Megawati Usul Polri di Bawah Kemendagri: Heh Polri, Gelisah Toh?

Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri menyampaikan pidato politiknya saat penyerahkan SK rekomendasi kepada calon-calon kepala daerah di Aula DPP PDIP, Jakarta, Rabu (14/8/2024). Foto: Iqbal Firdaus/kumparan

Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri menyentil institusi kepolisian saat memberikan keynote speech di acara peluncuran dan diskusi buku karya Todung Mulya Lubis berjudul Pilpres 2024 Antara Hukum, Etika, dan Pertimbangan Psikologis, di Hotel Four Seasons, Jakarta, Kamis (12/12).

Awalnya, Megawati menyinggung soal institusi Polri yang dianggapnya makin semena-mena mengangkangi hukum.

“Tapi yang anehnya nggak ada jenderal yang ditangkap. Selalu kan kroco yang ditangkap, iya lho. Nah, karena alasannya karena dia yang melakukan dan itu salah perintah,” kata Megawati.

Hal ini membuat Megawati menjadi jengkel. Menurut Ketua Umum PDI Perjuangan itu alasan tersebut tidak logis.

“Kesel saya, kesel saya, masa gitu, ya iya terang dong, dia hanya jalanin perintah, kalau nggak jalanin perintah diturunin pangkat,” jelasnya.

Karena itu, Mega mengakui bahwa ia memerintahkan fraksi partainya di DPR RI untuk menyuarakan usulan agar institusi Polri kembali berada di bawah Kemendagri.

Ilustrasi Polri. Foto: Herwin Bahar/Shutterstock

“Makanya aku panggil, heh Polri, aku ini yang bikin kamu Polri, ini saja saya suruh, fraksi saya, coba sih pengin tahu reaksinya, nanti kalau gini terus udah masukin Kemendagri, gelisah toh?," kata Megawati.

“Gelisah toh? Gelisah toh?” tanya Megawati berkali-kali dengan nada tinggi.

Setelah mengetahui reaksi kepolisian dan fraksi lain di DPR yang menolak usulan PDIP, Megawati tetap jengkel.

“Udah pada minta, udah tetap minta, udah tetap aja Polri ya tetap Polri, gimana saya nggak gini (memberikan gestur meninju),” kata Megawati.

Dalam pidato hari ini, Megawati banyak memberikan kritik pada Polri.

Usulan PDIP soal Polri

Usulan PDIP agar Polri di bawah Kemendagri sempat bergulir di DPR dan menjadi sorotan. Namun Ketua Komisi III DPR Habiburokhman kemudian mengatakan tujuh fraksi dari delapan fraksi di Komisi III DPR menolak usulan Fraksi PDIP untuk menempatkan Polri berada di bawah Kemendagri.

"Mayoritas fraksi di Komisi III menyampaikan, tujuh dari delapan fraksi menyatakan tidak sepakat dengan usulan tersebut," kata Habiburokhman saat ditemui di kompleks parlemen Senayan, Senin (2/12).

Sebelum era Reformasi, Polri berada di bawah Kementerian Hankam bersama TNI. Bahkan kala itu Polri dianggap anak bawang.

Setelah Reformasi, Polri ditempatkan di bawah presiden, sedangkan TNI di bawah Kemenhan, untuk memberikan ruang bagi Polri untuk berkiprah.

Namun, menurut politikus PDIP, kiprah Polri terlalu luas dan kuat, apalagi dikaitkan dengan penyelenggaraan pemilu. Sehingga mereka mengusulkan Polri ditempatkan di bawah Kemendagri, karena menilai ada elemen Polri dikerahkan penguasa untuk terlibat atau mempengaruhi hasil pemilu.

Bahkan PDIP juga menelurkan isu Partai Cokelat (Parcok) yang merujuk pada Polri. Menurut PDIP, di banyak negara kepolisian di bawah Kemendagri.