Megawati: Saya Tahu Ada TSM di Pilpres 2024 Akibat Penyalahgunaan Kekuasaan

Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri hadiri Rakernas V PDIP di Beach City International Stadium Ancol, Jakarta, Jumat (24/5/2024). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri mengungkit praktik kecurangan terstruktur, masif, dan sistematis (TSM) yang terjadi di pilpres 2024. Megawati mengatakan, penyelenggara pemilu seolah menutupi praktik kecurangan TSM yang dirancang pihak tertentu.

"Hayo TSM nih ada apa tidak? Ya memang ada, saya tahu kok. Kan semuanya pada mengatakan sepertinya tidak 'oh tidak'," kata Megawati dalam pidato politiknya dalam Rakernas V PDIP di Beach City Internasional Stadium (BCIS), Jumat (24/5).

"Seperti KPU-nya bilang 'Oh itu kan jujur, jurdil, jujur adil, luber, langsung, umum, bebas, rahasia'. Padahal itu KPU lho yang ngomong," tambah dia.

Dia menuturkan anomali yang terjadi antara suara PDIP dan Ganjar-Mahfud tak bisa terprediksi sebelumnya. Hal itu, kata dia, terjadi karena kecurangan yang sudah diatur dengan baik.

"Anomali itu tidak bisa diprediksi, bisa terjadi seperti begitu saja, meledak begitu. Nah akibat apa? Kecurangan secara struktur, sistematis, dan masif, yang disebut TSM. Loh kan pada diem toh kayak enggak berani, bener ada apa tidak?," tutur Presiden ke-5 RI itu.

Lebih lanjut, ia menuturkan banyak pihak yang menilai Pemilu 2024 adalah pesta demokrasi yang terburuk. Menurutnya, terjadi pengingkaran dari semangat pesta demokrasi yang seharusnya merupakan suara rakyat.

"(Pemilu 2024) paling buruk dalam sejarah demokrasi lho. Pernyataan ini banyak disuarakan oleh para akademisi, para tokoh masyarakat sipil, guru besar, hingga seniman budayawan. namun yang menyedihkan saya adalah terjadinya pengingkaran hak kedaulatan rakyat itu sendiri," tutur dia.

Dia menuturkan majunya PDIP dalam kontestasi pilpres melalui jalur hukum yang sah. Sehingga, seharusnya tak perlu ditekan dan diserang bersama-sama.

"Makanya saya tadi nanya PDI Perjuangan sah apa tidak. ya Pak Mahfud yang ahli hukum aja bilang sah, daftar ke KPU sah, diterima, boleh mengikuti pemilu. lah kok kene seng dikuyo-kuyo. Hal ini dibuktikan melalui praktik penyalahgunaan kekuasaan dengan menggunakan sumber daya negara demi kepentingan elektoral," tandas Megawati.