LPOI Siap Kawal Kebijakan Izin Tambang untuk Ormas Keagamaan

Ketua LPOI (Lembaga Persahabatan Organisasi Islam) Said Aqil Siroj di acara Tadarus Sejarah & Launching Indonesia Tiongkok Cultural and Training Center di Royal Hotel Kuningan, Jakarta, Selasa (2/7/2024). Foto: Luthfi Humam/kumparan

Ketua Lembaga Persahabatan Organisasi Islam (LPOI), Kh. Said Aqil Siroj mengungkapkan bahwa LPOI siap mengawal kebijakan pemerintah terkait dengan ormas keagamaan dapat mengelola tambang.

“Sudah seharusnya dan menjadi keniscayaan bagi pemerintah untuk lebih memihak pada ormas-ormas pejuang Indonesia,” kata Said Aqil di acara Tadarus Sejarah & Launching Indonesia Tiongkok Cultural and Training Center di Royal Hotel Kuningan, Jakarta, Selasa (2/7).

Ketua LPOI (Lembaga Persahabatan Organisasi Islam) Said Aqil Siroj di acara Tadarus Sejarah & Launching Indonesia Tiongkok Cultural and Training Center di Royal Hotel Kuningan, Jakarta, Selasa (2/7/2024). Foto: Luthfi Humam/kumparan

Eks Ketum PBNU itu juga menilai bahwa implementasi kebijakan tersebut harus dibuka secara transparan serta dengan aturan yang jelas agar tidak menimbulkan fitnah baik bagi yang menerima kelola maupun pemerintah yang memberikan izin.

“Realitasnya ada harapan dan peluang untuk mendorong kemandirian ormas tetapi di sisi lain sudah seharusnya pula perlu disiapkan perangkat kebijakan yang memadai dan diperlukan persiapan yang masif,” ungkapnya.

“Agar ke depan tidak ada lagi desas-desus terkait isu cuci piring nasional dan seolah-olah hanya akan memindahkan tanggung jawab recovery dan reklamasi tambang serta resolusi konflik pasca tambang. Maka perlu dipertegas peta potensi locus izin tambang yang akan diberikan,” sambungnya.

Ilustrasi Tambang Nikel Indonesia Foto: Masmikha/Shutterstock

Selain itu, LPOI juga memberikan catatan untuk pemerintah untuk mendorong hal berikut ini: