Melihat Capaian Pemprov Banten saat Dipimpin Rano Karno

Penulis, sutradara, sekaligus aktor Film Si Doel The Movie 2, Rano Karno, saat berkunjung ke kumparan. Foto: Aditia Noviansyah/kumparan

Rano Karno akhirnya maju sebagai calon wakil gubernur Jakarta di Pilkada 2024. Setelah hampir 5 tahun berkarier menjadi wakil gubernur dan ditunjuk sebagai Pj Gubernur Banten, Rano akhirnya diusung oleh PDIP untuk menemani Pramono dalam pemilihan Gubernur di Jakarta kali ini.

Sebelum meniti karir perpolitikannya, Rano sangat dikenal masyarakat lewat series fenomenalnya 'Si Doel Anak Sekolahan'. Bahkan, ia melihat ketenarannya sebagai peluang besar untuk mendulang suara.

"Bayangin kemarin. Kemarin nih, hampir kita ini dianggap pakaian kotor yang mau dimasukin ke kotak kosong. Mau? Mau? Mau dipimpin yang enggak kita kenal? Nyari RT aja mesti kita kenal," ujar Rano kepada warga di kawasan Pedongkelan, Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat, Sabtu (7/9).

Lantas, bagaimana capaian Banten saat dipimpin Rano Karno?

Realisasi Pendapatan Daerah hingga Belanja Bansos Banten

Pada tahun 2011, bersama Ratu Atut Chosiyah, Rano Karno memenangkan Pilkada Banten dan menjabat sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Banten di periode 2012-2017.

Namun pada 2014, pemeran Si Doel ini didapuk menjadi Plt Gubernur Banten setelah Ratu Atut terjerat kasus suap pilkada dan menjadi tersangka. Kemudian pada 2015 hingga 2017 menjadi gubernur definitif.

Selama menjabat dari tahun 2012, capaian pendapatan daerah Banten di era kepemimpinan Rano paling tinggi terjadi pada 2013 dengan persentase mencapai 108,94 persen. Sementara, realisasi pendapatan daerah terendah terjadi pada 2015 dengan persentase 95,86 persen.

Jika membandingkan dengan era kepemimpinan Wahidin Halim, rata-rata persentase realisasi pendapatan Banten di era Rano Karno lebih tinggi. Persentase realisasi pendapatan periode Karno ada di angka 102,50 persen. Sementara realisasi pendapatan di era Wahidin ada di angka 95,79 persen.

Laporan realisasi suatu daerah merupakan alat yang dapat menunjukkan efektivitas kinerja keuangan terhadap perwujudan pelayanan publik, serta menjadi pemicu pembangunan ekonomi daerah.

Kinerja pendapatan di nilai baik jika realisasinya lebih besar daripada anggarannya, karena anggaran pendapatan merupakan batas minimal pendapatan yang harus diperoleh. Sedangkan kinerja belanja dinilai baik apabila realisasinya mencapai 100 persen dan tidak melampaui target anggaran. Sebab anggaran belanja merupakan batas maksimal pembelanjaan.

Data di atas merupakan realisasi belanja daerah di era Rano dan Halim. Rata-rata persentase realisasi belanja di Banten di era Rano adalah 91,57 persen. Sementara di era Halim ada di angka 84,72 persen.

Adapun besaran pagu/anggaran pendapatan dana belanja daerah, hibah, bansos, modal dan realisasinya dapat dilihat dalam grafik di bawah ini:

Salah satu komponen anggaran belanja daerah adalah penyaluran bantuan sosial. Capaian realisasi belanja bansos di periode Rano dan Wahidin dikatakan tidak jauh berbeda.

Berdasarkan olah data yang kami lakukan, rata-rata persentase realisasi belanja bansos di era Rano ada di angka 86,88 persen. Belanja Bansos di era Wahidin berada di angka 88,50 persen.

Realisasi belanja bansos terendah Rano berada di tahun 2013 yang hanya mencapai 51,43 persen. Serta selama lima tahun menjabat realisasi anggaran tidak ada yang mencapai target 100 persen dari anggaran.

Selain bansos, pemerintah juga menganggarkan belanja hibah yang berguna untuk mendukung program pembangunan nasional, mendukung penanggulangan bencana alam, dan bantuan kemanusiaan.

