Langkah untuk Melawan Narasi Intoleransi dan Radikalisme di Dunia Maya

Suasana rapat kerja Komisi III DPR bersama BNPT, Kamis (27/6/2024). Foto: Luthfi Humam/kumparan

Penyebaran paham intoleransi, kekerasan, dan radikalisme kini merambah dunia maya. Jika tak ditangani dengan tegas dan terukur, paham tersebut dapat berkembang menjadi tindakan terorisme.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Komjen Pol Mohammed Rycko Amelza Dahniel, memaparkan tiga strategi pencegahan dan pemberantasan terorisme di dunia maya dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR pada Kamis (27/6).

Rycko menyebutkan tiga strategi tersebut di antaranya pre-emptive strike, preventive strike, dan restorative strike.

Langkah pre-emptive meliputi patroli siber, take down, dan kontra narasi terhadap konten bermuatan intoleransi, radikalisme, ekstremisme, dan terorisme sebelum konten tersebut diakses oleh masyarakat.

Langkah preventif meliputi tindakan yang sama, namun ditambah dengan sosialisasi kepada kelompok rentan, termasuk perempuan, anak, dan remaja.

Sementara itu, restorative strike melibatkan penegakan hukum dan proses deradikalisasi jika konten tersebut sudah mempengaruhi sikap dan tindakan warga.

Anggota Kelompok Ahli BNPT Bidang Kerjasama Internasional, Dr. Darmansjah Djumala. Foto: Dok. Istimewa

Anggota Kelompok Ahli BNPT Bidang Kerja Sama Internasional, Darmansjah Djumala, mengapresiasi inisiatif Kepala BNPT dalam melibatkan 48 kementerian dan lembaga untuk implementasi rencana aksi nasional pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.

Menurutnya, terorisme adalah masalah multidimensi yang tidak berdiri sendiri sebagai masalah keamanan semata. Terorisme merupakan hasil akumulasi perilaku menyimpang dari kehidupan yang beradab.

Djumala menekankan pentingnya menghargai perbedaan dan keberagaman dalam negara yang majemuk.

Anggota Kelompok Ahli BNPT Bidang Kerjasama Internasional, Darmansjah Djumala. Foto: Dicky Adam Sidiq/kumparan

Lebih lanjut, eks Duta Besar RI untuk Austria dan PBB itu mengingatkan bahwa upaya penanggulangan terorisme dan propaganda paham intoleransi di dunia maya bukan hanya tugas pemerintah, tapi juga masyarakat. Seluruh lapisan masyarakat perlu berpartisipasi dalam melakukan counter-narasi terhadap setiap konten intoleransi dan radikalisme di dunia maya.

“Partisipasi untuk melakukan counter-narasi bisa dilakukan dengan cara sederhana. Misalnya, jika di grup WhatsApp atau media sosial lainnya ada yang memposting konten intoleran dan radikal, kita jangan ragu untuk melakukan counte- narasi berdasarkan pengetahuan dan fakta,” ujar Djumala.

“Di negara yang berideologi Pancasila, sikap menghargai perbedaan, keberagaman, toleran, dan moderasi beragama adalah panduan etik dan moral masyarakat agar Indonesia tetap utuh bersatu sebagai bangsa,” tambahnya.