Ma'ruf Amin Bicara RUU DKJ: Aglomerasi Suatu Kebutuhan

Wakil Presiden Ma'ruf Amin memberikan sambutan di perayaan Tahun Baru Imlek 2024. Foto: Dok. BPMI Setwapres

Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengomentari RUU DKJ (Daerah Khusus Jakarta) yang telah dibahas Baleg DPR dan pemerintah. Salah satu yang dibahas dalam RUU DKJ adalah Ketua Dewan Aglomerasi DKJ akan dipimpin wakil presiden -- meski pada akhirnya diputuskan posisi itu akan ditunjuk oleh presiden dan tidak langsung diserahkan ke wapres.

Ma'ruf mengatakan, rencana untuk mengkoordinasikan Jakarta dan daerah penyangganya sudah ada sejak lama. Sehingga, kehadiran RUU DKJ dinilainya sebagai kebutuhan.

"Aglomerasi itu sebenarnya saya kira sesuatu kebutuhan. Karena ide untuk mengkoordinasikan dan mensinkronisasi terutama perencanaan Jakarta dengan sekitarnya itu sudah lama," kata Ma'ruf di Hotel Claro, Kendari, Kamis (21/3).

Bahkan, lanjut Ma'ruf, sebelumnya diusulkan agar koordinasi Jakarta dan daerah penyangganya dipimpin oleh menteri.

"Dulu saya pernah jadi anggota DPRD DKI dan melakukan koordinasi dengan Jabar, bagaimana supaya perencanaan antara Jakarta dengan daerah sekitarnya itu sinkron. Sebab kalau tidak seperti Depok yang mestinya jadi resapan air itu kemudian habis, akhirnya air itu tidak ada resapannya kemudian langsung ke Jakarta. Maka menambah volume banjirnya itu," jelasnya.

Simpang Susun Semanggi yang mengubungkan dua jalan besar di Jakarta, Jl. Jend. Sudirman dan Jl. Gatot Subroto. Foto: Aditia Noviansyah/kumparan

Menurutnya, pengelolaan wilayah Jakarta dan penyangganya diperlukan perencanaan yang terintegrasi. Sehingga, ia menyambut baik RUU DKJ yang akan dibawa ke rapat paripurna DPR untuk disahkan.

"Mungkin dipilihnya wapres karena ini menyangkut mengkoordinasi berbagai daerah yang kalau tingkat menteri mungkin kesulitan teknisnya supaya diangkat yang lebih atas," tuturnya.

"Ya, kalau saya mungkin hanya beberapa bulan saja kalau pun itu. Saya kira hanya untuk menyamakan persepsi saja barang kali. Belum pada tingkat operasionalnya dan ini operasionalnya nanti wakil presiden baru yang akan menangani," pungkasnya.