Ma'ruf: 'Subsidi' Nilai Manfaat Jangan Ganggu Haji Berikutnya, 2022 Sangat Besar

Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin dalam memberi sambutan seremoni penutupan perdagangan Bursa Efek Indonesia (BEI). Foto: Dok. Sekretariat Wakil Presiden

Usulan biaya haji 2023 sebesar Rp 69,1 juta mengancam jemaah yang tidak punya kemampuan ekonomi untuk berangkat pada tahun ini, padahal mereka sudah mengantre bertahun-tahun.

Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengkritik terlalu besarnya 'subsidi' nilai manfaat yang didapat jemaah pada tahun 2022 sebesar 40,54% (Rp 58,4 juta). Sementara tahun ini diturunkan hanya 30% (Rp 29,7 juta).

Nilai manfaat adalah dana yang diperoleh dari hasil pengembangan keuangan haji yang dilakukan melalui penempatan dan/atau investasi. Dana tiap jemaah yang dikelola adalah setoran awal Rp 25 juta.

"Saya kira kemarin itu subsidi yang diberikan pada ongkos haji itu terlalu besar 59 persen (40,54% -red) ya kemarin ini. Karena itu, maka hasil optimalisasi daripada pengembangan dana haji itu menjadi terambil banyak," ucap Ma'ruf Amin usai acara di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (25/1).

Ma'ruf mengatakan kalau nilai manfaat terus diberikan besar kepada jemaah haji tiap tahun, maka suatu saat nilai pokok atau dana setoran awal jemaah haji akan terambil dan mengancam mereka tak bisa berangkat.

"Nanti haji yang berikutnya nanti tidak akan bisa lagi diberikan subsidi. Nah, karena itu perlu ada penyesuaian harga yang kalau pun itu disubsidi, itu tidak membuat kemudian terhentinya subsidi itu nanti," tuturnya.

Infografik Biaya Haji dari Tahun ke Tahun. Foto: kumparan

Ma'ruf Amin setuju ada penyesuaian kenaikan biaya haji, namun perlu dikaji besarannya yang tidak memberatkan jemaah, juga menjaga keberlangsungan keuangan haji.

"Nanti mungkin DPR akan membahas mana yang lebih tepat. Andaikata pun harus disubsidi, subsidi itu tidak menganggu nanti subsidi-subsidi untuk para haji berikutnya." ucap Ma'ruf.

Kemenag paparkan biaya haji 2023. Foto: Dok. Kemenag