Tentang KamiPedoman Media SiberKetentuan & Kebijakan PrivasiPanduan KomunitasPeringkat PenulisCara Menulis di kumparanInformasi Kerja SamaBantuanIklanKarir
2024 © PT Dynamo Media Network
Version 1.86.0
ADVERTISEMENT
Kelompok Abu Sayyaf kembali berulah. Kelompok teroris Filipina Selatan yang berbaiat dengan ISIS ini kembali menculik WNI di perairan Sabah, Malaysia.
ADVERTISEMENT
Penculikan lima WNI ini terjadi pada Jumat (17/1) malam saat kapal ikan milik Malaysia yang berawak 8 WNI hilang di perairan Tambisan, Lahad Datu, Sabah.
Dari informasi yang didapat Kemlu , 3 ABK telah dilepaskan. Namun, 5 orang lainnya masih diculik. Lima orang yang masih diculik itu ialah Arsyad bin Dahlan (42), Arizal Kastamiran (29), La Baa (32), Riswanto bin Hayono (27), dan Edi bin Lawalopo (53).
Penculikan ini terjadi kurang dari sepekan usai WNI bernama Muhamad Farhan berhasil dibebaskan militer Filipina dari tangan Abu Sayyaf . Farhan merupakan nelayan yang disandera terakhir oleh Abu Sayyaf.
Farhan diculik bersama dua nelayan lainnya bernama Maharudin Lunani (48), Samiun Maneu (27) di perairan Sabah pada September 2019. Keduanya telah terlebih dulu diselamatkan.
ADVERTISEMENT
Abu Sayyaf sempat meminta tebusan untuk pembebasan tiga WNI itu melalui video. Dalam video itu, ketiga nelayan meminta tolong pemerintah Indonesia untuk membebaskan mereka dengan membayar tebusan 30 juta peso, atau lebih dari Rp 8 miliar.
Namun tebusan itu tak dibayar. Ketiganya akhirnya berhasil dibebaskan berkat operasi militer Filipina.
Menyikapi penculikan WNI yang kembali dilakukan Abu Sayyaf, pihak Kemlu mengimbau ABK Indonesia untuk tak melaut sementara waktu di perairan Sabah.
"Bagi awak kapal WNI yang bekerja di perairan Sabah, Malaysia, diimbau untuk tidak melaut hingga situasi keamanan dapat terjamin," jelas jubir Kemlu, Teuku Faizasyah, dalam keterangan tertulisnya. Sabtu (18/1).
Sementara itu, Wamenlu Mahendra Siregar mengatakan, penculikan WNI oleh Abu Sayyaf terjadi karena beberapa faktor. Salah satunya, lemahnya pengawasan aparat keamanan Malaysia.
ADVERTISEMENT
Pasalnya, penculikan para ABK Indonesia selalu terjadi di perairan Malaysia. Mahendra pun meminta pihak Malaysia untuk memastikan hal ini tidak terus terulang.
"Betul-betul kami menyesalkan hal ini terjadi berulang, dan kelihatannya kondisi itu antara lain karena koordinasi dan keterlibatan para pihak yang berwenang di Malaysia yang kurang efektif selama ini," sebut Mahendra di Gedung DPR, Senin (20/1).
Mahendra memastikan fokus Kemlu dan pihak terkait adalah segera membebaskan para WNI. Dia memastikan, Kemlu sudah menjalin komunikasi dengan aparat berwenang di Filipina.
Kasus penculikan ini juga ditanggapi Menko Polhukam Mahfud MD. Mahfud mengatakan, pemerintah tengah mengkaji rencana jangka panjang terkait penanganan teror yang dilakukan Abu Sayyaf.
"Kita sebenarnya sedang berpikir penyelesaian yang jangka panjang, bukan kasus per kasus begitu," ujar Mahfud saat ditemui di kantornya, Selasa (21/1).
Mahfud menuturkan, langkah jangka panjang yang disiapkan pemerintah diharapkan dapat menjadi solusi jitu agar penculikan terhadap WNI tak lagi terulang.
ADVERTISEMENT
Mahfud lantas mencontohkan salah satu rencana jangka panjang soal patroli keamanan bersama di perairan Sabah.
"mungkin ada operasi bersama, mungkin patroli bersama, ada penyergapan bersama bisa macam-macamlah itu," ungkap Mahfud.
Terkait proses pembebasan 5 ABK Indonesia, Mahfud menyebut pihak Indonesia, Malaysia, dan Filipina terus berkoordinasi. Menurutnya, proses pengintaian tengah dilakukan tim di lapangan terkait lokasi 5 WNI disandera.
"Kita sedang akan membicarakan itu dalam waktu dekat tetapi tentu pengintaian terus dilakukan sebagai kegiatan rutin dari aparat kita kerja sama kita, Kementerian Luar Negeri juga sudah melakukan kontak-kontak itu dengan Filipina dan Malaysia," pungkas Mahfud.
Live Update
Pada 5 November 2024, jutaan warga Amerika Serikat memberikan suara mereka untuk memilih presiden selanjutnya. Tahun ini, capres dari partai Demokrat, Kamala Harris bersaing dengan capres partai Republik Donald Trump untuk memenangkan Gedung Putih.
Updated 5 November 2024, 20:55 WIB
Aktifkan Notifikasi Breaking News Ini