Loyalis Moeldoko Pertanyakan Senior-senior TNI yang Rajin Beri Masukan ke AHY

Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Foto: Sigid Kurniawan/ANTARA FOTO

Juru bicara KLB Demokrat Deli Serdang, Muhammad Rahmad, merespons pidato Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang menyikapi tidak diterimanya gugatan Moeldoko soal SK Menkumham oleh PTUN Jakarta.

Poin pertama yang dipersoalkan Rahmad adalah pernyataan AHY terkait hukum di Indonesia. AHY menyebut telah diperingatkan senior-seniornya di TNI terkait Moeldoko yang tidak akan pernah berhenti, termasuk upaya membeli hukum.

“AHY dengan gaya bahasanya yang terdidik, juga telah menuduh bahwa hukum di Indonesia itu bisa dibeli. Pertanyaan kami kepada AHY, hukum mana yang bisa dibeli dan siapa yang bisa dibeli?" kata Rahmad kepada wartawan, Kamis (25/11).

"Janganlah AHY merendahkan para penegak hukum kita di Indonesia, bahwa mereka bisa dibeli. Itu adalah pelecehan terhadap penegak hukum kita,” lanjut dia.

Hal kedua yang disoroti Rahmad adalah soal klaim AHY yang telah diberi peringatan oleh senior-seniornya di TNI.

Juru Bicara Partai Demokrat Kubu Moeldoko, Muhammad Rahmad. Foto: Dok. Pribadi

Menurut Rahmad, AHY seakan ingin menyampaikan kepada publik bahwa sampai saat ini senior-seniornya di TNI masih rajin memberikan masukan kepada putra sulung Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu.

“Pertanyaan kami adalah: siapa petinggi TNI yang rajin memberi masukan ke AHY bahwa hukum itu bisa dibeli? Sejak kapan TNI mencampuri urusan partai politik Demokrat yang standing politiknya saat ini adalah oposisi pemerintah?” tanya Rahmad.

Bahkan, ia turut mempertanyakan kepada Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa siapa orang-orang TNI, yang disebut AHY ikut memberikan masukan kepadanya.

“Kami justru sangat ingin minta konfirmasi ke Panglima TNI, Bapak Jenderal Andika Perkasa. Siapakah petinggi TNI yang rajin memberi masukan kepada AHY, Ketua Umum partai oposisi pemerintah itu?” urai Rahmad.

“Panglima TNI tentu harus menjelaskan kepada publik dan mengungkapkan fakta-fakta, apakah yang disebut AHY itu benar? Jika benar, tolong dijelaskan, apa motif petinggi TNI yang rajin memberi masukan kepada AHY, Ketua Umum Partai Oposisi Pemerintah itu? Ini penting dan perlu diketahui publik karena AHY telah menyampaikannya secara terbuka kepada publik,” imbuh dia.

Lebih lanjut, ia menilai perlu ada penjelasan dan fakta lengkap terkait siapa orang-orang TNI yang dimaksud AHY. Sehingga, tidak perlu ada yang tercemar nama baiknya.

Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono saat pengumuman Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) menolak permohonan gugatan yang diajukan oleh KSP Moeldoko. Foto: Dok. Demokrat

“Apakah ini hanya karena arogansi oknum personal yang sudah mundur dari TNI karena haus kekuasaan untuk merebut kursi Gubernur DKI Jakarta, atau karena apa? Jangan sampai isu keterlibatan petinggi TNI di politik praktis Partai Demokrat yang menjadi oposisi pemerintah ini sampai membahayakan keamanan dan masa depan kita bernegara,” tegas Rahmad.

Sebelumnya, AHY mengaku tak bisa dipungkiri bahwa Moeldoko serius ingin mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat. Hal ini terbukti dari dikumpulkannya pendukung Moeldoko dalam proses hukum.

“Saya pribadi sempat diberi peringatan oleh senior-senior saya di TNI, KSP Moeldoko tidak akan berhenti sampai keinginannya tercapai. KSP Moeldoko akan melakukan langkah apa pun, bahkan menghalalkan segala cara, termasuk upaya yang senior saya katakan yaitu upaya membeli hukum," ungkap AHY, Rabu (24/11).

"Tetapi saya yakin, hukum akan tetap tegak, hukum tetap tidak akan bisa dibeli selama kita berjuang di atas kebenaran itu dan selama kebenaran yang kita perjuangkan itu mendapat dukungan oleh rakyat dan ridho dari Tuhan,” tutup AHY.