Menkes ke IDI-PDSI soal RUU Kesehatan: Saling Bersatu, Jangan Berantem

Menkes Budi Gunadi Sadikin saat ditemui kumparan di kantornya, Jakarta, Senin (6/2/2023). Foto: Aditia Noviansyah/kumparan Foto: Aditia Noviansyah/kumparan

Hubungan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan Persatuan Dokter Seluruh Indonesia (PDSI) kian memanas seiring pembahasan RUU Kesehatan Omnibus Law oleh DPR dan pemerintah. Keduanya punya sikap berbeda soal RUU Kesehatan, khususnya soal penyederhanaan STR.

Menkes Budi Gunadi Sadikin berharap IDI dan PDSI tak terus-menerus berebut kepentingan. Ia mengajak keduanya mengutamakan rasionalitas demi meningkatkan layanan kesehatan di Indonesia.

"Pesennya, vaksinasi bisa jalan karena Indonesia maju bersama. Saya bisa gerakan, rajut modal sosial bangsa, bareng-bareng. Jangan bodong merangi saudara. Saya bilang ke IDI dan PDSI, yakinkan saling bersatu, nggak boleh berantem," kata Budi saat menerima masukan organisasi profesi di Kemenkes, Senin (17/4).

Sekretariat PB IDI, Gedung Dr. R. Soeharto, Menteng, Jakarta (30/8/2022). Foto: Luthfi Humam/kumparan

IDI menolak pembahasan RUU Kesehatan, sedangkan PDSI mendukung penuh.

PDSI adalah organisasi tandingan IDI, berdiri saat terjadi perselisihan antara IDI dengan eks Menkes Terawan Agus Putranto tahun lalu.

IDI menolak penyederhanaan STR karena dikhawatirkan menurunkan kualitas dokter. Sementara, PDSI mendukung penyederhanaan STR dan izin rekomendasi penebitan STR oleh organisasi profesi di luar IDI demi mencegah monopoli.

Dalam RUU Kesehatan, Kemenkes mendorong penyederhanaan STR dan penerbitan surat rekomendasi STR. Sebelumnya, hanya dapat dikeluarkan IDI, saat ini bisa juga diakomodasi organisasi profesi lain.

Kemenkes pun mendorong agar pemerintah bisa memegang wewenang penuh dalam mengelola kebijakan kesehatan termasuk STR. Sebab menurut Budi, pemerintah punya tata kelola dan legitimasi yang lebih baik dibandingkan organisasi kesehatan.

"Pemerintah harus memerintah. Kenapa? Masalahnya legitimasi. Kekuasaan kepala desa sama presiden, kenapa besar presiden? Presiden itu yang milih 200 juta. Kenapa mesti lebih berkuasa dari organisasi profesi, ya karena yang milih lebih banyak. Organisasi profesi legitimasi nggak ada. Apalagi tata kelola," ungkap Budi.

Deklarasi pendirian Persatuan Dokter Seluruh Indonesia (PDSI) di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (27/4/2022). Foto: Dokpri/ANTARA

"Pemerintah anggaran disetujui DPR, diaudit BPK. Organisasi profesi kan nggak banyak yang tata kelola, tidak rigid. Oleh karena itu pemerintah harus mengelola. Tata kelola lebih baik dan diatur hukum. Bukannya kita mau kuasa. Aku juga nggak niat perpanjang (jabatan). Tapi pemerintah punya legitimasi dan tata kelola paling baik," jelas Budi.

Meski begitu, apa pun aturan yang nantinya diputuskan dalam RUU Kesehatan, ia meminta PDSI dan IDI tak saling menjatuhkan.

"The end of the day, nggak ada yang menang kalah, tapi mana yanh paling bermanfaat, mana yang rasional. Kan kesehatan pinter-kesehatan. Yakinkan yang emosional. Saya tetep jalankan tugas tingkatkan layanan kesehatan," ungkap Budi.

"Yang akan tanda tangan (RUU) pemerintah dan DPR. Saat itu terjadi jangan dibawa, oh kita menang, kita kalah. Kalau sudah diketok, sambut dengan hati baik. Yuk duduk bareng, manfaatkan buat yang lebih manfaat buat masyarakat. Daripada debat-debat, somasi. IDI, PDSI, jadi jangan berantem terus-terusan," kata Budi.

****

kumparan bagi-bagi berkah senilai jutaan rupiah. Jangan lewatkan beragam program spesial lainnya. Kunjungi media sosial kumparan untuk tau informasi lengkap seputar program Ramadhan! #BerkahBersama