telah menegaskan bahwa dalam PPKM Darurat ini tentunya sense of crisis seluruh kementerian/lembaga, para pemimpin itu harus ada," tutupnya.