Menag: Angka Perceraian Capai 38%, Mayoritas Pasangan Muda

Menag Nasaruddin Umar saat menghadiri Hari Pahlawan di Masjid Nasional Al Akbar, Surabaya, Jatim, Kamis (14/11/2024). Foto: Kemenag RI

Menteri Agama Nasaruddin Umar menyoroti angka perceraian di Indonesia yang menurutnya sudah menyentuh angka yang memprihatinkan. Sepanjang tahun 2023 saja, angkanya mencapai 840 pasangan bercerai.

“Jadi perceraian yang terjadi dalam masyarakat kita sekarang ini, tahun lalu itu sudah mencapai angka 37 persen jadi 2.2 juta pasang orang kawin setiap tahun di Indonesia, 38 persen cerai,” kata Nasaruddin Umar saat memberikan pengarahan di Sidang Tanwir Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Kupang, Nusa Tenggara Timur, Kamis (5/12).

Mirisnya, sebagian besar perceraian terjadi pada pasangan muda dengan usia pernikahan di bawah 5 tahun. Ironisnya perceraian itu marak terjadi di kota besar dengan realita istri menceraikan suami.

“Yang paling memprihatinkan perceraian itu pasangan usia yang muda 5 tahun,” tuturnya.

“Dan yang lebih memperhatikan lagi, sekitar 80 persen sejumlah kota besar, pada umumnya kota kota besar perceraian itu adalah cerai gugat, jadi istri yang menceraikan suami,” lanjutnya.

Menteri Agama Nasaruddin Umar menghadiri sidang tanwir Muhammadiyah di Kupang, NTT, Kamis (5/12). Foto: Haya Syahira/kumparan

Nasaruddin menekankan bahwa ini adalah masalah serius, sebab perceraian di usia pernikahan muda bisa berdampak pada generasi berikutnya.

“Berarti dampaknya apa, jandanya masih muda dan anaknya masih kecil dan ini nanti ada kaitannya perkawinan siri dan ada kaitannya juga meningkatnya perceraian berikutnya, karena poligami, poligami disebabkan poligami kawin siri ini menyumbang perceraian juga,” tuturnya.

Lemahnya Peran BP4

Menurutnya, lonjakan angka perceraian ini merupakan dampak dari berkurangnya peran BP4 (Badan Penasehatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan) setelah peradilan agama berpindah ke Mahkamah Agung.

“Kami ada data statistik bahwa semenjak peradilan agama pindah ke Mahkamah Agung kalau kurva statistik itu tiba-tiba menonjol angka perceraian karena sudah tidak ada lagi waktu untuk menyebarkan BP4,” tuturnya.

Karena itu, Nasaruddin melaporkan bahwa pihak Kemenag sudah melakukan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Mahkamah Agung untuk membahas mekanisme penyelesaian perkara perceraian ini untuk menekan angkanya semakin melonjak.

Ia bahkan meminta agar hakim yang bisa menunda perkara atau menyelesaikan perkara tanpa harus berujung pada keputusan cerai untuk dipromosikan.

“Khusus itu peradilan agama, mungkin perlu dipromosikan disuruh hakim yang menunggak perkaranya, itu yang harus dipromosikan,” tuturnya.