Mahfud Heran Diagram Sirekap KPU Hilang: Ugal-ugalan, Segera Audit Forensik

Cawapres 03 Mahfud MD saat ditemui di kantor pribadinya. Foto: Paulina Herasmaranindar/kumparan

Cawapres 03 Mahfud MD menyentil KPU soal diagram di Sirekap yang hilang. Diagram perolehan suara di situs KPU yakni pemilu2024.kpu.go.id menghilang sejak Selasa (5/3) malam.

"Ya itulah salah satu masalah di kpu, menurut saya orang-orang di KPU tuh tidak ada yang bisa mengendalikan IT-nya di sana, tidak ada yang mengendalikan karena mereka tidak bisa dan tidak paham," kata Mahfud kepada wartawan di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Jumat (8/3).

"Sehingga orang lain yang tahu bahwa itu sudah berpindah lebih dari 10 kali, tempat penyimpanan datanya dan sebagainya itu servernya. Itu kan sudah ada tanggal sekian berpindah, tanggal sekian ditutup, tanggal sekian ini data masuk lalu dikeluarkan lagi, lalu masuk lagi," tambah dia.

Eks Menko Polhukam ini menduga KPU tidak memiliki ahli IT yang andal. Ia mendorong perlu dilakukan audit forensik agar masalah ini terungkap dengan jelas.

"Menurut saya KPU tuh bukan sengaja, dia tidak tahu tidak menguasai teknologi mereka, ya sama dengan saya, oleh sebab itu saya usulkan audit digital forensik, audit digital forensik untuk menilai IT dan Sirekap terutama KPU karena sudah ada fakta-fakta digital bahwa itu berpindah sekian kali gitu, dan itu siap di persentasikan," ucap Mahfud.

Diagram suara di Sirekap KPU masih bisa diakses melalui inspect element. Foto: Dok. KPU

KPU sebelumnya mengaku sudah melakukan audit. Namun, Mahfud menilai audit yang dilakukan KPU tidak jelas dan transparan.

"Nah mereka mengatakan ini sudah diaudit, siapa yang mengaudit mereka? Kalau mengaudit kok masih terjadi seperti itu kalau memang sudah diaudit. Makanya perlu audit independen, KPU harus berani membuka dirinya kalau mereka jujur, ya diaudit saja dan akui bahwa saya tidak menguasai dan tidak bisa mengendalikan karena saya bukan ahli IT kan itu saja, dia tidak punya ahli IT yang mengendalikan sendiri," ucap dia.

Lebih jauh, Mahfud memahami Sirekap tidak dijadikan hasil acuan Pemilu dan Pilpres 2024. Namun masalah ini akan mencoreng profesionalitas KPU sebagai penyelenggara Pemilu.

"Audit ini penting agar ke depannya orang tidak ugal-ugalan seperti KPU sekarang, sudah diperingatkan pelanggaran etik beberapa kali, itu kan sebenernya secara moral seharusnya sudah mundur lah, tapi ya mereka enggak mau juga, mungkin terikat kontrak untuk tidak mundur," ucap Mahfud.