Di kepemimpinan Rano Karno, pemerintah Banten dua kali melebihi target maksimal belanja hibah. Pertama di tahun 2015 dengan realisasi anggaran belanja hibah mencapai 122,97 persen. Kedua di tahun 2016 yang anggaran realisasi belanja mencapai 134,98 persen.

Sedangkan di era Halim, realisasi belanja hibah dari tahun ke tahun tak pernah di atas anggaran atau belanja hibah.

Tingkat Kemiskinan hingga Pengangguran di Banten

Pertumbuhan ekonomi Banten di era Rano Karno dapat dikatakan stabil karena selalu berada di atas 5 persen. Walaupun jika dilihat memang ada penurunan pertumbuhan ekonomi sejak Rano mulai memimpin tahun 2013. Sementara di akhir kepemimpinan Rano, pertumbuhan ekonomi Banten masih di bawah persentase awal kepemimpinan.

Jika membandingkan dengan di awal kepemimpinan Wahidin, pertumbuhan ekonomi sempat anjlok pada 2020 dengan persentase-3,39 persen.

Kala itu, di tahun 2020 dunia memang dilanda pandemi yang menyebabkan menurunnya laju perekonomian akibat rendahnya daya beli masyarakat. Sedangkan di tahun berikutnya, pertumbuhan ekonomi Banten tumbuh di angka 4,49 persen.

Menurun dan rendahnya daya beli masyarakat berpengaruh pada kinerja sebuah perusahaan yang akhirnya muncul PHK massal. Hal tersebut tampak di tingginya angka pengangguran di Banten tahun 2020 mencapai 9,01 persen.

Namun, tingkat pengangguran Banten di era pandemi nyatanya tidak lebih besar dari tahun 2015 yang mencapai 9,87 persen. Tingkat pengangguran menurun di angka 7 persen pada akhir-akhir masa jabatan Rano.

Mengacu dari laporan BPS, tingkat kemiskinan di periode Ranoterus berada di angka 5 persen. Tertinggi pada tahun 2015 yang mencapai 5,9 persen dari total jumlah penduduk Banten.

Sedangkan pada kepemimpinan Wahidin, tingkat kemiskinan di Banten meningkat imbas pandemi mencapai angka 6,66 persen. Kemudian mulai kembali di angka 5 persen pada masa akhir jabatan.

Angka Indeks Gini Banten

Setiap tahun BPS merilis rasio gini untuk menjadi alat mengukur ketidakmerataan distribusi penduduk. Menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Per.25/MEN/IX/2009 rasio gini merupakan ukuran pemerataan pendapatan yang dihitung berdasarkan kelas pendapatan

Bila rasio gini mencapai angka 1, berarti pendapatan di daerah tersebut dikatakan timpang atau hanya diterima oleh sau kelompok saja. Sedangkan jika rasio gini sama dengan 0 ketimpangan pendapatan yang diterima semua orang sama rata.

Berdasarkan penelusuran tim kumparan, rasio gini Banten dalam satu dekade terakhir tak pernah mencapai angka 1. Rasio Gini paling tinggi berada di awal pemerintahan Rano Karno yang mencapai angka 0,400. Sedangkan rasio gini paling rendah berada di tahun pada masa akhir jabatan Wahidin Halim-Deddy Syafe.

Status Kewajaran Informasi Keuangan

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) rutin mengumumkan status kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan instansi. Pemeriksaan tersebut akan menghasilkan opini yang diatur menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Terdapat empat jenis opini yang diberikan oleh BPK RI atas Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah, yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TW), Tidak Memberikan Pendapat (TMP).

Banten di era Ratu Atut-Rano Karno pernah mendapat status WDP tahun 2015. Untuk tahun 2014, BPK tidak memberikan opini (disclaimer) ke Pemprov Banten. Sedangkan dua tahun selanjutnya, saat Banten dipimpin oleh Rano, laporan keuangan Banten meraih status WTP dari tahun 2016 dan 2017.

Laporan keuangan Banten terus mendapat status WTP sejak tahun 2018 hingga 2022 yang saat itu dipimpin oleh Wahidin Halim.