Kuasa Hukum AMIN: Kesaksian 4 Menteri di MK Tidak Jujur

Empat menteri menjadi Pemberi Keterangan Lain yang diperlukan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam sidang penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (PHPU Presiden) Tahun 2024 pada Jumat (5/4/2024). Foto: Dok. Humas MK

Ketua Tim Hukum AMIN, Ari Yusuf Amir, menyebut bahwa keterangan empat menteri yang dihadirkan dalam sidang gugatan Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi tidak jujur.

Keempat menteri tersebut adalah Menko PMK Muhadjir Effendy, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menkeu Sri Mulyani, dan Mensos Tri Rismaharini.

Hal tersebut disampaikan Ari yang hadir sebagai narasumber talkshow Info A1 kumparan. Awalnya, Ari diminta pandangannya oleh Pimpinan Redaksi kumparan, Arifin Asydhad, terkait dengan kejujuran keterangan dari empat menteri di sidang MK tersebut.

“Kehadiran empat menteri menurut Pak Ari itu mereka sebenarnya memang dalam keadaan tertekan atau jujur sebetulnya, menurut Pak Ari gimana?” tanya Arifin Asydhad kepada Ari dalam talkshow Info A1 kumparan episode ke-40 yang tayang pada Kamis (19/4).

Ketua Tim Hukum Anies - Muhaimin, Ari Yusuf Amir di program Info A1 kumparan. Foto: Aditia Noviansyah/kumparan

Ari lantas menjawab bahwa semua menteri yang hadir itu tidak menjawab pertanyaan dari Majelis Hakim secara jujur.

"Oh, mereka tidak jujur. Empat-empatnya, kami bisa buktikan," ujar Ari.

Dari empat menteri yang dihadirkan itu, Ari mencontohkan keterangan dari Menko PMK Muhadjir Effendy yang dinilai pernyataannya bertentangan dengan realita.

“Menko PMK mengatakan kunjungan presiden ke daerah mempertimbangkan daerah yang miskin dan banyak proyek strategis nasional,” kata Ari.

Ari menyebut bahwa faktanya presiden selama masa kampanye Pemilu lebih banyak mengunjungi Provinsi Jawa Tengah yang tidak banyak memiliki proyek strategis nasional (PSN).

“Faktanya, presiden tidak mengunjungi banyak daerah miskin ekstrem dan rentan pangan, hampir seluruh atau 98 dari 100 daerah dengan indeks kerentanan pangan terburuk tidak dikunjungi presiden,” tuturnya.

“Sebanyak 16 kali atau 50 persen dari total kunjungan selama masa Pemilu itu ke jawa Tengah, padahal jumlah PSN di Jawa Tengah hanya 10 persen dari total PSN, fakta ini, ini angka-angka gak bisa dibantah,: imbuhnya.

Selain itu, Ari menegaskan pihaknya juga turut menyangkal keterangan yang diberikan oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani; Menteri Sosial, Tri Rismaharini, dan Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto yang sempat dihadirkan dan dimintai keterangan oleh Majelis Hakim MK pada persidangan pada Jumat (5/4) lalu.