Menag Ungkap Temuan KPK Saudi soal Masalah di Puncak Haji 2023

Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas di DPR. Foto: Kemenag RI

Layanan di puncak haji 2023 menjadi salah satu yang jadi perhatian, terlebih ada peristiwa Muzdalifah yang membuat jemaah terlambat berpindah ke Mina hingga siang hari. Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengungkap hasil temuan Nazaha atau lembaga antikorupsi Arab Saudi soal masalah di puncak haji.

Hal ini disampaikan Gus Yaqut saat rapat kerja dengan Komisi VIII DPR, Senin (18/9). Rapat kali ini membahas evaluasi penyelenggaraan haji 2023.

"Terdapat permasalahan di Armina [Arafah, Muzdalifah, Mina] pada beberapa maktab seperti keterlambatan datangnya makanan, sanitasi yang tidak lancar, dan layanan antar-jemput jemaah di Muzdalifah," kata Menag.

"Kemenag telah menerima hasil investigasi Armina dari pemerintah Arab Saudi. Investigasi dilakukan oleh Nazaha atau lembaga antikorupsi Arab Saudi. Dan hasilnya, menemukan adanya kekurangan pelayanan yang semestinya disediakan pihak ketiga atau masyariq," jelas Gus Yaqut.

Jemaah haji berkumpul di Bukit Rahmah di dataran Arafah selama ibadah haji tahunan, di luar kota suci Makkah, Arab Saudi, Selasa (27/6/2023). Foto: Mohamed Abd El Ghany/REUTERS

Hal ini menjadi evaluasi Kementerian Agama untuk pelayanan haji 2024. Gus Yaqut juga masih menunggu hasil investigasi lengkap dari pemerintah Arab Saudi soal masalah di Armina ini.

Dalam sesi tanya jawab, Gus Yaqut mengungkapkan, tim Kementerian Agama mencari informasi penyebab masalah di Muzdalifah. Paling tidak ada 2 penyebab utama.

Nazaha, KPK Arab Saudi. Foto: Twitter/@nazaha_en

"[Peristiwa] Muzdalifah... satu, armada yang kurang. Rasio, mereka salah dalam menghitung kebutuhan busnya. Kedua, crowded," ungkap dia.

"Yang terbatas itu tidak bisa bolak-balik dari Mina-Muzdalifah. Hanya 7 [bus] per maktab. Sangat kecil sekali dan itu kontrak mereka tidak terikat ke kita. Itu masyariq [EO dari Arab Saudi] dan naqabah [perusahaan bus]," tutur dia.

Jemaah haji berjalan untuk melempar jumrah hari ketiga menuju Jamarat di Mina, Arab Saudi, Jumat (30/6/2023). Foto: Wahyu Putro A/ANTARA FOTO

Mantan anggota DPR dari PKB itu mengatakan, saat ini pemerintah Arab Saudi juga masih menghitung kerugian yang dialami Indonesia karena kurangnya pelayanan itu. Nantinya, mereka akan membayar kompensasi atas permasalahan ini.

"Berapa kerugian, hitungannya akan diserahkan ke Kementerian Haji itu yang disampaikan ke kami. Kita masih menunggu karena Pak Dirjen sudah nagih, karena berkasnya setumpuk harus hitung satu-satu," ucap Gus Yaqut.