Macron Tarik Mundur Pasukan dan Duta Besar Prancis dari Niger Akhir 2023

Ekspresi Presiden Prancis Emmanuel Macron usai terpilih kembali sebagai presiden saat perayaan kemenangannya di Champs de Mars di Paris, Prancis. Foto: Benoit Tessier/REUTERS

Prancis bakal mengakhiri kerja sama militer dan menarik mundur sekitar 1.500 pasukannya yang tersisa di Niger. Tak hanya itu, Duta Besar Prancis untuk Niger, Sylvain Itte, juga bakal dipulangkan dari Ibu Kota Niamey.

Langkah terbaru ini diambil Paris, menyusul ketegangan yang terjadi antara kedua negara sejak kudeta menggulingkan pemerintahan Niger yang dipimpin Presiden Mohamed Bazoum pada Juli lalu.

Dikutip dari CNN, pengumuman tersebut disampaikan langsung oleh Presiden Prancis, Emmanuel Macron, pada Minggu (24/9). Dikatakan bahwa junta militer yang saat ini secara de facto memimpin Niger tak lagi memiliki ambisi sama untuk memberantas terorisme.

"Kami mengakhiri kerja sama militer kami dengan otoritas de facto Niger karena mereka tidak ingin memerangi terorisme lagi," ujar Macron.

Macron mengatakan, keputusan mengakhiri kerja sama militer dan pemulangan perwakilan diplomatik ini didasarkan pada fakta bahwa pasukannya tidak ingin berada di Niger untuk berurusan dengan politik internal dan menjadi sandera para 'teroris'.

Para pengunjuk rasa mengibarkan bendera Niger dan Rusia saat mereka berkumpul selama rapat umum untuk mendukung junta Niger di Niamey pada 30 Juli 2023. Foto: AFP

Adapun penarikan pasukan tersebut, sambung Macron, akan berlangsung dalam beberapa pekan mendatang.

"Mereka akan kembali dengan tertib dalam beberapa minggu dan bulan ke depan, dan untuk itu, kami akan berkoordinasi dengan para teroris karena kami ingin ini terjadi dengan tenang," jelasnya.

Prancis — negara yang pernah menjajah Niger, telah menempatkan pasukan militer di negara Afrika Barat tersebut untuk membantu misi pemberantasan terorisme.

Sebab, sebelum kudeta militer terjadi Niger dipandang Prancis sebagai negara demokratis yang cenderung stabil di kawasan yang penuh dengan pergolakan politik, terorisme, dan serangan militan ekstremis Islam.

Saat ditanya kapan penarikan pasukan akan terjadi, Macron menyebut sudah tidak akan ada pasukan Prancis di Niger pada akhir 2023.

Duta Besar Prancis untuk Niger Dipulangkan

Macron mengatakan, dirinya telah memutuskan untuk memulangkan Itte ke Prancis dalam waktu dekat. "Prancis telah memutuskan untuk membawa pulang duta besarnya. Dalam beberapa jam ke depan, duta besar kami bersama beberapa diplomat akan kembali ke Prancis," ujar pria yang sudah memimpin Prancis sejak 2017 tersebut.

Adapun pengumuman dipulangkannya Itte terjadi, lebih dari sepekan usai Itte dilaporkan telah disandera oleh junta militer di Kedutaan Besar Prancis di Niamey tanpa pasokan makanan lantaran dihalangi junta.

Pendukung junta Niger ikut serta dalam demonstrasi di dekat pangkalan udara di Niamey, Niger, Sabtu (5/8/2023). Foto: Mahamadou Hamidou/Reuters

Sebenarnya, sejak kudeta militer yang dipimpin paspampres Bazoum pecah Itte telah diperintahkan junta untuk meninggalkan Niger dan mencabut visanya agar bisa diusir ke Prancis.

Namun, menurut kantor Kepresidenan Prancis Itte menolak untuk memenuhi perintah junta dan tetap bertahan di Niamey. Pada awal bulan ini, Menteri Luar Negeri Catherine Colonna membenarkan Itte masih bekerja seperti biasa di tengah pemerintahan junta yang tidak diakui Prancis.

Respons Junta Militer Niger

Terpisah, penguasa de facto Niger merespons baik keputusan Macron untuk menarik pasukan militer dan perwakilan diplomatiknya. Hal itu diungkap dalam pernyataan yang disiarkan televisi pemerintah Niger, Tele Sahel, pada Minggu (24/9).

"Hari Minggu ini, kita merayakan satu langkah lagi menuju kedaulatan Niger. Pasukan Prancis dan Duta Besar Prancis akan meninggalkan Niger pada akhir tahun ini," bunyi pernyataan itu.

Tentara Angkatan Darat Burkina Faso (Kanan) dan Niger (Kiri) menghadiri pelatihan militer tahunan Flintlock yang dipimpin AS yang diselenggarakan oleh Akademi Kontra-Terorisme Internasional di Jacqueville, pada 14 Maret 2023. Foto: Issouf Sanogo/AFP

Menyebut Prancis sebagai negara imperialis dan neo-kolonialis, Niger menyebut kehadiran militer mereka sudah tidak lagi diterima.

"Setiap orang, lembaga atau struktur yang kehadirannya mengancam kepentingan dan pandangan negara kami harus meninggalkan tanah leluhur kami, suka atau tidak suka," jelasnya.

"Perlawanan kami tidak akan tergoyahkan, dan akan menghadapi institusi atau struktur apa pun yang mencoba menantang kepentingan yang lebih tinggi dari negara kami," tutup pernyataan junta militer.